Doing Business 2009 Mencatat Reformasi Positif yang Memudahkan Iklim Usaha di Indonesia

Jakarta, 10 September 2008 – Pemerintah Indonesia berhasil mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha dari 105 menjadi 76 hari, selain juga mengurangi biaya dan prosedur yang dibutuhkan. Selain itu, debitur saat ini juga dapat memeriksa data rekam jejak kredit mereka di Bank Indonesia, yang tentunya dapat membantu meningkatkan kualitas dan ketepatan informasi bagi institusi keuangan dalam mengukur profil resiko calon debitur. Reformasi tersebut merupakan beberapa diantara sejumlah reformasi yang tercatat dalam Doing Business 2009 Report, laporan tahunan edisi keenam yang dikeluarkan oleh IFC dan Bank Dunia, yang secara resmi diluncurkan hari ini di Washington DC.

Doing Business menilai 181 perekonomian berdasarkan 10 topik yang terkait dengan kebijakan usaha yang mengukur waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan perseroan terbatas lokal untuk memenuhi persyaratan pemerintah untuk membuka dan menjalankan usaha, melakukan perdagangan antar negara, membayar pajak, dan menutup sebuah usaha.

Doing Business 2009 mencatat 239 reformasi di 113 negara, yang merupakan rekor tertinggi dalam hal pelaksanan reformasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tahun ini persaingan antar negara dalam Doing Business menjadi lebih ketat. Akibatnya, reformasi yang diimplementasikan Indonesia untuk mempermudah iklim usaha tidak meningkatkan peringkat Indonesia dalam Doing Business 2009. 

Dalam laporan tahun ini, peringkat Indonesia menurun dua posisi dari 127 menjadi 129. Dalam Doing Business 2009. Indonesia merupakan salah satu diantara negara-negara yang termasuk dalam Pasar Berkembang di wilayah Asia Timur dan Pasifik, bersama dengan Cina, Thailand, Filipina dan Vietnam. Walaupun peringkat Indonesia berada diatas Filipina (140), peringkat ini masih berada jauh dibawah Cina (83), Malaysia (20), dan Vietnam (92). 

Adam Sack, Country Manager IFC Indonesia, mengatakan,” Kami memahami bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki iklim usaha. Saat ini terdapat beberapa reformasi yang sudah direncanakan, yang saya harap dapat memberikan dampak positif terhadap peringkat Indonesia di Doing Business tahun depan.”

Cina menduduki peringkat teratas dalam reformasi keseluruhan di wilayah ini dengan memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan, membayar pajak, membuka usaha, melakukan perdagangan antar negara, dan mendaftarkan hak milik (property). Cina juga mengambil langkah untuk melindungi investor, memperbaiki prosedur kepailitan, dan memperkuat hak berdasarkan hukum bagi kreditur dan debitur. Undang-undang transaksi dengan jaminan yang baru diluncurkan oleh Kamboja menjadikannya sebagai pelaksana reformasi terbesar dalam mempermudah akses terhadap pembiayaan. 

“Indonesia berhasil melakukan sejumlah perbaikan dalam iklim usaha. Namun, perekonomian lainnya juga melakukan reformasi yang lebih cepat dan mendalam,” ungkap Mr Sack. “Pemerintah harus mempercepat proses reformasi iklim investasi untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapuskan kemiskinan.” 

World Bank Lead Financial Economist, P. S. Srinivas mengungkapkan “Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6% per tahun. Dengan terus melakukan reformasi di bidang iklim usaha domestik, maka Indonesia akan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan, yang disertai peningkatan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Kelompok Bank Dunia akan terus mendukung inisiatif pemerintah dalam memperbaiki perkembangan sektor swasta domestik di tingkat nasional dan sub nasional.” 

Peringkat Doing Business bertujuan untuk mengukur semua aspek dalam iklim usaha. Doing Business tidak menilai kestabilan keamanan, politik atau makroekonomi, persepsi investor, korupsi, produktifitas tenaga kerja, kekuatan institusi atau kualitas infrastruktur. Sepuluh topik dalam Doing Business bertujuan untuk mengukur regulasi dan hambatan yang terjadi dalam siklus perusahaan kecil dan menengah dengan menggunakan asumsi standar agar dapat dibandingkan antar negara.

Proyek Doing Business merupakan proyek yang melibatkan lebih dari 6.700 tenaga ahli lokal, yang terdiri dari konsultan bisnis, pengacara, notaris, akuntan, dan petugas pemerintah, serta jajaran akademisi teratas dunia yang memberikan dukungan metodologi dan pengkajian. Data, metodologi dan nama kontributor yang terlibat bisa dilihat di  www.doingbusiness.org