| www.worldbank.org/id/publicexpenditure | | |
|  |  |  | | | Pedoman praktis untuk menyusun kajian atas pengeluaran publik untuk pendidikan di tingkat kabupaten | Kajian Pengeluaran Publik Provinsi Papua Tahun 2009 | Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah |
| | | Presentasi | | Terbaru dari Blog | | | |
| |
|
| | | | Catatan: Semua data tahun 2008 didasarkan atas realisasi awal belanja pemerintah pusat dan perkiraan belanja daerah. Taruh kursor pada text untuk menghentikan informasi data. |
Pada dekade sejak krisis keuangan Asia, yang menyebabkan pergolakan besar di Indonesia dan menumbangkan pemerintahan Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi. Krisis keuangan tersebut telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang besar dan reorientasi belanja publik. Utang pemerintah dan belanja pemerintah untuk subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan turun secara tajam. Indonesia saat ini telah kembali pada stabilitas makroekonomi dan ‘ruang fiskal’ sedang tumbuh.
Selama dekade yang lalu, Indonesia telah mengalami pemulihan yang mengesankan, dikarenakan oleh pengelolaan fiskal secara hati-hati, utang yang menurun serta peningkatan pajak dan pendapatan ekspor. Untuk pertama kali sejak krisis, Indonesia memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk memenuhi sebagian besar dari kebutuhan pembangunannya. Selain kebijakan makroekonomi yang hati-hati – yang paling penting adalah rendahnya defisit anggaran secara konsisten – pemerintah juga membuat keputusan yang berani pada tahun 2005 untuk secara tajam mengurangi subsidi minyak, yang menyisihkan tambahan sejumlah AS$10 miliar untuk belanja pembangunan. Namun, penurunan belanja di subsidi menjadi pulih oleh karena cepatnya kenaikan harga minyak dunia tahun 2007-2008, tetapi diharapkan kembali turun tajam tahun 2009 akibat turunnya harga minyak dunia. Baca selengkapnya.. PER tahun 2007 berupaya untuk menerbitkan fakta-fakta tentang belanja publik Indonesia, dengan menyajikan tren-tren terakhir dan menganalisis komposisi belanja publik di seluruh sektor dan tingkatan pemerintah. Laporan ini menyajikan informasi yang komprehensif tentang sektor-sektor utama, termasuk belanja dari pemerintah daerah dan badan usaha milik negara dalam bidang prasarana. Selengkapnya mengenai laporan ini..
Meskipun Indonesia saat ini memiliki sumber keuangan yang memadai untuk melakukan pembenahan dalam kehidupan warga negaranya, masih terlalu banyak belanja publik yang ditujukan untuk subsidi dan administrasi pemerintah: Harga energi yang tinggi tahun 2007-2008 telah memulihkan kembali belanja untuk subsidi, yang menghabiskan 28 persen dari total belanja tahun 2008 (membuat subsidi merupakan belanja terbesar dalam anggaran).Sementara itu belanja administrasi pemerintah inti merupakan belanja terbesar ketiga setelah pendidikan, yaitu sebesar 14 persen dari total belanja.
Khususnya, bagian yang cukup besar dari belanja administrasi pemerintah juga terjadi pada tingkat pemerintah daerah: yaitu hampir 32 persen dari semua belanja publik pemerintah daerah adalah untuk pemerintah sendiri. Selain itu, pertanggungan penuh gaji pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten telah menciptakan situasi yang tidak mendorong kabupaten untuk merampingkan jumlah pegawai negeri yang dipekerjakan: dengan melakukan hal tersebut akan mengakibatkan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Masalah lainnya yang menjadi perhatian utama adalah bahwa banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk membelanjakan sumber daya mereka: pada akhir tahun 2008 tercatat 1,6 persen dari PDB masih tersimpan di rekening bank dan belum digunakan.
Untuk memastikan bahwa Indonesia memanfaatkan sepenuhnya peluang luar biasa yang ada saat ini, tiga masalah utama pembelanjaan publik harus diatasi, yaitu:
 Daftar Istilah dalam Bahasa Inggris
Daftar Istilah dalam Bahasa Indonesia
|
RSS