Program Gender Di Indonesia

juga tersedia di: English
www.worldbank.org/id/gender

publication

Koridor Remitansi Malaysia – Indonesia
 Ringkasan Laporan (English)
 Ringkasan Laporan (Bahasa)

bullet squareJejak Penyintas
Laporan lengkap
PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) program is attempting to strengthen and empower women heads of households. The Program helps women in developing their entrepreneurship capacity. Selengkapnya


DATA SINGKAT
Indicators in Indonesia (Figures show the most recent available data and the year)

SEKILAS 

Dalam hal memperkecil ketidaksetaraan gender, kinerja Indonesia masihlah tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Di tahun 2002, kinerja GDI (Gender Development Index atau Indeks Pembangunan Gender) Indonesia menduduki peringkat 91 dari 144 negara. Kombinasi dari lebih rendahnya tingkat melek aksara perempuan, yaitu 86% (dibandingkan 94% untuk lelaki), lebih pendeknya jumlah waktu rata-rata sekolah perempuan daripada lelaki (6,5 berbanding 7,6 tahun), dan lebih kecilnya porsi penghasilan perempuan daripada lelaki (38% berbanding 62%) secara total telah menurunkan kemajuan yang dicapai dari lebih baiknya angka harapan hidup perempuan daripada lelaki, sehingga menghasilkan peringkat GDI yang lebih rendah bagi Indonesia.

Globalisasi dan desentralisasi mendatangkan kesempatan sekaligus tantangan lebih besar untuk pencapaian kesetaraan gender. Di antara kaum miskin pedesaan, m igrasi ke luar negeri merupakan salah satu sumber kesempatan kerja yang terbesar dan terus bertumbuh. Para pekerja migrant perempuan di luar negeri sangat rentan terhadap pelanggaran hak mereka selaku pekerja seperti perkosaan, pelecehan, pemotongan upah dan kondisi kerja yang buruk. Desentralisasi membuka kesempatan bagi perempuan untuk memainkan peran yang lebih besar, namun secara tidak langsung juga telah mengurangi partisipasi perempuan di pemerintahan.

Diskriminasi angkatan kerja masih jelas terlihat di seluruh wilayah Indonesia. Hanya 41% perempuan yang bekerja atau mencari pekerjaan dibandingkan lelaki yang mencapai 73%. Di pasar tenaga kerja, perempuan lebih cenderung tidak mendapatkan pekerjaan dibandingkan laki-laki. Di sektor formal, perempuan menerima upah yang lebih rendah. 80% dari perbedaan upah laki-laki dan perempuan disebabkan oleh timpangnya perlakuan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan masih terus berlanjut. Perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan dibandingkan lelaki dan seringkali mereka juga menjadi korban kekerasan di daerah-daerah konflik sipil dan militer.

Walaupun demikian, kemajuan signifikan yang mengarah pada pencapaian keseimbangan gender telah terjadi di beberapa sektor kunci. Selama ini telah terjadi perbaikan yang stabil dan mengesankan dalam hal posisi relatif pendidikan perempuan. Dalam sektor kesehatan, kemajuan yang mengesankan telah dicapai dalam hal pengurangan angka kesuburan yang telah turun secara dramatis dari 5,6 kelahiran per perempuan di tahun 1971 menjadi 2,6 di tahun 2000. Baca lebih lanjut mengenai kemajuan.

width="3" Kembali ke atas




ISU UTAMA

Buruh Migran Perempuan. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah berlangsung sejak akhir tahun 1970-an. Sejak tahun 1980-an, jumlah buruh migran perempuan terus melebihi jumlah migran laki-laki. Pada tahun 2006, dari 680.000 buruh migran Indonesia yang terdaftar, lebih dari 79%nya adalah perempuan dan sekitar 88% dari perempuan tersebut bekerja di sektor informal, sebagian besar sebagai pembantu rumah tangga. Seiring dengan meningkatnya jumlah buruh migran tersebut, jumlah remitansi yang tercatat juga meningkat dengan drastis, dari US$ 0,7 milyar di tahun 1997 menjadi US$ 4,5 milyar di tahun 2006. Dengan jumlah tersebut maka remitansi menjadi sumber devisa negara terbesar kedua setelah minyak. Meskipun banyak memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung, kondisi buruh migran perempuan tetap amat sangat rentan sejak saat mereka meninggalkan desanya, selama mereka bekerja di luar negeri dan ketika mereka pulang kembali ke Indonesia. Kerentanan mereka mencakup pelecehan fisik, seksual dan pelanggaran HAM, maupun pemalsuan dokumen berikut status ilegal migran yang ditimbulkannya.

Perempuan Kepala Keluarga. Tidak kurang dari 6 juta keluarga Indonesia dikepalai oleh perempuan karena suami yang meninggal dunia, menceraikan atau meninggalkan mereka, termasuk juga perempuan lajang yang mempunyai anak, atau perempuan yang tidak menikah dan menjadi sumber pencari nafkah utama keluarganya. Lebih dari setengah perempuan kepala keluarga tersebut merupakan kelompok masyarakat miskin di Indonesia. Keadaan ini diperparah dengan adanya nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang tidak selalu berpihak kepada perempuan kepala keluarga.

Akses Perempuan terhadap Hukum. Kenyataan bahwa perempuan di tingkat akar rumput masih mengalami sejumlah bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap hak-hak mereka telah menarik perhatian sejumlah program-program berbasis masyarakat. Dengan sangat terbatasnya pengetahuan hukum mereka, perempuan tidak mampu melawan nilai-nilai yang diterapkan oleh kebudayaan lokal, norma-norma sosial dan ajaran agama; sementara sistem negara juga belum berpihak pada mereka. Sehubungan dengan itu, diidentifikasi adanya beberapa masalah hukum berkaitan dengan perempuan, yaitu tidak mencukupinya akses perempuan terhadap hukum di tingkat lokal, terbatasnya pelatihan hukum mengenai hak-hak perempuan, berlangsungnya kekerasan terhadap perempuan oleh perangkat hukum dan polisi, serta tidak mencukupinya dukungan untuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) pada kantor polisi.


width="3" Kembali ke atas



PROGRAM BANK DUNIA  

Program Buruh Migran Perempuan. Buruh migran perempuan sangat rentan selama siklus migrasi karena posisi mereka yang termarjinalkan. Perhatian terhadap permasalahan BMP sangatlah penting ; mereka telah memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dan mereka telah mencari jalan keluarnya sendiri dari kemiskinan. Program Buruh Migran Perempuan Bank Dunia berusaha mengkaji berbagai permasalahan yang ada, serta berkontribusi dalam menguatkan kapasitas institusi-institusi terkait. Selengkapnya

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)  Program PEKKA berusaha untuk memperkuat dan memberdayakan para perempuan kepala keluarga. Program ini berusaha untuk memperbaiki kesempatan, kapasitas dan rasa percaya diri mereka dengan cara mengorganisir kelompok, memberikan dukungan advokasi dan membuka jaringan dengan organisasi lain. Program ini juga membantu perempuan dalam mengembangkan kapasitas kewirausahaan mereka, termasuk kapasitas untuk mengelola usaha kecil dan mengelola pembukuan sederhana. selengkapnya

Penguatan Hukum Perempuan. Melalui program Justice for the Poor, Bank Dunia berupaya untuk melakukan reformasi hukum pada tingkat sub-nasional, menguatkan akses komunitas terhadap hukum, dan melakukan pemberdayaan serta memberikan asistensi hukum kepada komunitas. Seiring dengan sasaran tersebut, program Penguatan Hukum Perempuan bertujuan untuk menciptakan kesadaran akan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perempuan di tingkat lokal, menguatkan kapasitas penegakan hukum dalam melaksanakan pelatihan hukum berorientasi gender, dan dalam melakukan pendokumentasian pelanggaran atas hak-hak perempuan, terutama kekerasan terhadap perempuan. Lebih jauh mengenai program ini dapat dilihat di website Justice For The Poor

Kampanye untuk Perempuan dan Kaum Marjinal. Ketidaksetaraan gender masih merupakan tantangan besar dalam berbagai proyek pembangunan berbasis komunitas dimana perempuan tidak menjadi penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri. Kebutuhan-kebutuhan mereka masih tidak terakomodasi dalam kegiatan pembangunan.Dalam rangka memastikan terlibatnya perempuan dan kelompok marjinal secara signifikan dan proporsional, kampanye difokuskan pada peningkatan partisipasi mereka. Kampanye ini mencakup:

  • pelatihan dan proses saling belajar
  • pembuatan materi informasi, edukasi dan komunikasi
  • pemberian penghargaan untuk pengalaman terbaik
  • pemantauan dan evaluasi.
width="3" Kembali ke atas


Resources
World Bank Gender Action Plan

Gender in East Asia & Pacific

World Bank Gender Website
World Bank Policy on Gender


Data & Statistic
Gender Indicators in Indonesia

GenderStats

World Bank Gender Website
World Bank Policy on Gender


Related Links
The State Ministry of Women's Empowerment

National Commission on
Violence Against Women

(Komnas Perempuan)

Justice For The Poor
PEKKA official Website

Ragam Sumber lainnya
Country at a Glance
Statistical Information
Millennium Development Goals
Country Assistance Strategy
Country Website



Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/33ORJQLIF0