Perkembangan Ekonomi


GAMBARAN UMUM
  • Separuh dari perkiraan dana program rekonstruksi telah dicairkan. Sektor yang terkait dengan upaya rekonstruksi (bangunan, transportasi) kemungkinan akan terus memiliki peranan penting di perekonomian Aceh dalam jangka pendek.
  • Investasi besar yang sedang dilakukan mungkin akan meningkatkan produktivitas Aceh walaupun pemeliharaan aset ini mempunyai implikasi anggaran bagi pemerintah daerah Aceh.
  • Rekonstruksi telah menciptakan peluang kerja jangka pendek dalam sektor-sektor yang terkait, akan tetapi kesempatan kerja masih menjadi tantangan kalau tidak ada investasi yang signifikan pada sektor yang mampu menyerap banyak pekerja seperti misalnya pertanian atau industri padat karya.

Aceh at a Glance (2006)

Aceh

Indonesia

Kemiskinan & Sosial

Populasi (ribuan)

4,073.00

222,192.00

PRDB per kapita (US$)

1,962.75

1,613.13

Tingkat Pengangguran

12.08

10.45

Kemiskinan (persen dari populasi dibawah garis kemiskinan)

26.5

17.8

Tingkat Pertumbuhan Populasi Tahunan (persen)

0.37

1.27

Indeks Pembangunan Manusia (2005)

69.00

69.60

Rasio dan indikator ekonomi

Pertumbuhan tahunan (persen)

2,4

5,5

Pertumbuhan tahunan (tanpa migas - persen)

7,7

1,58

Andil Pertanian terhadap PDB (persen)

24.7

12.9

Andil Industri terhadap PDB (persen)

15.8

28.0

Ekonomi & Perdagangan

2006

2006

PDB (Rp Billion, konstan)

37,158.76

1,846,658.50

Ekspor (dalam juta US$)

1,834

100,798.62

Minyak & Gas

1,820

21,209.48

Estate Crop

5.1

3,170

Industri Pengolahan

8.4

64,560

Import (dalam juta US$)

68

61,065

Sumber: BPS, 2006.
width="3" Back to top 



STATUS TERKINI 

Ekonomi
Struktur ekonomi telah berubah secara signifikan sejak tahun 2003. Berkurangnya produksi minyak dan gas dan industri pengolahan lain yang terkait sejak tahun 2003 terjadi semakin cepat. Bagian dari sektor layanan (bangunan, perdagangan, transportasi), yang sedang tumbuh sebelum tsunami, telah bertambah sebagai hasil dari rekonstruksi yang mendorong pemulihan ekonomi yang masih lemah di Aceh dan kini merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Aceh sangat kuat pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 7,7 persen dan 7 persen, untuk berikutnya (tidak termasuk minyak dan gas). Angka tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan di provinsi ini sebesar 8 persen. Karena kegiatan rekonstruksi telah mencapai tahap penyelesaian dan sektor yang tidak terkait dengan upaya rekonstruksi (pertanian, industri pengolahan, minyak dan gas) memperlihatkan kinerja yang sedikit lebih tinggi. Turunnya tekanan ekonami akan terus berlangsung dengan menipisnya cadangan minyak dan gas dan dampak krisis ekonomai dunia. Walaupun beberapa kegiatan masih berjalan, upaya rekonstruksi secara keseluruhan telah selesai dan kurangnya tambahan di beberapa sektor (perdagangan, bangunan) masih bisa terlihat tahun 2009. Produksi yang tergantung pada permintaan dunia seperti kopi juga akan mengalami penyusutan seperti yang terjadi dibanyak negara berkembang dalam usahanya untuk keluar dari resesi tahun 2009. 

Sektor pertanian dan industri pengolahan masih stagnan. Berakhirnya konflik dan adanya bantuan yang berhubungan dengan upaya rekonstruksi telah sedikit meningkatkan produksi pertanian tetapi pertumbuhannya masih sangat kecil sekitar 0,8 persen. Industri pengolahan yang terkait erat dengan ketersediaan gas yang murah, juga ikut menurun dengan konsisten pada lima tahun terakhir, dengan pertumbuhan negatif lebih dari 40 persen di tahun 2008.

Menciptakan lapangan pekerjaan yang berkesinambungan masih merupakan tantangan utama. Rekonstruksi telah menciptakan kesempatan kerja jangka pendek, khususnya dalam sektor konstruksi dan jasa-jasa, tetapi sektor primer dan sekunder belum mampu menciptakan kesempatan kerja secara signifikan.

Sejak pertengahan tahun 2008, angka inflasi menjadi lebih rendfah daripada angka inflasi nasional. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2005, pada saat upaya rekonstruksi dimulai, angka inflasi masih tetap tinggi selama beberapa tahun. Tahun 2008, lambannya dalam rekonstruksi dan jaringan penyuplai yang sudah pulih menghasilkan inflasi yang relatif rendah. Pada bulan Febuari 2009, IHK sebesar 5,9 persen, dibawah tingkat nasional yakni sebesar 8,6 persen dan dibawah 7,7 persen di Medan. Inflasi akan terus mengikuti trend yang menurun. Berdasarkan permintaan, setempat dan dunia, harga komoditas yang diratakan menurun lebih jauh, inflasi akan terus berlanjut tapi tidak membahayakan.


Perkembangan Ekonomi di Aceh dan Bank Dunia
Upaya rekonstruksi sekarang berfokus pada pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan, termasuk memperkuat instistusi dan masyarakat agar bisa melakukan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk masa depan Aceh. Bank Dunia dengan dukungan keuangan dari Bantuan Pembangunan Internasional Pemerintah Denmark, mendukung pemerintah Aceh dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) dalam upayanya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Pembangunan seperti itu perlu dasar yang luas dan meyakinkan keberadaan hidup tidah hanya untuk orang Aceh saja sekarang, tetapi juga untuk generasi Masyarakat Aceh yang akan datang.

Untuk membantu mengatur transisi dari rekonstruksi ke pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan, Bank Dunia bekerja dengan BRR dan pemerintah daerah dengan tujuan sebagai berikut :

  • Membuat pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan lingkungan yang lebih baik melalui pembentukan upaya kerja/bermacam-macam kegiatan untuk membahas masalah-masalah ekonomi;
  • Memahami lebih baik dampak tsunami dan rekonstruksi terhadap kemiskinan, ingkungan dan ekonomi melalui pengawasan sistematis terhadap konsep dasar lingkungan dan ekonomi;
  • Memberikan input dan masukan-masukan terhadap kebijakan untuk strategi pembangunan ekonomi komprehensif yang berkesinambungan, khususnya yang menangani transisi dari rekonstruksi ke pembangunan jangka panjang; dan
  • Meninggalkan sistem yang lebih baik bagi lembaga-lembaga di Aceh untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya dengan menganalisa dan mengawasi kinerja ekonomi dan kualitas lingkungan hidup dengan meneruskan upaya sebelumnya untuk memperkuat kapasitas analisis lembaga pemerintahan dan akademis dan berbagai isu yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan sekaligus menyediakan forum diskusi.


 

Iklim Investasi Aceh
Menurut sejarah ekonomi Aceh tercatat mempunyai tingkat pertumbuhan lebih rendah daripada Indonesia keseluruhan dan provinsi tetangga province of North Sumatra, dengan kurang dari 50 persen dari total PMAs dan PMDNs (Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Domestik Dalam Negeri) yang terdaftar/tercatat) aktif selama masa konflik. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang lamban setelah tsunami menunjukkan kegiatan bisnis yang kurang baik. Selain dorongan ekonomi karena upaya rekonstruksi, dari tahun 2007 dan seterusnya, ekonomi Aceh telah menyusut (termasuk minyak dan gas). Situasi keamanan yang lebih baik pada saat kebangkitan MoU Helsinki pertengahan tahun 2005 dan kondisi perekonomian dan dikeluarkannya undang-undang tentang tata laksana kepemerintahan Aceh pada pertengahan tahun 2006 telah memberikan sedikit dampak pada kondisi perekonomian provinsi tersebut secara keseluruhan. Banyak investor yang mempunyai potensi masih mempertimbangkan stabilitas politik dan masalah keamanan sebagai masalah hidup dan mengambil sikap “lihat dan tunggu” untuk mendapatkan tanda-tanda kestabilan lebih lanjut.stability.

Studi dari sektor khusus yang mempelajari nilai rantai komoditas utama Aceh telah menunjukkan disparitas penanganan dan pemprosesan kapasitas – rangkaian pendinginan, dan kapasitas penyaringan, dll. Investasi yang hilang dikarenakan sektor swasta merupakan hambatan buat mereka sendiri dalam pencapaian skala dan kualitas produksi yang memerlukan kompetisi dan rantai operasi berbasis ekspor. Hal ini merupakan hasil iklim investasi yang sangat kurang. Jika Aceh bisa mengambil keuntungan sebagai dasar pertumbuhan, Aceh harus mencapai pengurangan resiko dan ketidakpastian akan akses ke tanah, penyederhanaan prosedur investasi, infrastruktur pelayanan yang aman, kemampuan intelektual pasar yang lebih baik, skala dan kualitas input proses pertanian. Makalah tentang kebijakan Bank Dunia dan IFC mendiskusikan langkah-langkah yang dirancang untuk menangani kelemahan dalam iklim investasi. Lihat ouput berikut mengenai Iklim investasi di aceh:


Kemiskinan di Aceh 
Kemiskinan di Aceh sebelum tsunami sebesar 28,4 persen berdasarkan populasi tahun 2004, cukup lebih besar daripada daerah lain di Indonesia sebesar 16,7 persen. Angka kemiskinan meningkat setelah tsunami 32,6 persen. Tingkat kemiskinan turun dibawah tingkat sebelum tsunami 26,5 persen pada tahun 2006, difasilitasi oleh kegiatan rekonstruksi dan berakhirnya konflik.

Kemiskinan di Aceh sedikit meningkat pada tahun 2005, namun masih jauh lebih tinggi dari daerah-daerah lain di Indonesia, yang merupakan suatu prestasi yang luar biasa kalau dilihat dari besarnya tsunami tahun 2004. Kemiskinan kemudian turun pada tahun 2006 sampai dibawah tingkat sebelum tsunami dan pertumbuhan ekonomi mulai memulih, membalikkan trend dalam meningkatkan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Pujian yang bisa diberikan pertama-tama dan yang paling utama pada ketabahan masyarakat Aceh. Saling membantu memberikan perlindungan setelah tsunami, mereka mulai tugas membangun kembali kehidupan mereka dan mencari kesempatan perdamaian. Pemerintah daerah dan pusat juga pantas menerima pujian ini selain menghadapi kesulitan dalam mengawasi salah satu upaya rekonstruksi yang paling besar yang pernah terjadi-dan satu satunya yang telah berhasil dilakukan dengan sangat baik. Akhirnya LSM dan komunitas internasional juga seharusnya didorong oleh peristiwa yang terjadi di Aceh. Mereka membantu pemerintah Indonesia dalam mencegah krisis kemanusiaan utama dan mitra yang sangat bisa dipercaya oleh pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kembali provinsi ini.


Prioritas untuk mengurangi kemiskinan di Aceh
Tahun 2008 Bank Dunia mengeluarkan kajian dampak konflik, tsunami dan rekonstruksi atas kemiskinan di Aceh. Kajian ini mengidentifikasikan beberapa bagian prioritas yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi dan mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi:

  • Upaya pembangunan jangka panjang harus berfokus pada daerah yang paling miskin di Aceh, khususnya dimana wilayah pedalaman dan yang tak terjangkau. Konsentrasi sumber daya saat ini di wilayah yang terkena tsunami, khususnya Banda Aceh dan tempat- tempat dekat ibu kota, harus diperluas untuk mencakup wilayah yang terkena konflik juga.
  • Strategi pementasan kemiskinan harus berfokus pada peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Ini harus dihubungkan dengan strategi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin di daerah perkotaan (pembangunan keterampilan, rehabilitasi aset fisik) dan menghubungkannya dengan pilar pertumbuuhan di daerah perkotaan (infrastruktur ke pedalaman dan akses ke pasar yang lebih baik).
  • Untuk menghindari munculnya konflik baru, yang menurut sejarah sangat terkait dengan kekayan sumber alam, (ii) peningkatan transparansi dari distribusi dan penggunaan pendapatan dan (iii) meyakinkan aturan hukum.
  • Pemerintah Aceh sebaiknya mengivestasikan layanan sipil yang baik untuk meyakinkan pengalokasian sumber daya yang efisien dan juga penyediann kualitas layanan publik yang berkualitas. Memperkuat administrasi daerah merupakan hal yang lebih penting di Aceh daripada di daerah lain di Indonesia karena adanya tugas yang sulit yang ada di depan kita, mengurusi salah satu upaya rekonstruksi yang paling besar di dunia dan menangani warisan negatif dari konflik selama 30 tahun.
  • Pemerintah Aceh harus mengawasi pola pengeluaran seperti naiknya belanja administrasi pemerintah dan undang undang upah pegawai sipil.
  • Pemerintah Aceh sebaiknya meneruskan tingkat investasi yang tinggi dalam sektor pendidikan, meningkatkan efisiensi pengeluaran. Pendidikan tinggi, yang berkaitan sangat erat dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, yang seharusnya menjadi bagian dari strategi pementasan kemiskinan pemerintah Aceh.
  • Perencanaan yang lebih baik merupakan hal yang penting untuk mencocokkan kebutuhan teridentifikasi dan alokasi sumber di sektor sektor utama. Pola pengeluaran saat ini, dengan fokus pada pembangunan fasilitas baru dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sudah banyak, gagal dalam mengatasi kualitas pemberian layanan yang masih kurang baik dan alokasi sumber daya yang rendah terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan fasilitas dan sarana publik.
width="3" Back to top 
HASIL KELUARAN



Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/A5CSNZFSO0