11 Juni 2008, Sektor kesehatan Indonesia sedang memasuki masa transisi. Di tahun 2015, Indonesia diperkirakan memiliki populasi sekitar 250 juta. Sebagai tambahan atas perubahan besar dalam demografi ini, transisi epidemiologis dan nutrisional juga terjadi. Semua perubahan ini akan membutuhkan sistem kesehatan yang sangat berbeda dari sistem kesehatan yang ada di Indonesia saat ini. Namun, walaupun masyarakat Indonesia hidup lebih lama, masih ada banyak anak-anak yang meninggal karena penyakit yang dapat dicegah dan masih terlalu banyak ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Walaupun Indonesia masih menanggung beban penyakit menular yang jumlahnya semakin menurun, jumlah penyakit tidak menular (diabetes, penyakit jantung, dan lainnya) meningkat tajam. Beban ganda dari penyakit yang sangat menular dan meningkatnya penyakit tidak menular memberikan tekanan tambahan pada sistem kesehatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memperkenalkan beberapa perubahan besar ke dalam sistem kesehatannya: desentralisasi telah memberdayakan kabupaten dan provinsi untuk mengelola dan membiayai bidan, perawat dan dokter; serta pengenalan sistem asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin) telah menciptakan peluang untuk menjaga masyarakat Indonesia yang paling rentan untuk tidak masuk ke dalam kemiskinan saat mereka sakit. Namun, Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan reformasi yang berani ini. Sebagai contoh, masih tidak jelas kepada siapa para pekerja kesehatan bertanggung jawab, dan salah satu konsekuensi dari kurangnya pertanggungjawaban ini adalah tingginya tingkat ketidakhadiran kerja. Askeskin menghasilkan perluasan substansial dalam pengeluaran kesehatan dan mengangkat pertanyaan penting mengenai kesinambungan keuangan dalam cakupan asuransi kesehatan universal. Kesulitan ini merupakan cerminan tantangan yang lebih luas yang akan menghadang sektor kesehatan Indonesia di dasawarsa mendatang.

Oleh karena itu, Health Public Expenditure Review (Health PER) ‘Investing in Indonesia’s Health: Challenges and Opportunities for Future Public Spending’ ini merupakan analisis yang sangat tepat waktu yang mendukung Indonesia dalam pengembangan dan implementasi strategi sektor kesehatannya dan membentuk masukan penting pertama bagi Pemerintah untuk Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah berikutnya (2009-14). Studi ini menyoroti sejumlah faset berbeda dari pengeluaran publik untuk kesehatan di Indonesia dan mengangkat serangkaian pertanyaan mendasar mengenai masa depan. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup kecukupan pendanaan secara keseluruhan, peran pengeluaran publik dibandingkan dengan swasta dalam sektor kesehtan, peran anggaran pusat dan daerah, mekanisme yang tepat untuk memobilisasi sumber daya dan membeli layanan, serta proporsi pengeluaran publik yang harus dialokasikan untuk kesehatan publik dibandingkan dengan perawatan medis individual. Laporan ini menyediakan sembilan gagasan untuk menjadikan sistem kesehatan lebih efisien.

Health PER merupakan tindak lanjut Public Expenditure Review Indonesia 2007 dan menyusul keberhasilan model kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Health PER juga merupakan produk dari Initiative for Public Expenditure Analysis (IPEA), yang merupakan konsorsium menteri pemerintah utama, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, universitas-universitas di Indonesia dan Bank Dunia. Pemerintah Belanda menyediakan dukungan keuangan substansial. Laporan ini merupakan hasil kerja sama dengan staf dari Departemen Kesehatan dan Bappenas.

• Terjadi peningkatan dalam belanja kesehatan publik, baik sebagi persentase PDB maupun persentase pengeluaran total pemerintah
• Terjadi penurunan pengeluaran fatal (di mana pengeluaran kesehatan rumah tangga melebihi 40% dari seluruh pengeluaran rumah tangga) di kalangan masyarakat miskin, kemungkinan besar karena Askeskin
• Terjadi beban penyakit ganda di mana penyakit menular tradisional (communicable diseases) tetap menjadi tantangan sementara jumlah kasus penyakit tidak menular (non-communicable diseases) semakin meningkat
• Hasil kesehatan tidak berkembang secara merata – harapan hidup meningkat dan tingkat kematian anak menurun, namun tingkat kematian ibu dan peningkatan gizi kurang menunjukkan perkembangan
• Keterbatasan dalam permintaan layanan kesehatan karena terbatasnya pengetahuan tentang kesehatan dan biaya nonmedis tinggi (biaya peluang dan transportasi, ongkos pengguna) di berbagai kawasan dan kelompok sosioekonomis
• Tantangan terkait desentralisasidan manajemen keuangan publik, seperti keterbatasan kapasitas dalam bidang akuntansi kesehatan di tingkat kabupaten dan anggaran kinerja (mengaplikasikan standar layanan minimum)
• Terjadi pengeluaran pemerintah yang relatif rendah untuk faktor-faktor penentu hasil kesehatan, seperti perbaikan kualitas air dan sanitasi, dan gizi

9 Gagasan untuk Hasil Layanan di sektor Kesehatan yang Lebih Baik di Indonesia

1. Meningkatkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk kesehatan, pada saat bersamaan juga menyediakan lebih banyak sumber daya dalam jangka menengah.
2. Secara khusus, menyediakan lebih banyak sumber daya untuk kesehatan reproduksi dan mengalokasikan sumber daya untuk rujukan dan kelahiran di lembaga kesehatan.
3. Memperbaiki alokasi sumber daya untuk layanan pencegahan dan memberikan sumber daya yang cukup untuk operasional dan perawatan untuk memastikan kualitas dari pelayanan dasar.
4. Menyediakan sumber daya tambahan dan perhatian terhadap barang-barang publik utama yang menentukan hasil kebijakan kesehatan.
5. Melakukan penyesuaian atas Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan insentif pada reformasi kepegawaian daerah dan ubah PP No. 55 untuk memungkinkan penggunaan operasional dana dekonsentrasi.
6. Perbaikan hasil pelayanan sektor kesehatan dan perlindungan finansial untuk masyarakat miskin dimungkinkan dengan memperluas pertanggungan Askeskin.
7. Memastikan keberlanjutan finansial Askeskin yang lebih baik dengan memperkenalkan pilihan pembatasan-biaya.
8. Meningkatkan efisiensi penyediaan jasa untuk peserta yang diasuransikan negara dengan memperbolehkan penerima program menggunakan penyedia layanan sektor swasta juga.
9. Memperbaiki sistem pelaporan dan ketersediaan data.