Ikhtisar |  Prinsip Utama | Cakupan

Ikhtisar

Program Pengembangan Kecamatan (KDP) merupakan program Pemerintah Indonesia, yang diimplementasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pembangunan Masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memperkuat pemerintah lokal dan institusi masyarakat, serta meningkatkan tata pemerintahan lokal. KDP mulai dijalankan pada tahun 1998, yaitu pada saat gejolak politik dan krisis financial terjadi. Saat ini, KDP sudah berada pada tahap ketiga, dan KDP diharapkan akan terus berjalan hingga tahun 2009.

Program ini didanai melalui alokasi anggaran pemerintah, hibah donor, dan pinjaman dari Bank DUnia. Bank Dunia menyediakan hibah sebanyak kurang lebih Rp 500 juta sampai 1,5 milyar (US$ 50,000 hingga US$ 150,000) untuk kecamatan, tergantung pada ukuran populasi suatu kecamatan. Penduduk desa terlibat dalam perencanaan partisipatif dan proses pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya bagi kebutuhan pembangunan dan prioritas pembangunan desa mereka. KDP focus pada masyarakat desa termiskin di Indonesia.Pada Agustus 2006, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sebuah program pembangunan masyarakat nasional yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. PNPM akan memberikan kerangka tunggal untuk semua program pembangunan berbasis masyarakat di Indonesia, dan PNPM akan secara bertahap mengkonsolidasikan program yang saling tumpang tindih di beberapa sektor yang berbeda.PNPM akan menciptakan rancangan kesatuan untuk penghantaran program, mentargetkan penduduk nasional termiskin dengan lebih kaurat, memindahkan daana secara langsung ke desa, dan meningkatkan alokasi dana hibah.KDP bersama dengan proyek sejenis, Proyek Kemiskinan Urban (UPP), merupakan dasar dari program pembangunan nasional berbasis masyarakat yang sudah memiliki kesuksesan selama bertahun-tahun. Program sektoral terkait dengan proyek ini, program sektoral ini memberikan input khusus untuk memperbaiki jasa yang dihasilkan kepada masyarakat miskin. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk mengintegrasikan pendidikan, kesehatan dan pertanian di dalam program PNPM.

KDP 3 menyediakan dana sebesar USD 123M sebagai dana tambahan di tahun 2006 untuk menjembatani kesenjangan dana PNPM tahun pertama, yaitu tahun 2007. Pada tahun 2008, KDP dirubah menjadi PNPM- Perdesaan dan Urban Poverty Program (UPP) menjadi PNPM Perkotaan. Cakupan PNPM pada tahun 2009 setara dengan tingkat nasional, dimana PNPM akan mencakup 363 kabupaten, 4.290 kecamatan dan 59.166 desa, atau sama dengan 140 juta penduduk.

Kembali ke Atas

Prinsip Utama

• Partisipasi/Keikutsertaan. Partisipasi masyarakat ditekankan, terutama masyarakat miskin dan wanita. Partisipasi harus luas, melalui pengambilan keputusan yang dilakukan oleh semua warga desa.
• Transparansi. KDP menekankan transparansi dan berbagi informasi di seluruh siklus proyek. Pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan harus terbuka dan dibagikan dengan masyarakat.
• Daftar Kegiatan yang Terbuka. Warga desa dapat mengusulkan kegiatan apa pun, kecuali yang tertulis dalam daftar negatif.
• Persaingan untuk Dana. Harus ada persaingan terbuka yang sehat antar warga untuk mendapatkan dana KDP.
• Terdesentralisasi. Pengambilan keputusan dan pengelolaan dilakukan di tingkat daerah.
• Sederhana. Tidak ada aturan yang rumit, hanya strategi dan metode sederhana.
   

Semua kegiatan KDP bertujuan memampukan warga untuk mengambil keputusan mereka sendiri mengenai jenis proyek yang mereka butuhkan dan inginkan.

Kembali ke Atas

Cakupan Geografis
Dari tahun 1998 sampai 2006, KDP telah mencakup 34.233 desa-desa termiskin, sekitar 49 persen dari total 69.956 desa di Indonesia.

Cakupan KDP dari 1998 - 2006

Kembali ke Atas