Anggaran Indonesia mencapai lebih dari batasan US$ 100 milyar (Rp 1,000 trilyun) pada tahun 2008 untuk pertama kali dalam sejarah. Hal ini telah membawa kenaikan yang sesuai dalam belanja Indonesia yang tidak terbatas, dari 7 persen per PDB tahun 2002 ke lebih dari 9 persen per PDB tahun 2008.

Akan tetapi, sementara Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam membebaskan sumber daya keuangan untuk kebutuhan pembangunannya, subsidi terus memberikan beban yang berat terhadap anggaran pemerintah. Subsidi energy menyerap 25 persen anggaran tahun 2008, sementara belanaj untuk administrasi pemerintah masih 14 persen. Lebih rendahnya harga minya internasional tahun 2009 diharapkan bias mengurangi penerimaan migas pemerintah, sementara pengeluaran untuk subsidi bahan bakar seharusnya berkurang/turun. Dengan demikian,  pengaturan saat ini akan terus memberikan belanja pemerintah rentan terhadap pulihnya harga minyak.

Transformasi belanja publik Indonesia melalui desentralisasi
Keputusan pemerintahan untuk mendesentralisasikan wewenang ke seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2001 juga mengubah cara Indonesia membelanjakan uang publik. Saat ini, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Indonesia membelanjakan sepertiga dari keseluruhan dana publik, yang mencerminkan suatu tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih besar daripada rata-rata OECD.

Dengan mempertimbangkan perkembangan-perkembangan tersebut di atas, pemerintah Indonesia dapat menggunakan peluang dalam peningkatan ruang fiskal untuk memperbaiki layanan publik yang terlalaikan. Sementara belanja untuk pendidikan diproyeksikan mendekati tingkat yang diwajibkan sebesar 20 persen dari keseluruhan belanja publik tahun 2009, yang merupakan persentase tertinggi dari semua sektor (dan 4.0 persen dari PDB tahun 2008), keseluruhan belanja publik untuk kesehatan masih di 9 persen dari PDB tahun 2008. Sementara ini, belanja public untuk prasarana masih belum sepenuhnya pulih dari kondisinya yang rendah pasca krisis dan masih sama di bawah 2 persen. Apabila dikelola dengan baik, sumber daya tambahan memungkinkan daerah-daerah tertinggal di Indonesia timur untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah yang lebih kaya di Indonesia. Tantangannya saat ini tidak hanya untuk memastikan bahwa sumber daya yang memadai mencapai daerah-daerah yang paling miskin di Indonesia, akan tetapi juga untuk memastikan bahwa dana-dana tersebut dibelanjakan secara bijaksana dan dengan cara-cara yang mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal inilah yang akan menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia di masa yang akan datang.