Analisis Baru Mengenai Kelestarian Lingkungan Indonesia (Siaran Pers)

juga tersedia di: English

World Bank Office Jakarta
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 12th Floor (62-21-5299-3000)

Kontak
:
Di Washington DC:
Mohamad Al-Arief
malarief@worldbank.org

Di Jakarta
:
Randy Salim

rsalim1@worldbank.org


Tata kelola lingkungan dan adaptasi perubahan iklim dinyatakan sebagai tantangan utama

Laporan baru Bank Dunia yang diluncurkan hari ini menggarisbawahi tantangan kebijakan di tingkat atas yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kelestarian lingkungan, sehingga dapat menyediakan lebih banyak dana untuk mendapatkan hasil pembangunan yang lebih baik. Country Environmental Analysis mengukur biaya ekonomi atas degradasi lingkungan dan menawarkan pilihan mengenai cara terbaik untuk mengatasi masalah prioritas tata kelola lingkungan dan adaptasi perubahan iklim. Laporan ini disusun melalui konsultasi yang luas dengan pemerintah Indonesia, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga riset.

Berdasarkan analisis, biaya degradasi lingkungan terhadap perekonomian Indonesia dapat dirangkum sebagai berikut:

  • Modal alam yang mencapai sekitar seperempat total kekayaan Indonesia tapi menyusut cepat dan tidak diimbangi dengan investasi yang mencukupi dalam modal sumber daya manusia atau yang dihasilkan.
  • Perubahan iklim akan menciptakan sejumlah dampak negatif di Indonesia, termasuk penurunan produksi panen, risiko banjir yang lebih besar, serta penyebaran penyakit bawaan vektor yang lebih luas, dengan proyeksi biaya ekonomi mencapai 2,5-7,0 persen PDB di tahun 2100.
  • Sanitasi yang buruk diperkirakan telah menimbulkan biaya kesehatan, air, pariwisata yang besar dan biaya kesejahteraan lain senilai lebih dari $6 miliar di tahun 2005, atau lebih dari 2 persen PDB tahun itu.
  • Polusi udara di luar dan dalam ruangan diperkirakan menimbulkan dampak kesehatan sekitar $5.5 miliar per tahun atau sekitar 1,3 persen PDB (2007).
  • Penggundulan hutan sejak 2001 telah mencapai lebih dari 1 juta hektare per tahun.  Tingkat ini telah mengalami penurunan dari 2,5 juta hektare per tahun, tapi masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara berhutan tropis lain.  Penggundulan hutan dan konversi lahan gambut menyebabkan degradasi lingkungan, kerugian kesehatan dan keanekaragaman hayati, serta emisi gas rumah kaca.

“Degradasi lingkungan menimbulkan biaya tinggi untuk Indonesia. Namun, melalui pemberlakuan undang-undang baru mengenai lingkungan, ketenagalistrikan dan pengelolaan limbah padat, Indonesia secara jelas berada di jalur menuju masa depan dengan lingkungan yang lebih lestari,” ujar Joachim von Amsberg, Kepal Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia. “Langkah selanjutnya dalam transformasi ini adalah menyeimbangkan kerangka kerja hukum ini dengan kapasitas dan insentif yang memadai di semua tingkat pemerintahan, sekaligus mengambil tindakan adaptasi dan mitigasi yang sesuai untuk mengatasi perubahan iklim.”

Indonesia telah diidentifikasi sebagai salah satu negara Asia yang paling rentan terhadap bahaya perubahan iklim. Kekeringan, banjir, kenaikan permukaan laut, dan longsor merupakan bahaya yang akan berdampak pada masyarakat miskin yang tinggal di pesisir pantai dan bergantung pada pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai sumber penghasilan mereka. Namun, dengan tindakan adaptasi yang tepat, manfaat tahunan dari menghindari kerusakan akibat perubahan iklim kemungkinan akan melebihi biaya tahunan tanpa adanya investasi adaptasi sampai 2050.

“Perubahan iklim meningkatkan kesulitan dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan, sekaligus membawa peluang untuk pertumbuhan rendah karbon dan pembiayaan iklim untuk mitigasi dan adaptasi. Seperti yang disebutkan dalam pidato Presiden Yudhoyono pada pertemuan G-20 terbaru, hal yang lebih penting adalah Indonesia benar-benar berkomitmen untuk mencapai kelestarian dan telah mengambil tindakan,” ujar Timothy H. Brown, Senior Natural Resources Specialist untuk Bank Dunia di Indonesia. “Mitra internasional seperti Bank Dunia siap membantu Indonesia mencapai kesinambungan yang lebih besar dan mewujudkan ambisi pertumbuhan rendah karbon.”

Dalam Pertemuan Para Pemimpin G-20 di Pittsburgh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia mau mengurangi emisi sampai 26 persen di tahun 2020; merencanakan pengurangan satu miliar ton CO2 di tahun 2050; berusaha membuat kehutanan menjadi area penyerapan karbon di tahun 2030; melanjutkan kebijakan efisiensi bahan bakar; dan menjadikan transportasi umum lebih ramah lingkungan dalam 10 tahun mendatang.

LEMBAR DATA

Country Environmental Analysis:
Pilihan
Memperluas Akses ke Tata Kelola Lingkungan

Pemerintah

  • Bekerja bersama pemangku kepentingan lain dalam mengawasi dan menilai kinerja lembaganya dalam memenuhi akses ke informasi, partisipasi dan keadilan, serta mendorong adopsi kebijakan yang lebih menjamin pencapaiannya.
  • Mendorong proses reformasi hukum yang menyelaraskan situasi de jure dan de facto.
  • Menyediakan sistem terintegrasi yang dapat menjamin akses, terutama untuk kelompok yang terpinggirkan.
  • Mengembangkan kapasitas lembaganya melalui penugasan staf yang dilatih secara khusus, penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan, serta alokasi pendanaan yang memadai.
  • Meningkatkan kerja sama dengan media dan LSM, serta pemangku kepentingan lain yang berpotensi mendorong pencapaian prinsip akses.

Media

  • Secara aktif dan terus menerus memeriksa kinerja pemerintah dalam hal akses.
  • Meningkatkan perhatian terhadap masalah lingkungan, termasuk pengambilan keputusan yang kemungkinan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

LSM

  • Memonitor proses reformasi hukum untuk memastikan bahwa kesenjangan antara situasi de facto dan de jure dapat dijembatani.
  • Bekerja sama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mendorong akses yang lebih baik.
  • Mendorong peningkatan permintaan publik atas akses ke informasi, partisipasi dan keadilan.
  • Mengembangkan kapasitasnya sendiri dan kapasitas publik, terutama kelompok yang terpinggirkan dalam mendapatkan akses ke informasi, partisipasi dan keadilan.

 

Adaptasi Perubahan Iklim

 

Reaktif/Responsif

Proaktif/Antisipatif

Sumber Daya Air

  • Perlindungan terhadap sumber daya air tanah
  • Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan sistem pasokan air yang ada
  • Perlindungan terhadap daerah tangkapan air
  • Peningkatan pasokan air
  • Pengumpulan dan desalinasi air tanah dan air hujan
  • Penggunaan air daur ulang yang lebih baik
  • Konservasi daerah tangkapan air
  • Peningkatan sistem pengelolaan air
  • Reformasi kebijakan mengenai air termasuk kebijakan irigasi dan penetapan harga
  • Pengembangan pengendalian banjir dan pengawasan kekeringan

Pertanian

  • Pengendalian erosi
  • Pembangunan bendungan untuk irigasi
  • Perubahan dalam penggunaan dan aplikasi pupuk
  • Pengenalan panenan baru
  • Pemeliharaan kesuburan tanah
  • Perubahan dalam waktu tanam dan panen
  • Pergantian ke tanaman pangan yang berbeda
  • Program pendidikan dan penjangkauan mengenai konservasi dan pengelolaan tanah dan air
  • Pengembangan panenan berdaya tahan (terhadap kekeringan, garam, serangga/hama)
  • Penelitian dan pengembangan
  • Pengelolaan tanah dan air
  • Diversifikasi dan intensifikasi pangan dan tanaman pangan
  • Tindakan kebijakan, insentif pajak/subsidi, pasar bebas
  • Pengembangan sistem peringatan dini

Kehutanan

  • Peningkatan sistem pengelolaan termasuk pengendalian penggundulan hutan, reboisasi, dan konversi tanah menjadi hutan
  • Promosi pertanian kehutanan untuk meningkatkan barang dan jasa kehutanan
  • Pengembangan/peningkatan rencana pengelolaan kebakaran hutan nasional
  • Peningkatan penyimpanan karbon di hutan
  • Penciptaan taman/cagar alam, lindungan dan koridor keanekaragaman hayati
  • Identifikasi/pengembangan spesies yang tahan terhadap perubahan iklim
  • Penilaian kerentanan ekosistem yang lebih baik
  • Pengawasan spesies
  • Pengembangan dan pemeliharaan bank benih
  • Sistem peringatan dini kebakaran hutan

Pantai/Laut

  • Perlindungan terhadap infrastruktur ekonomi
  • Kesadaran masyarakat untuk meningkatkan perlindungan terhadap ekosistem pantai dan laut
  • Pembangunan tembok laut dan penguatan pantai
  • Perlindungan dan konservasi terumbu karang, hutan bakau, rumput laut, dan tanaman pantai
  • Pengelolaan zona pantai terintegrasi
  • Perencanaan dan pembagian daerah pantai yang lebih baik
  • Pengembangan peraturan atas perlindungan pantai
  • Penelitian dan pengembangan ekosistem pantai

Kesehatan

  • Reformasi pengelolaan kesehatan masyarakat
  • Peningkatan kondisi perumbahan dan kehidupan
  • Peningkatan tanggapan darurat
  • Pengembangan sistem peringatan dini
  • Pengamatan dan pengawasan yang lebih baik terhadap penyakit/vektor
  • Peningkatan kualitas lingkungan
  • Perubahan dalam rancangan perkotaan dan perumahan



Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/CAPNPS2I10