Laporan Bank Dunia Memaparkan Pengalaman
di Asia Timur mengenai Bagaimana Cara
Melaksanakan Desentralisasi dengan Benar Jakarta, 16 Juni, 2005 – Universitas Gajah Mada dan Bank Dunia bekerjasama dalam melaksanakan Survei Tata Pemerintahan dan Desentralisasi 2004, sebuah survei yang paling komprehensif sampai saat ini mengenai dampak desentralisasi terhadap penyampaian pelayanan umum di Indonesia. Survei ini, memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia melihat adanya perbaikan-perbaikan dalam pelayanan umum di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan administratif setempat setelah bergulirnya desentralisasi. Akan tetapi kebanyakan orang merasa bahwa mutu pelayanan kepolisian tetap sama atau bahkan bertambah buruk. Temuan ini dipresentasikan dalam sebuah seminar peluncuran Laporan Bank Dunia terbaru yang bertajuk Desentralisasi Asia Timur – Pemberdayaan Pemerintahan Lokal (East Asia Decentralizes – Making Local Government Work), yang diluncurkan hari ini dan tersedia di http://www.worldbank.org/eapdecentralizes. Laporan tersebut mempersatukan temuan dari seantero wilayah Asia Timar yang memperlihatkan bagaimana sebuah sistem pemerintah lokal dan daerah yang lebih mampu berhubungan secara efektif dengan pemerintah pusat dapat meningkatkan penyampaian pelayanan umum dan membantu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Survei Tata Pemerintahan dan Desentralisasi ini, yang dapat diakses umum di http://www.gdsonline.org, mengambil sampel lebih dari 1.815 rumah tangga di 8 propinsi di Indonesia menemukan hasil sebagai berikut mengenai dampak desentralisasi terhadap pelayanan umum: 65% menilai ada perbaikan dalam penyampaian pelayanan kesehatan umum; 60% menilai ada perbaikan dalam pendidikan umum; 59% menilai ada perbaikan dalam mutu pelayanan administratif setempat; 64% menilai pelayanan kepolisian tetap sama atau bahkan bertambah buruk.
Meskipun temuan ini secara umum cukup menggembirakan, namun perlu kajian lebih mendalam apakah secara fundamental memang pelayanan umum telah membaik. “Hasil survey ini cukup menarik dan mayoritas penduduk Indonesia dapat melihat adanya perbaikan-perbaikan yang nyata dalam pelayanan umum di wilayahnya masing-masing setelah adanya desentralisasi,” menurut Andrew Steer, Direktur Indonesia untuk Bank Dunia.“Selagi pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang bersejarah tengah berlangsung, survei ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab pelayanan umum yang lebih dekat dengan rakyat sudah mulai menunjukkan hasil yang nyata.” Namun demikian, survei tersebut juga memperlihatkan bahwa korupsi dan tidak adanya efisiensi terus mengancam pelayanan umum yang bermutu. Lebih dari 36% dari para responden menilai bahwa mereka terpaksa membayar suap untuk pelayanan umum yang mendasar. Penggunaan perantaraan berbiaya tinggi untuk memperoleh pelayanan administratif mendasar menjadi semakin lazim. Dan keluarga-keluarga dengan koneksi ke golongan elit setempat dan pegawai-pegawai sipil tetap memperoleh akses yang lebih cepat dan lebih murah akan pelayanan umum yang mendasar. “Desentralisasi belum mampu menangani korupsi, biaya tinggi dan hubungan pribadi dalam penyampaian pelayanan umum yang sangat membebani rakyat miskin,” menurut Joel Hellman, Penasehat Senior Bank Dunia di Indonesia. “Masih ada agenda yang cukup luas yang belum terselesaikan untuk memperkuat desentralisasi di Indonesia dan fokusnya harus pada peningkatan akuntabilitas di tingkat daerah.” Untuk menhadapi tantangan-tantangan ini, lima donor – ADB, DFID, negara Belanda, UNDP dan Bank Dunia – telah mewujudkan Fasilitas Pendukung Desentralisasi atau Decentralization Support Facility (DSF) dengan hibah awal sebesar US$9 juta dari DFID. DSF merupakan inisiatif multi-donor inovatif yang dirancang untuk mendukung Pemerintah dalam memperkuat desentralisasi melalui harmonisasi dan peningkatan efektifitas di semua tahapan sistem. Melalui DSF, para donor akan mencari pemerintah daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas serta mendukung peningkatan kapasitas mereka serta menawarkan bantuan yang terkoordinasi yang berkembang atas program-program yang sudah ada di setiap lembaga. DSF juga telah mempersiapkan suatu sistem pemantauan yang komprehensif terhadap kinerja pemerintah daerah, di mana Survei Desentralisasi dan Tata Pemerintahan merupakan suatu komponen kunci, yang dapat dijadikan sebagai suatu tolok ukur untuk menelusuri desentralisasi serta mengenali praktek-praktek terbaik di lebih dari 400 pemerintah daerah di Indonesia. Terlebih lagi sekarang, yang menjadi salah satu tema utama laporan Desentralisasi Asia Timur – Pemberdayaan Pemerintahan Lokal adalah masa depan negara-negara Asia Timur tergantung pada kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dan propinsi. Selama dua dekade terakhir, para pemerintah daerah telah memiliki tanggung jawab penting untuk mengumpulkan dan membelanjakan dana umum serta untuk menyediakan pelayanan dan infrastruktur yang vital. Di wilayah Asia Timur, desentralisasi juga telah membangkitkan inisiatif dan semangat di daerah, dengan cara-cara baru untuk menyampaikan pelayanan kepada rakyat. Menurut laboran tersebut, dengan potensi yang besar untuk keberlangsungannya peningkatan dan inovasi merupakan hal yang sangat esensial bahwa desentralisasi dilaksanakan dengan benar. “Pembaharuan sedang terjadi secara cepat di hampir setiap negara di Asia Timur,” menurut Homi Kharas, Ekonom Señor Bank Dunia untuk Wilayah Asia Timur dan Pasifik. “Tuntutan akan adanya akuntabilitas pemerintah pada tingkat daerah sedang meningkat dan rakyat semakin lama semakin mengacu ke lembaga-lembaga daerah dan propinsinya untuk memperbaiki pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lainnya. Kuncinya sekarang adalah untuk memastikan bahwa pemerintah memenuhi semua ini bagi rakyat dan bagi ekonominya.” Laporan tersebut, yang menitikberatkan pada enam negara, menandai adanya perbedaan dalam hal pendekatan desentralisasi pemerintahan di Kambodia, Cina, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Sistem yang dipilih agak berbeda namun ada beberapa fitur serupa yang digunakan oleh laporan sebagai perbandingan. Dalam beberapa hal, seperti halnya di Indonesia, desentralisasi merupakan suatu proses yang cepat serta sekaligus (pendekatan “Big Bang”). Di negara lain, seperti di Vietnam dan Kambodia, prosesnya jauh lebih lambat. Meskipun terdapat kemajuan yang menggembirakan, masalah-masalah mendasar tetap masih ada. Di wilayah Asia Timur, banyak pemerintah daerah masih kekurangan sumber daya dan wewenang untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang baru, dan hanya sedikit inisiatif yang dimilikinya untuk meningkatkan kinerjanya. “Kebanyakan negara terpaku dalam suatu ‘ketidaktentuan kelembagaan’ antara berakhirnya mekanisme penyampaian pelayanan dari atas ke bawah dan timbulnya struktur pemerintah daerah yang masih lemah,” menurut Roland White, salah satu penulis laporan tersebut. “Suatu kombinasi kepemimpinan politik yang kuat, fokus strategi yang cakap, dan upaya teknis yang nyata akan diperlukan apabila negara-negara ini ingin memastikan efektifnya sistem desentralisasi yang diterapkan.” Laporan tersebut mengusulkan bahwa selagi negara-negara yang sedang menjalankan desentralisasi diperlukan kebijakan dan strategi yang memadai untuk lingkungannya yang spesifik, para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan fokus terhadap tiga tantangan kunci: Meningkatkan organisasi sistem antar-pemerintah: pemerintah daerah sekarang memiliki tanggung jawab yang cukup besar, akan tetapi kelemahan-kelemahan yang mendasar dalam sistem yang menghubungkan pemerintah pusat, daerah dan setempat membatasi kemampuannya untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Di Filipina dan Indonesia contohnya, tumpang tindih dan pertentangan dalam berbagai tingkat pemerintahan telah menipiskan akuntabilitas terhadap hasil kinerja. Untuk menangani masalah ini, para pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa peran dan tanggung jawab berimbang serta juga menjelaskan peraturan-peraturan untuk fungsi-fungsi dan keuangan untuk tingkat-tingkat pemerintah yang berbeda. Memperkuat struktur fiskal dan finansial antar-pemerintah dan daerah: Kemajuan dalam bidang ini telah sangat banyak dalam meningkatkan pemindahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang merupakan sebagian besar dari pemasukan pemerintah daerah. Akan tetapi dana demikian tidak selalu didistribusikan secara adil, dan pemerintah daerah memiliki cara terbatas untuk menghasilkan uang dan lebih terbatas lagi dalam hal pengendalian dana yang mereka dapat hasilkan. Untuk memperbaiki ini, para pembuat kebijakan dapat melakukan beberapa hal, termasuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki insentif untuk meningkatkan pemasukannya serta mengendalikan pengeluaran. Ini dapat mendorong unit pemerintahan daerah untuk memperoleh 40 persen dari pemasukan pajak kekayaan yang setiap tahunnya tidak tertagih. Membangun sistem-sistem akuntabilitas sehingga pemerintah daerah dapat beroperasi dengan baik: Akhirnya, pemerintah daerah seringkali memiliki sistem pengelolaan keuangan yang cacat. Pemeriksaan keuangan jarang dilakukan, dan kendali pusat terhadap sumber daya manusia setempat, anggaran dan penggajian melemahkan upaya-upaya untuk memindahkan wewenang. Para pembuat kebijakan dapat bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas daerah melalui peningkatan pemantauan dan pengawasan, baik dari kelompok masyarakat maupun dari atas struktur.
Laporan ini dapat diakses di http://www.worldbank.org/eapdecentralizes Kontak:
Mohamad Al-Arief (021) 5299-3084
malarief@worldbank.org
|
RSS