www.worldbank.org/id/environment

Indonesia dan Perubahan Iklim: Status dan Kebijakan Saat ini  Laporan Lengkap  Ringkasan Opsi strategis bantuan kehutanan di Indonesia       Download Melestarikan hutan Indonesia     Download At loggerheads? Agricultural expansion, poverty reduction, and environment in the tropical forests   Report | Presentasi Berbagai Laporan Mengenai Lingkungan Perubahan Iklim & COP 13   Baca Sumber Daya Pesisir dan Ekosistem Terumbu Karang  Baca Pengelolaan Hutan dan Aliran Air    Baca Program Lainnya

Data Selengkapnya

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau, Indonesia membentangkan dua kawasan biogeografis – Indomelayu dan Australia - dan mendukung berbagai jenis kehidupan flora dan fauna dalam hutan basah yang asli dan kawasan pesisir dan laut yang kaya. Sekitar 3.305 spesies hewan amfibi, burung, mamalia dan reptil dan sedikitnya 29.375 spesies tanaman berpembuluh tersebar di pulau-pulau ini, yang diperkirakan mencapai 40 persen dari biodiversitas di kawasan APEC. Namun, lingkungan alam yang indah dan sumber daya yang kaya harus terus menghadapi tantangan dari fenomena alam - letaknya di Ring Api Pasifik seismik yang tinggi yang mengalami 90 persen gempa bumi dunia - maupun kegiatan manusia. Tekanan yang meningkat dalam memenuhi tuntutan penduduk dan pengelolaan lingkungan yang tidak memadai merupakan tantangan yang merugikan rakyat miskin dan perekonomian di Indonesia. Misalnya, total kerugian perekonomian akibat keterbatasan akses ke air bersih dan sanitasi yang aman setidaknya mencapai 2 persen dari PDB setiap tahun sedangkan biaya tahunan yang ditimbulkan polusi udara bagi perekonomian Indonesia telah diperhitungkan mencapai sekitar $400 juta per tahun. Biaya-biaya ini secara tidak proporsional ditanggung oleh rakyat miskin karena rakyat miskin kemungkinan besar harus menghadapi polusi dan sulit melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi dampaknya. Tantangan sumber daya alam terus terjadi dan menjadi lebih rumit setelah desentralisasi. Misalnya, sektor kehutanan telah lama memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat pedesaan dan dalam menyediakan pelayanan lingkungan. Tetapi, sumber daya ini belum dikelola secara berkelanjutan atau adil. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan sebuah visi baru yang dipimpin oleh Pemerintah mengenai seperti apa sektor kesehatan yang layak dan sehat dari segi lingkungan itu. Kerangka administratif dan peraturan di Indonesia belum dapat memenuhi tuntutan akan adanya pembangunan yang berkelanjutan meskipun adanya dukungan kebijakan dan pengembangan kapasitas dari pemerintah sendiri maupun dukungan dari donor internasional. Kementerian-kementerian Indonesia yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam telah memperoleh manfaat dari kepemimpinan yang baik di tingkat nasional dan juga dari jaringan organisasi masyarakat sipil yang aktif di seluruh nusantara yang difokuskan pada masalah-masalah lingkungan, dengan pengalaman advokasi yang signifikan. Namun, memperbaiki pendekatan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia tidaklah mudah. Kinerja yang buruk terutama disebabkan oleh dua alasan: Pertama, meskipun terdapat investasi yang besar pada kebijakan lingkungan dan sumber daya alam serta pengembangan kepegawaian, pelaksanaan peraturan dan prosedur di lapangan masih buruk dan lambat karena lemahnya komitmen instansi-instansi sektoral, rendahnya kesadaran departemen-departemen lokal dan tantangan kapasitas di semua tingkatan. Selain itu, pengetahuan tentang dampak negatif lingkungan yang diperkirakan akan terjadi dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mekanisme bagi stakeholder untuk meminta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah masih lemah. Kedua, pertimbangan-pertimbangan lingkungan masih sangat minim di tingkat perencanaan dan penyusunan program, terutama dalam proses perencanaan investasi publik dan dalam rencana tata guna lahan dan sumber daya daerah. Kembali ke atas

Cerita Tajuk Utama Mencari Jalan Pembangunan yang Lebih Hijau. Bank Dunia berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan di seluruh dunia mengenai konsep baru yang mengatasi perubahan iklim di setiap aspek pembangunan. Kerangka Kerja Strategis mengenai Perubahan Iklim dan Pembangunan akan berfungsi sebagai panduan Kelompok Bank Dunia dalam semua usaha global dan operasi negara. Selengkapnya Bekasi Ramah Lingkungan Bank Dunia menandatangani perjanjian bersama inovatif yang akan segera mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan pengelolaan limbah padat, dan menyediakan pendanaan bagi masyarakat setempat di Kotamadya Bekasi. Selengkapnya Developing Countries Brace for Climate Change Impact. Will enough rain fall for crops to grow? What will happen to heavily populated low-lying areas when glaciers melt? Can island peoples keep their way of life if coral reefs no longer attract enough fish for them to eat? Read more Menyelamatkan hutan dan membuka lapangan kerja bagi pembalak liar Sebuah program percontohan melestarikan hutan di Aceh, telah membantu para penduduk setempat yang selama beberapa generasi membalak. Selengkapnya

Masalah-masalah yang paling serius mengancam kemajuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia adalah:

Kesenjangan antara kebijakan dan praktek setelah desentralisasi dapat memperlambat perbaikan yang signifikan pada kualitas lingkungan
Di bawah sistem desentralisasi, kini sedang diujicoba sampai sejauh mana pemerintah daerah merasa terikat oleh garis kebijakan nasional; pelayanan sipil tidak lagi merupakan bagian dari rantai komando terpadu, badan-badan regulator di banyak provinsi dan kabupaten kini berada langsung di bawah perintah gubernur atau bupati yang seringkali juga menjadi penyokong proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang harus diatur. Meskipun adanya investasi yang besar pada kebijakan lingkungan dan pengembangan kepegawaian, pelaksanaan peraturan dan prosedur di lapangan masih buruk. Masalah-masalah ini tidak mungkin dapat diatasi di bawah sistem desentralisasi kecuali jika pendekatan yang lebih efektif dapat dikembangkan.

Banyak provinsi dan kabupaten membuat penafsiran-penafsiran baru mengenai peraturan yang ada, atau berupaya mencari prosedur peraturan yang seluruhnya baru. Meskipun sebagian inovasi ini memperkuat pengendalian lingkungan, namun sebagian besar malah mengendurkan pengendalian atau bahkan mengabaikan seluruh standar nasional.

Persepsi masyarakat tentang masalah lingkungan dan prioritas pembangunan Pemerintah
Kesadaran masyarakat penting dalam upaya mengatasi masalah lingkungan di Indonesia, dari risiko bencana alam sampai konservasi biodiversitas. Warga masyarakat yang terinformasi dan sadar dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan dan dapat membentuk kelompok untuk peningkatan upaya penanganan di tingkat politik maupun pemerintah daerah. Namun, di tingkat yang lebih luas, nilai-nilai lingkungan belum tertanam dengan kuat pada masyarakat sehingga mereka kurang menghargai sumber daya alam dan pelayanan lingkungan. Partisipasi dan suara dalam pengambilan keputusan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan yang baik. Bencana-bencana lingkungan yang baru-baru ini terjadi (banjir, lumpur, kebakaran, erosi) memang telah mendorong perhatian yang lebih besar kepada masalah lingkungan, namun pengkajian lebih lanjut mengenai pengetahuan, sikap dan praktek masih perlu dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman ini mencapai masyarakat di luar pusat-pusat perkotaan, dan apa saja sarana yang paling cocok untuk membangun di atas kesadaran dasar ini.

Manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi, risiko dan biaya langkah-langkah alternatif pembangunan
Di Indonesia, kebijakan energi, praktek sektor kehutanan dan masalah perubahan iklim saling berhubungan erat. Bahan bakar fosil mendominasi konsumsi energi di Indonesia, di daerah pedesaan maupun perkotaan, dan Indonesia secara bertahap sedang meningkatkan penggunaan energi yang dihasilkan oleh batu bara (sekitar 40% pada tahun 2002). Indonesia juga merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia, yang memproduksi 80% gas rumah kaca dari perubahan penggunaan lahan selain penebangan hutan dan kebakaran hutan/gambut.

Kebijakan energi nasional mendorong peningkatan pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbaharui termasuk biomassa, panas bumi dan tenaga air. Pada saat yang sama, Pemerintah merencanakan pemanfaatan batu bara berskala besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak. Peningkatan pemanfaatan batu bara dapat menimbulkan dampak lingkungan negatif yang signifikan terkait dengan kandungan sulfur yang tinggi dan dampak potensial terhadap hutan akibat pembukaan lahan. Solusi energi alternatif diperlukan bagi daerah-daerah yang lebih terpencil dengan harga yang sesuai dan dukungan sektor publik.

Kembali ke atas

Bantuan Bank Dunia kepada Indonesia selama tiga tahun mendatang akan membantu Pemerintah melaksanakan inisiatif yang ada maupun yang baru untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas. Program ini merupakan perluasan atas pekerjaan yang terkait dengan: Perubahan Iklim Perubahan iklim saat ini mendapat perhatian yang lebih besar di Indonesia daripada sebelumnya. Para pemimpin politik menyesuaikan diri dengan realisasi bahwa Indonesia adalah penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia. Pemangku kepentingan lokal maupun nasional merasa terdorong oleh kemungkinan menghindari deboisasi dengan dukungan pembayaran internasional. Masyarakat sedang mempertimbangkan risiko dan opsi mengenai bagaimana suatu negara yang rawan dapat beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Dan Indonesia semakin menjadi pusat perhatian internasional dengan menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim (COP) 13 tahun ini (Bali, Desember 3-14) Lebih lanjut Beragam Informasi dari Konferensi Perubahan Iklim di Bali Presiden Kelompok Bank Dunia: Penanggulangan Perubahan Iklim Dapat Bermanfaat Bagi Pembangunan(Siaran Pers) Bank Dunia Meluncurkan Program Kemitraan Karbon Hutan Konferensi Para Pihak ke 13 untuk UNFCCC (Pidato) Pesan Grup Bank Dunia dari Bali: Jaga Pertumbuhan Negara Negara Berkembang Laporan dari Nigeria, Indonesia & Peru (Video) Dukungan Bank Dunia untuk Penduduk Asli (Presentasi)		Related Links The Little Green Data Book Envronment Topic in East Asia & Pacific World Bank Environment Website Forest Carbon Partnership Facility for Dummies The World Bank’s Approach to Clean Energy & Climate Change United Nations Framework Convention on Climate Change Gateway to the UN System's Work on Climate Change Carbon Finance Website
Pengelolaan Hutan dan Aliran Air Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia dan biodiversitas yang signifikan secara global. Penyelenggaraan kehutanan menjadi awal yang nyata terjadinya desentralisasi dan demokrasi, konflik dan ketidakadilan, serta kemiskinan dan kerawanan sosial. Masalah-masalah hutan dan aliran air menyentuh setiap segmen masyarakat sipil, termasuk komunitas, kelompok adat, kaum wanita, kelompok agama, LSM dan kelompok-kelompok perlindungan, usaha besar dan kecil, serikat pekerja, lembaga pendidikan, media, pemerintah daerah dan parlemen, aparat penegak hukum dan pemerintah pusat. Kebijakan tentang hutan dan aliran air menjadi awal terbentuknya setiap tema utama pembangunan: pembangunan pedesaan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pemberatasan korupsi, demokrasi, konflik dan desentralisasi. Hutan dan aliran air merupakan aset nasional, kepentingan masyarakat global, dan pusat mata pencaharian bagi 36 juta orang Indonesia yang tinggal dalam kemiskinan. Penyelenggaraan kehutanan menyentuh masalah fundamental pengelolaan aset dan pilihan demokratis di hampir setiap kabupaten di Indonesia. Proses reformasi kebijakan kehutanan mengatasi masalah-masalah nyata yang penting bagi perekonomian pedesaan dan rakyat miskin, membangun suara dan akuntabilitas, dan mengikutsertakan pemerintah dan rakyat dalam membangun praktek penyelenggaraan yang baik bersama-sama. Lebih lanjut		Related Links WWF/World Bank Global Forest Alliance
Penanggulangan Bencana Karena lokasi geografis, komposisi dan demografinya, Indonesia dan penduduknya sangat rawan terhadap bencana. Antara tahun 2003-2005 saja, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas) mencatat adanya 1430 bencana, termasuk banjir, tanah longsor dan bencana-bencana geologis (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi). Selain itu, Indonesia rawan terhadap kekeringan, kebakaran hutan, epidemi dan bencana antropogenis (teknologis).  Lebih lanjut
Kebijakan, Lembaga, dan Penyelenggaraan Indonesia menghadapi banyak hambatan dalam upaya menyempurnakan peraturan dan kebijakan lingkungan dan penerapannya. Hambatan-hambatan ini meliputi struktur kelembagaan yang terfragmentasi, koordinasi yang terbatas antara kementerian-kementerian dan instansi-instansi tingkat pusat dan daerah, serta keterbatasan sumber daya keuangan dan teknik. Selain itu, proses desentralisasi baru-baru ini telah menimbulkan tantangan lain bagi para pengelola lingkungan dan sumber daya alam. Maka, untuk menghadapi tantangan tersebut, Bank mendukung Program Pengembangan Kecamatan yang telah mendanai lebih dari 17.000 proyek pembangunan dan prasarana lingkungan tingkat desa di seluruh Indonesia. Bank juga membantu dengan menyediakan berbagai masukan analitis dan saran seperti Pemantauan Lingkungan Indonesia dan penyempurnaan teknik analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Informasi lebih lanjut mengenai AMDAL
Sumber Daya Pesisir dan Ekosistem Terumbu Karang Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai sedikitnya 2,6 juta hektar terumbu karang. Angka ini kira-kira sama dengan 25 persen luas terumbu karang di kawasan regional dan 8 persen luas terumbu karang di dunia. Sektor pesisir dan kelautan Indonesia, khususnya perikanan berskala kecil yang disokong oleh ekosistem terumbu karang merupakan aset produktif yang penting bagi negara, dan jutaan nelayan miskin bergantung padanya. Ekosistem terumbu karang yang sehat setiap tahun dapat memproduksi hasil laut senilai rata-rata US$15.000 per kilometer persegi, dan merupakan sumber pangan dan mata pencaharian yang penting bagi sekitar 9.969 desa pesisir di seluruh Indonesia. Namun, hampir dua per tiga (65%) terumbu karang Indonesia dianggap terancam oleh usaha penangkapan ikan yang berlebihan, dan hampir separuhnya dianggap terancam khususnya oleh praktek-praktek penangkapan ikan yang merusak. Lebih lanjut Kembali ke atas