Analisis Pembelanjaan Publik di Aceh Memperlihatkan Peningkatan Pendapatan Pembelanjaan Harus Ditujukan pada Pelayanan yang Efektif untuk Mengurangi Tingginya Tingkat Kemiskinan

Kontak:
Banda Aceh: Ratnasari Dewi:
M. 08126992683, E. rdewi@wboj.or.id   
Jakarta: Wiwiek Sonda
Ph. 5299-3084/ 3146
E. wsonda@worldbank.org

Banda Aceh, 12 September 2006 -- Sebuah laporan bersama yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dan tim gabungan dari empat universitas terkemuka di Aceh, dan didukung oleh Pemerintah Indonesia, menggarisbawahi adanya peningkatan dalam pendapatan, -6 kali dibanding tahun 1999- yang hingga saat ini belum mampu mengurangi tingginya tingkat kemiskinan di Aceh. Hal ini menjadikan Aceh provinsi keempat yang paling miskin di Indonesia.

Analisis Pembelanjaan Publik di Aceh tahun 2006, menganalisis pendapatan, pembelanjaan dan kapabilitas manajemen keuangan untuk menangani sumber-sumber keuangan yang ada di pemerintah propinsi dan kabupaten di Aceh. “Saat ini, untuk pertama kalinya, kita memiliki gambaran yang komprehensif tentang sumber-sumber keuangan yang ada di Aceh sekarang ini dan di masa depan,” kata Joel Hellman, Koordinator Rekonstruksi Aceh, Bank Dunia. “Sumber-sumber dana ini sudah cukup untuk mengangkat mayoritas penduduk Aceh dari kemiskinan jika dibelanjakan dengan bijaksana. Namun, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Aceh dan menyeimbangkan pembelanjaan dengan investasi dan pembangunan menjadi sangat mendesak jika rakyat Aceh ingin menikmati indahnya perdamaian dan kemakmuran.” 

Dengan adanya desentralisasi yang diikuti pemberian status otonomi khusus untuk Aceh di tahun 2001 dan sumber-sumber dana rekonstruksi untuk gempa dan tsunami yang sangat besar jumlahnya –pada bulan Juni 2006, dana sebesar US$ 4.9 milyar telah dicairkan dari total komitmen bantuan sebesar US$ 8 milyar-, saat ini pemerintah Aceh menangani dana enam kali lebih besar dibandingkan tahun 1999. Kebijakan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) di Undang-Undang Pemerintah Aceh yang baru (11/2006) juga ikut meningkatkan pendapatan setelah tahun 2008, yaitu mencapai Rp. 13 Trilliun (US$ 1,4 milyar per tahun), lebih besar dari subsidi penurunan produksi minyak dan gas.

Namun, terlepas dari sumber daya alam yang kaya, Aceh masih menjadi propinsi keempat dengan kemiskinan per kepala tertinggi: 28,5% sebelum tsunami dan cenderung meningkat setelahnya. “Sumber-sumber dana tambahan ini menawarkan kesempatan yang sangat besar untuk meningkatkan pelayananan publik dan kapasitas produktif daerah,” kata Wolfgang Fengler, Ahli Ekonomi Senior Bank Dunia yang memimpin laporan ini. “18 bulan ke depan akan menjadi masa yang sangat kritis. Program rekonstruksi cenderung memasuki klimaks dan pemerintah daerah harus bekerja keras dalam membuat program rekonstruksi dan pembangunan agar terus berkesinambungan.”

Berakhirnya konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia juga menawarkan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat Aceh. Namun survei memperlihatkan kapasitas pemerintah daerah di banyak kabupaten dalam menangani keuangan publik di berbagai sektor masih sangat rendah. Sektor yang dimaksud misalnya audit eksternal, dasar pembuatan kebijakan, proses dan kapabilitas perencanaan dan penanggaran. Sampai saat ini belum banyak usaha yang dilakukan untuk menjawab tantangan ini.

Ahya Ihsan, anggota tim penyusun laporan dari Bank Dunia yang juga warga Aceh mengatakan, “Kapasitas pemerintah daerah dalam menangani keuangan publik masih sangat rendah. Meningkatnya pembelanjaan untuk pembayaran gaji dan pemberian fasilitas merupakan sebuah tren yang sangat mengkhawatirkan. Bagi kami orang Aceh, salah satu reformasi yang sangat penting adalah capacity building bagi pelaku pemerintahan dan reformasi dalam hal pemberian insentif dan kekuasaan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.

Ketika pembelanjaan pemerintah daerah meningkat hingga tiga kali lipat setelah desentralisasi, kondisi pelayanan publik masih sangat rendah, karena sumber-sumber dana yang ada belum dialokasikan secara optimal sejalan dengan adanya kenaikan gaji dan menjamurnya struktur administrasi akibat adanya pemekaran di kabupatan dan propinsi. Laporan ini menemukan bahwa walaupun sumber-sumber dana untuk sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur sudah cukup besar, pembelanjaan pemerintah masih dikonsentrasikan pada pengeluaran rutin daripada mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting. Laporan ini juga  mengingatkan, bahwa pemerintah daerah masih belum siap untuk menangani aset-aset infrastruktur yang akan menjadi tanggung jawabnya pada tahun 2009, setelah masa rekonstruksi berakhir.

Amin Subekti, Deputi Keuangan dan Perencanaan BRR, menjelaskan, “Kami sangat senang dengan adanya laporan ini yang dapat membantu BRR dalam mengidentifikasikan tantangan yang dihadapi pemerintah Aceh saat ini. BRR akan selesai bertugas pada tahun 2009, oleh karena itu laporan ini dapat membantu kami mengembangkan strategi sukses dan mensinergikan program-program kami dengan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten".

Prof. Dr. A. Rahman Lubis, M.Sc., Kepada BAPPEDA Nanggroe Aceh Darussalam, mengatakan, “Laporan ini memperlihatkan tantangan-tantangan besar yang kami hadapi ke depan. Kami harus bekerja keras untuk menangani sumber-sumber dana rekonstruksi dan desentralisasi yang penting bagi keuntungan bersama rakyat Aceh.