Contacts:
In Jakarta:Randy Salim Tel: + (62 21) 5299-3259 rsalim1@worldbank.org In Washington: Mohamad Al-Arief (202) 458-5964 malarief@worldbank.org Washington DC, 7 Oktober 2008 - Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia hari ini menyetujui sebuah proyek juta yang ditujukan untuk mendukung dan meningkatkan program pendidikan Pemerintah Indonesia. BOS-KITA (Bantuan Operasional Sekolah - Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) mengembangkan keberhasilan BOS - program Pemerintah untuk meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas bagi semua anak berusia 7 sampai 15. BOS-KITA dirancang untuk memperkuat pengelolaan berbasis sekolah dan partisipasi masyarakat sehingga semakin meningkatkan kualitas belanja pendidikan di Indonesia. “BOS merupakan contoh sempurna mengenai bagaimana upaya yang dipimpin pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran publik dan mendorong perubahan kelembagaan di negara berpendapatan menengah yang dinamis seperti Indonesia bisa sukses,” ujar Joachim von Amsberg, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia. “Dengan BOS-KITA, Bank Dunia memperkuat keberhasilan ini dengan membantu membiayai kegiatan yang meningkatkan kualitas pendidikan, misalnya pelatihan untuk para guru dan lebih banyak bahan pengajaran. Investasi ini mencerminkan pendekatan baru Bank Dunia: sebagai ganti pembiayaan proyek lepas, tujuan kami adalah memberikan pembiayaan bersama untuk program berjalan prioritas pemerintah dan membantu meningkatkan kualitasnya.” Dalam dua tahun mendatang, BOS-KITA akan membiayai sampai sebesar US$600 juta untuk program BOS pemerintah senilai lebih dari US$2 miliar. BOS-KITA juga akan digunakan untuk menyediakan sebagian hibah BOS Pemerintah yang diberikan kepada sekolah dasar dan menengah pertama swasta melalui Departemen Pendidikan Nasional. Program ini mendukung komitmen Pemerintah atas pengelolaan berbasis sekolah dengan memperkuat komite sekolah, terutama dalam perencanaan dan pengawasan pengeluaran BOS. “Elemen utama keberhasilan BOS-KITA adalah transparansi: rencana tahunan untuk penggunaan dana BOS dan laporan pengeluaran kuartalan akan dipasang secara terbuka pada papan pengumuman sekolah,” ujar Joachim von Amsberg. “Program ini mereplikasi salah satu pelajaran terpenting yang dipelajari dari mekanisme pengembangan masyarakat - tekanan sosial dari masyarakat setempat yang memiliki informasi dapat menjadi pengaruh positif dalam mengurangi korupsi dan penyalahgunaan dana.” BOS-KITA juga menjadi dasar untuk pendekatan di sektor pendidikan. Dengan bekerja bersama Komisi Eropa dan Pemerintah Belanda, Bank Dunia berupaya untuk mengembangkan kapasitas dalam pengelolaan sistem keuangan dan informasi di tingkat kabupaten dan sekolah di 50 kabupaten untuk memperkuat sistem pendidikan desentralisasi. Bank Dunia juga mendukung Pemerintah dalam mempersiapkan program reformasi pendidikan dasar yang disebut Systems Improvement through Sector Wide Approach (SISWA), yang akan menyediakan hibah berdasarkan kinerja ke kabupaten-kabupaten. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai dukungan Bank Dunia untuk Indonesia, kunjungi: www.worldbank.org/indonesia *******
Mengenai Program BOS
Program BOS merupakan bukti komitmen Pemerintah terhadap kewajiban konstitusional untuk menyediakan pendidikan dasar gratis berkualitas memadai bagi para siswa.Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa semua warga Indonesia berhak atas pendidikan (Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 31:2) dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar tanpa mengenakan biaya (Undang-Undang No. 20/2003, Pasal 34). Program BOS, yang menyediakan pendanaan bagi sekolah-sekolah untuk pengeluaran operasional di luar gaji, bertujuan untuk mengurangi uang sekolah, sekaligus mendukung belanja peningkatan kualitas untuk semua sekolah dasar dan menengah pertama negeri dan swasta di Indonesia. Sebelum adanya program BOS, sekolah-sekolah sama sekali tidak memiliki dana untuk pengeluaran operasional. Program BOS mencakup sekitar 40 juta siswa atau sekitar 98 persen siswa sekolah dasar dan menengah pertama nasional di tahun 2007. Program ini mendistribusikan 73 persen dananya ke tingkat dasar dan 27 persen sisanya ke tingkat menengah pertama. Alokasi BOS per siswa telah meningkat dari Rp235.000 menjadi Rp276.000 per siswa sekolah dasar dan dari Rp324.500 menjadi Rp376.000 per siswa sekolah menengah pertama per tahun sejak 2007. Di tahun 2007, program BOS mengeluarkan US$1.3 miliar (Rp11,8 triliun), sekitar 9 persen total belanja pendidikan di Indonesia (dan 23 persen total pendidikan pemerintah pusat). Hal ini mencakup subprogram BOS yang dikhususkan untuk buku-buku pelajaran. Alokasi BOS naik dua kali lipat dari US$560 juta di tahun 2005 menjadi US$1.13 miliar di tahun 2006. Sejak tahun 2006, alokasi untuk BOS telah meningkat secara nominal dan relatif tetap konstan sebagai bagian dari total belanja pendidikan. Dampak Program BOS - Penurunan pengeluaran rumah tangga untuk uang sekolah di semua tingkat pendapatan.
- Penurunan uang sekolah di seluruh Indonesia, walaupun beberapa area mengalami dampak yang lebih besar daripada area lain.
- Peningkatan tingkat pendaftaran di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama di sebagian besar provinsi.
- Penurunan tingkat putus sekolah, terutama di tingkat menengah pertama.
- Peningkatan pendapatan sekolah di hampir seluruh sekolah.
- Penurunan korupsi dan penyalahgunaan dana.
Informasi Terkait
|
RSS