Tingkat Kemiskinan di Aceh, Sedikit Naik Menyusul Terjadinya Tsunami, Turun Lebih Rendah dari Tingkat sebelum Tsunami setelah Dua Tahun (Siaran Pers)

juga tersedia di: English

World Bank Office Jakarta
Jakarta Stock Exchange Building
Tower 2, 12 th Floor (62-21-5299-3000

Kontak :

In Banda Aceh:
Ratnasari Dewi - 08126992683
rdewi@worldbank.org

In Jakarta:
Randy Salim - 021 5299-3259
rsalim1@worldbank.org

Jakarta, 15 Februari 2008: Penelitian terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Aceh mengalami sedikit kenaikan dari yang diprediksikan setelah bencana tsunami, kemungkinan besar karena terjadinya perdamaian di provinsi tersebut serta dampak besarnya usaha rekonstruksi. Aceh Poverty Assessment menganalisis tren dan faktor penentu kemiskinan sebelum dan setelah tsunami. Satu tahun setelah tsunami, kemiskinan meningkat dari 28,4 persen populasi di tahun 2004 menjadi 32,6 persen di tahun 2005. Berdasarkan skala bencana, peningkatan ini jauh lebih rendah daripada yang diantisipasikan dan terbukti hanya sementara. Pada tahun 2006, tingkat kemiskinan turun menjadi 26,5 persen, di bawah tingkat sebelum tsunami. Tren ini, dapat berubah drastis setelah rekonstruksi berakhir.

“Tren pertumbuhan saat ini, yang merupakan hasil usaha rekonstruksi besar, tidak berkesinambungan. Pertanian dan manufaktur tetap stagnan. Pemerintah daerah harus mengembangkan peraturan yang diperlukan untuk mendorong pembangunan sektor swasta, terutama di bidang pertanian dan industri hilir terkait,” ujar Kuntoro Mangkusubroto, Direktur Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR).

Laporan ini juga menemukan bahwa kemiskinan di Aceh, seperti halnya di wilayah Indonesia lainnya, sebagian besar merupakan fenomena pedesaan, dengan lebih dari 30 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, laporan ini tidak menemukan perbedaan yang berarti dalam kemiskinan di daerah yang terkena maupun yang tidak terkena tsunami. “Oleh karena itu, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta sektor lain yang terkait dengan pengentasan kemiskinan merupakan kunci usaha pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan”, ujar Prof. Abdul Rahman Lubis, Kepala BAPPEDA Aceh. “Terlebih lagi”, ia menambahkan, “penting bahwa rekonstruksi diperluas bukan hanya pada area yang terkena dampak tsunami, namun juga pada masyarakat termiskin dan daerah paling terpencil yang tidak harus terkena dampak tsunami”.

Aceh akan memiliki sumber daya fiskal besar di masa depan, yang menyediakan peluang bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh untuk menggunakan sumber daya ini dalam mengentaskan kemiskinan. Joachim von Amsberg, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia mengatakan, “Berdasarkan kenyataan baru dari pengeluaran dan tanggung jawab yang terdesentralisasi, penting untuk meningkatkan pola belanja publik di tingkat daerah untuk meningkatkan kehidupan penduduk Aceh. Pembangunan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan hal penting karena pemerintah daerah akan mengambil alih tanggung jawab pembangunan kembali Aceh saat BRR meninggalkan provinsi ini.”

Enrique Blanco Armas, penulis utama laporan, menekankan bahwa jumlah penduduk yang rentan terhadap kemiskinan di Aceh sangatlah tinggi, “Banyak penduduk yang berada hanya di bawah garis kemiskinan, sehingga intervensi yang terarah yang mempromosikan pertumbuhan yang luas dapat segera mengurangi jumlah penduduk miskin secara keseluruhan.”


Untuk mengakses laporan ini dan membaca lebih lanjut mengenai dukungan Bank Dunia untuk Indonesia, kunjungi: www.worldbank.org/id (english) atauwww.worldbank.org/indonesia (Bahasa Indonesia)




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/6FIU1Y0640