Meningkatkan Akses terhadap Jasa Keuangan bagi Pekerja Migran di Indonesia: Bukti dari Survei di Tiga Provinsi (Laporan)

juga tersedia di: English

PESAN UTAMA LAPORAN

9 Desember 2009

Tujuan laporan adalah untuk memberi informasi kepada pembuat kebijakan mengenai siapa yang memiliki dan tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan, dan mengidentifikasi area intervensi kebijakan yang akan membantu Pekerja Migran dengan meningkatkan akses terhadap jasa keuangan dengan cara yang hemat biaya.


Hasil Survei mengenai Permintaan atas Jasa Keuangan
.

  • Tabungan: Jasa keuangan yang terpenting untuk rumah tangga Pekerja Migran adalah rekening tabungan yang menyediakan cara yang aman dan nyaman untuk mengirim uang sekaligus sebagai tempat penyimpanan tabungan pribadi. Bank adalah penyedia jasa terpenting dalam hal tabungan karena memiliki akses ke sistem kliring untuk pengiriman dana.

  • Kredit: Untuk membiayai biaya migrasi (biaya penempatan dan perjalanan), Pekerja Migran sangat memerlukan kredit. Bank hanya melayani kurang dari 4% rumah tangga peminjam karena mereka menganggap bahwa Pekerja Migran berisiko tinggi, kecuali jika ada penjamin lokal. Pekerja migran berpengalaman membiayai migrasi mereka dari tabungan pribadi; pinjaman dari badan tenaga kerja merupakan cara pembiayaan yang penting, terutama bagi pekerja pemula.

  • Pengiriman uang: Pilihan saluran pengiriman uang didasarkan pada kemudahan, bukan biaya. Kemudahan bagi penerima lebih penting daripada untuk pengirim; transfer bank merupakan saluran pengiriman uang yang paling populer; membawa sendiri uang merupakan saluran paling bermasalah tapi tetap merupakan cara populer dalam mengirim uang.

  • Asuransi: Asuransi merupakan produk vital bagi Pekerja Migran dalam memastikan mata pencaharian mereka saat berada di luar negeri. Sistem asuransi wajib saat ini tidak memberi manfaat bagi Pekerja Migran; proses klaim tampak terlalu rumit, memakan banyak waktu dan mahal bagi Pekerja Migran dan rumah tangga mereka.

Aspek Utama Isolasi Keuangan

  • Isolasi keuangan masih tinggi: 27% tidak memiliki akses ke tabungan dan 59% tidak memiliki akses ke kredit, dan hal ini jauh lebih tinggi di pedesaan.

  • Bagi yang memiliki akses ke jasa keuangan formal, bank merupakan penyedia jasa terpenting untuk tabungan karena memiliki akses ke sistem kliring untuk pengiriman dana. Kredit tersebar ke berbagai penyedia jasa; bank merupakan pilihan yang paling tidak populer. Banyak Pekerja Migran yang mendapatkan pinjaman dari sumber berbiaya tinggi.

  • 'Mereka yang benar-benar terisolasi' adalah yang tidak memiliki tabungan dan kredit. Mereka ini mewakili lebih dari 18%.

  • Aksesibilitas fisik tidak dianggap sebagai masalah besar, walaupun biaya implisit (perjalanan dan menunggu panggilan) tidak tampak substansial.

  • Isolasi sukarela karena alasan ekonomi pun besar, lebih dari 3/4 'penabung yang terisolasi' meyakini bahwa mereka tidak memiliki cukup uang atau pekerjaan yang dapat membenarkan pembukaan rekening bank.

  • Akses ke kredit tidak meningkat secara jelas saat pendapatan meningkat. Namun, saat pendapatan meningkat, terjadi peningkatan dalam penggunaan bank dan penurunan dalam penggunaan lembaga keuangan mikro (perkotaan) dan skema kesejahteraan masyarakat (pedesaan).


Visi ke Depan - Rekomendasi Utama

  • Tabungan: Dorong bank untuk menawarkan pelayanan tabungan dasar berbiaya rendah tanpa mengganggu pelayanan yang telah ada dan memperkenalkan rekening tabungan bank mendasar dengan menetapkan standar minimum yang dapat diterima sementara bank dapat memutuskan perinciannya; izinkan pengecualian eksplisit untuk bank yang memiliki jaringan cabang terbatas. Tinjau rekening bank wajib untuk Pekerja Migran; pertimbangkan untuk memperbolehkan akses yang lebih luas ke rekening (misalnya rekening bersama yang menyertakan anggota keluarga).

  • Kredit: Ditujukan pada serangkaian luas penyedia kredit; pertimbangkan perubahan peraturan untuk bank umum dalam memperbanyak cabang dan jaringan ATM serta mengurangi beban pelaporan. Untuk bank di pedesaan (Bank Perkreditan Rakyat - BPR), perluas kepemilikan ke pihak asing dan LSM; perkenalkan tingkat modal yang lebih rendah untuk BPR kecil di wilayah yang terisolasi; kurangi persyaratan pelaporan dan manajerial untuk BPR di wilayah terpencil. Untuk pegadaian, buka monopoli pemerintah agar pihak swasta dapat ikut bersaing. Untuk Micro Finance Institution - MFI, selesaikan masalah hukum mengenai status beberapa lembaga (LDKP) dan memulihkan momentum untuk mempersiapkan Undang-Undang Pembiayaan Mikro. Pertimbangkan LSM dan lembaga internasional yang memiliki minat khusus sebagai penandatangan kedua untuk pinjaman dari bank umum yang diberikan secara langsung kepada Pekerja Migran.

  • Pengiriman Uang: Promosikan mobile banking sebagai alternatif berbiaya rendah untuk perluasan jaringan cabang dan penurunan biaya transaksi; mampukan penyedia jasa untuk menggunakan jaringan agen dalam menawarkan serta mempertahankan produk dan mendaftarkan pelanggan baru.

  • Asuransi: Promosikan prosedur aplikasi dan klaim yang disederhanakan, sekaligus produk asuransi itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan Pekerja Migran dan anggota keluarga mereka.

  • Kesadaran: Tingkatkan pemahaman keuangan yang penting untuk meningkatkan akses Pekerja Migran terhadap jasa keuangan formal. Hal ini mencakup memberi tahu Pekerja Migran dan rumah tangga mereka mengenai ketersediaan pilihan atas jasa seperti pengiriman uang dan sumber kredit murah melalui pelatihan pemahaman keuangan.

  • Reformasi Kelembagaan: Pertimbangkan kebijakan untuk pemberian lisensi dan pengawasan atas Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI); cabut lisensi PPTKI berkinerja rendah untuk meningkatkan pengawasan; gunakan pemangku kepentingan eksternal mandiri, misalnya LSM dan asosiasi industri, secara lebih luas untuk mendorong pengawasan diri yang lebih baik; pertimbangkan PPTKI patungan dengan mitra asing untuk menjaga kepentingan Pekerja Migran saat berada di luar negeri.

  • Hubungan Luar Negeri: Negosiasikan kembali Nota Kesepahaman (MoU) dengan negara penerima; atasi masalah tertentu misalnya bentuk identifikasi Pekerja Migran dapat diterima untuk mengakses jasa keuangan di luar negeri serta pengecualian peraturan Know Your Customer - KYC untuk pengiriman uang bernilai kecil; perkenalkan pelayanan konseling untuk Pekerja Migran melalui kedutaan Indonesia; pertimbangkan untuk mendorong pihak ketiga (misalnya LSM) atau merekrut ekspatriat Indonesia secara sukarela untuk memberikan pelayanan tersebut atau pertimbangkan untuk melakukan alih daya kepada sektor swasta melalui proses tender yang kompetitif.
Laporan lengkap (Bahasa Inggris)

Program Bank Dunia mengenai Sektor Keuangan di Indonesia

Program Bank Dunia mengenai Jender di Indonesia

Bank Dunia: Migrasi dan Pengiriman Uang
Biaya pengiriman uang
Studi Koridor Indonesia-Malaysia (.pdf)
Prospek ekonomi global 2006: Implikasi Ekonomi dari Pengiriman Uang dan Migrasi

Untuk jurnalis

Hubungi:
Di Jakarta:
Randy Salim
(62-21) 5299-3259
rsalim1@worldbank.org

Di Washington DC:
Mohamad Al-Arief
(1-202) 458-5964
malarief@worldbank.org


KUMPULAN DATA DARI LAPORAN

  • Sorotan hasil survei
    Informasi singkat mengenai aksesibilitas rumah tangga terhadap jasa keuangan dan hambatan yang dihadapi.

    Download (.pdf)

  • Pilihan sampel
    Metode untuk memastikan rasio komposisi sampel pekerja migran laki-laki:perempuan di area pekerja migran berpenduduk besar di Jawa timur dan Nusa Tenggara

    Download (.pdf)

  • Kuesioner:



Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/9BTVSL64S0