| Jumlah buruh migran Indonesia terus bertambah. Rata-rata sekitar 400.000 orang Indonesia resmi tercatat bermigrasi ke luar negeri setiap tahunnya. Jika diperhitungkan juga jumlah mereka yang bermigrasi secara ilegal, berbagai sumber menyebutkan bahwa jumlahnya bisa mencapai jutaan orang. Jumlah migran perempuan jauh lebih besar daripada migran lelaki dan makin lama proporsinya semakin meningkat. Pada tahun 2006, dari 680.000 buruh migran Indonesia yang tercatat berangkat ke luar negeri, lebih dari 79%nya adalah perempuan dan sekitar 88% dari perempuan tersebut bekerja di sektor informal, sebagain besar sebagai pembantu rumah tangga. Sejalan dengan meningkatnya jumlah migran Indonesia, jumlah remitansi yang diterima pun meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 1997, tercatat Indonesia menerima remitansi sebesar US$ 0,7 milyar, jumlah ini meningkat menjadi US$ 2,7 milyar pada tahun 2005, dan menjadi US$ 4,5 milyar pada tahun 2006. Meski remitansi dari buruh migran Indonesia telah memberikan kontribusi berarti bagi perolehan devisa, namun migrasi itu sendiri tidak serta–merta meningkatkan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya. Migrasi sekaligus membawa persoalan ekonomi, sosial, juga hak-hak mendasar bagi buruh migran itu sendiri, keluarga maupun komunitasnya. BMP sangatlah rentan posisinya dalam siklus migrasi karena kondisi mereka yang termarjinalkan dalam struktur masyarakat Indonesia. Berbagai pelanggaran hak BMP terjadi mulai dari periode pra keberangkatan, selama bekerja, hingga kepulangan ke daerah asal.
Studi
Program BMP Bank Dunia disusun untuk mencari mekanisme yang tepat dalam mendukung dan memberikan perlindungan pada BMP. Sejumlah studi dilakukan untuk memetakan dan menganalisa permasalahan, serta mengidentifikasi jalan keluar dari permasalahan tersebut, yaitu:
Studi Kerentanan | Studi Komparatif | | Studi ini bertujuan untuk memetakan titik-titik kerentanan BMP Indonesia, mulai dari tahap pra-penempatan sampai kepulangan, serta mengidentifikasi penyebab kerentanan tersebut. | Perbandingan kebijakan dan sistem perlindungan sosial antar negara pengirim buruh migran dilakukan untuk memberikan masukan dalam merancang sistem perlindungan yang tepat bagi BMP Indonesia. | Studi Remitansi | Studi Migrasi & Remitansi.
Studi ini bertujuan untuk menelaah dampak sosial migrasi dan penggunaan remitansi, dan bagaimana keduanya berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga migran. | Studi Koridor Remitansi Malaysia-Indonesia.
Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menyediakan sebuah gambaran deskriptif dari koridor remitansi Malaysia-Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk membantu Indonesia memaksimalkan dampak pembangunan dari remitansi. | |
Dana Hibah
Kegiatan di bawah program BMP juga mencakup pemberian dana hibah kepada pemerintah Indonesia. Hibah yang diberikan berbentuk technical assistance yang bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dari kementerian yang relevan dalam mendukung penanganan permasalahan BMP:
| Penguatan Kapasitas Institusi untuk Mendukung Buruh Migran Perempuan Indonesia (2001-2004) | Hibah ini diberikan pada tahun 2001 kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dengan tujuan agar KPP dapat berperan aktif dalam upaya mendorong terciptanya serangkaian kebijakan yang mampu memberikan perlindungan optimal bagi BMP. Untuk pengelolaannya, KPP membangun kemitraan dengan Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM). Di tingkat operasional, hibah diimplementasikan ke kegiatan yang berbentuk kajian permasalahan BMP dari hulu ke hilir, baik di dalam maupun luar negeri. Secara spesifik, kegiatan hibah ini terfokus pada:
- Pengembangan penyediaan pelayanan konseling dan medis beserta rujukannya pada Perwakilan Indonesia di negara-negara penerima BMP;
-Pengembangan mekanisme pendanaan bagi pelayanan BMP yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- P engembangan database mengenai BMP;
- Penguatan standar kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan usaha penempatan BMP.
Akhir dari implementasi hibah ditandai dengan penyelenggaraan Lokakarya Pertanggungjawaban Publik 3 pada bulan Agustus 2004, yang sekaligus merupakan bagian dari mekanisme kerja yang akuntabel serta transparan. Acara ini dihadiri oleh Menteri Negara Pemberdayan Perempuan, Menteri Luar Negeri, Dirjen PPTKILN Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta para pemangku kepentingan lainnya (instansi pemerintah terkait, LSM, komunitas buruh migran, lembaga donor, swasta, dan lainnya). - Output laporan dari hasil kegiatan ini: Kompleksitas Mekanisme Penempatan BMP ke Luar Negeri (.pdf) |
| Pengembangan Kapasitas Departemen Luar Negeri untuk Mendukung Buruh Migran Perempuan (2005-2008) | Tujuan utama dari pemberian hibah ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Departemen Luar Negeri (Deplu) to provide protection to female migrant workers as Indonesian citizens who are very vulnerability in the host countries. The grant is implemented through a number of activities focused on the following components:
- Penguatan sistem informasi kementerian melalui pengembangan situs dan database on-line Departemen Luar Negeri;
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas yang terdiri atas pembuatan program tayangan edutainment sebagai media informasi bagi BMP selama berada dalam perjalanan ke negara tujuan;
- Pengembangan pelayanan konsuler berbasis kedutaan yang mencakup pengembangan strategi dan model perlindungan hukum bagi BMP di Malaysia, dan penyelenggaraan lokakarya multi-stakeholder di negara tujuan. |
Diskusi, Seminar dan Lokakarya
Sejumlah seminar, lokakarya dan diskusi berseri dilakukan untuk memberikan ruang dialog antar stakeholder untuk merumuskan dasar permasalahan maupun tindakan yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan yang lebih baik bagi BMP:
Diskusi ‘Pelayanan di Negara Tujuan’
Diskusi informal ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau cakupan pelayanan dan dukungan bagi BMP yang ada selama ini di negara tujuan, serta berbagi usulan mengenai bentuk model bagi pelayanan yang tepat dan dapat diterapkan. Usulan tersebut diajukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kapasitas dukungan dari perwakilan RI yang ada dan kebutuhan para buruh migran. | Diskusi ‘Kampanye Informasi’
Diskusi informal ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali kendala yang ada dalam proses penyebaran informasi serta melihat kemungkinan bentuk-bentuk kampanye informasi yang tepat dan efektif untuk para calon buruh migran. | Lokakarya ‘Pemanfaatan Remitansi Produktif’
Dengan mengacu pada berbagai pengalaman yang ada, diskusi informal ini bertujuan untuk melihat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan buruh migran dan keluarganya dalam memanfaatkan hasil kerja mereka di luar negeri untuk peningkatan kesejahteraan. | Seminar ‘Peran Lembaga Keuangan dalam Memberdayakan Pekerja Migran’
Seminar ini membahas upaya-upaya yang telah atau akan dilakukan untuk menjawab berbagai kebutuhan pekerja migran dalam hal penerimaan, pengiriman dan pemanfaatan remitansi. Seminar ini juga berusaha melihat lebih jauh bagaimana Perbankan dapat berperan lebih besar dalam proses memberdayakan migran melalui penyediaan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mulai dari proses keberangkatan, selama bekerja, hingga kepulangan. Lebih jauh..lebih lanjut | Semiloka ‘Perlindungan Sosial untuk Buruh Migran Perempuan’
Semiloka ini membahas persoalan perlindungan sosial untuk BMP dengan berpijak pada pengalaman yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Hasil dari semiloka ini adalah suatu rekomendasi tentang kerangka sistem dan mekanisme perlindungan sosial bagi BMP sektor informal. Lebih jauh..lebih lanjut |
|
RSS