Bank Dunia dan Kemiskinan di Indonesia

» Perlindungan Sosial
» Pembangunan Kapasitas Statistik
» Membantu Indonesia menerjemahkan pertumbuhan menjadi pekerjaan
» Memperkuat Kapasitas untuk Pemantauan dan Analisis Kemiskinan

Perlindungan Sosial
Kelompok Perlindungan Sosial dari Tim Kemiskinan, sedang mengerjakan tinjauan besar atas pengeluaran, efisiensi, dan kecukupan dalam sektor bantuan sosial di Indonesia. Beberapa studi tingkat program mandiri dimasukkan ke dalam proyek yang lebih besar ini. Hal yang terpenting dari tinjauan kinerja ini dan dampak analisis atas program Pemerintah, seperti Jamkesmas (asuransi kesehatan tanpa kontribusi bagi masyarakat miskin), PKH (bantuan tunai bersyarat), dan BLT (bantuan tunai darurat tanpa syarat). Analisis dampak akan memanfaatkan lingkungan Indonesia yang kaya data untuk merangkum efek partisipasi dalam program-program ini pada pemanfaatan perawatan kesehatan dan layanan pendidikan (untuk Jamkesmas dan PKH), konsumsi, pengeluaran, dan status kemiskinan (untuk BLT dan PKH), dan profil konsumsi (BLT). Tinjauan kinerja juga memanfaatkan data Indonesia, tetapi sebagai tambahan komisi analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memahami di mana dan kapan program tersebut disampaikan secara efektif atau jika masalah pelaksanaan menghambat efektivitas program. Program lain yang ditinjau atas kinerjanya dan disertakan ke dalam tinjauan sektor bantuan sosial yang lebih luas adalah prakarsa beasiswa bagi masyarakat miskin, Raskin (beras bersubsidi), dan beberapa program kecil yang menargetkan kelompok-kelompok rentan spesifik seperti anak yatim, orang tua miskin, dan penyandang cacat. Jadwal proyek ini akan menyediakan dasar analitis bagi Pemerintah Indonesia untuk mengejar perbaikan dalam penyampaian program dan reformasi di seluruh sektor dalam bantuan sosial.

Tinjauan program ini dan latihan yang lebih besar yang memeriksa cakupan Pemeirntah Indonesia dan kecukupan pada tingkat sektor sedang dilaksanakan dengan beberapa mitra Bank Dunia, pemerintah, universitas, dan wadah pemikir. Tim Keuangan Publik dan Pengembangan Wilayah (PFRD) Bank Dunia memimpin tinjauan pengeluaran di seluruh sektor sementara tim Pengembangan Manusia Bank Dunia memberi potongan kontribusi atas analisis kinerja Jamkesmas dan beasiswa. Dalam Pemerintah Indonesia, mitra pemberi kontribusi besar adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Sosial (Depsos) yang menawarkan pengawasan dan panduan analitis melalui komite pengarah, waktu staf dan mitra untuk kerja sama dan interaksi pada pekerjaan analitis itu sendiri. Universitas lokal dan wadah pemikir (termasuk Universitas Indonesia, SMERU, MediaTrac dan lain-lain) akan bertanggung jawab atas input substansial ke dalam semua tinjauan kinerja program.

Pembangunan Kapasitas Statistik
Tim Kemiskinan terlibat dalam berbagai program bantuan teknis dan persiapan proyek reformasi kelembagaan besar dengan BPS (Badan Pusat Statistik). Tujuan dari dukungan ini adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa BPS, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap kualitas data.

  • Program Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics (STATCAP-CERDAS) mendukung pelaksanaan Rencana Strategis 2010-2014 BPS untuk Perubahan dan Reformasi dalam mendukung prakarsa reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan jangka panjang upaya pembangunan kapasitas. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas prioritas pengumpulan data BPS, keterlibatan pengguna dan mekanisme jaminan kualitas. Investasi besar juga akan dilakukan dalam pembangunan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Sumber Daya Manusia, untuk memastikan keberlangsungan upaya perbaikan kualitas statistik. BPS saat ini sedang berada dalam tahap penyusunan, perancangan dan pemeriksaan proyek ini.
  • Proyek Trust Fund for Statistical Capacity Building (TFSCB) menyediakan penilaian aliran data antara daerah dan pusat, dengan penekanan khusus pada data sektoral dari pemerintah daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah sejak tahun 2000 telah menciptakan kerusakan pada jalur pelaporan vertikal dalam pemerintahan, sementara permintaan untuk pemisahan data regional telah meningkat secara signifikan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data subnasional melalui publikasi Daerah Dalam Angka BPS.
  • Bantuan teknis untuk BPS agar menghasilkan data terkait kemiskinan yang lebih dapat diandalkan, tepat waktu dan relevan. Tim Kemiskinan menyediakan dukungan untuk meningkatkan metodologi dan analisis statistik, serta meningkatkan survei besar, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Hal ini termasuk perbaikan dalam metodologi dan pengelolaan survei, serta pengolahan data dan sistem manajemen.


Memerangi kemiskinan dengan membantu Indonesia menerjemahkan pertumbuhan menjadi pekerjaan.
Tim Kemiskinan Bank Dunia menyediakan analisis pasar tenaga kerja di Indonesia dalam rangka mendukung reformasi dan program yang akan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada masyarakat miskin untuk mencari pekerjaan yang baik. Saat ini perdebatan mengenai kebijakan dan program pasar tenaga kerja sering tidak didasarkan pada bukti empiris. Untuk mendukung dialog yang produktif antara pemerintah, pekerja dan pengusaha, Tim Kemiskinan menyiapkan laporan menyeluruh mengenai pasar tenaga kerja di Indonesia. Indonesia Jobs Report, didasarkan pada data empiris terbaru, mencakup empat bidang luas:
  • Meneliti tren pasar tenaga kerja. Melihat perkembangan pasar tenaga kerja Indonesia yang membantu untuk lebih memahami situasi tenaga kerja saat ini. Selama dua dekade terakhir, Indonesia mengalami guncangan dan penyesuaian ekonomi besar, mengalami transformasi politik radikal, dan mengubah kebijakan tenaga kerja nasional. Indonesia memasuki masa 'pertumbuhan penganggur' selama 1999-2003, di mana pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perluasan kesempatan kerja. Analisis dalam laporan berupaya untuk mengungkap penyebab pertumbuhan penganggur dan mengeksplorasi bagaimana sebagian besar pekerja berupaya mencari pekerjaan di sektor informal.
  • Menilai kebijakan dan lembaga tenaga kerja. UU Ketenagakerjaan (No. 13/2003) memberikan kontribusi untuk perbaikan dalam penciptaan, pekerjaan yang "lebih baik" dengan menetapkan sistem untuk upah minimum yang moderat yang, antara 1999 dan 2003, meningkat dengan cepat. Namun, pada saat yang sama, hukum secara signifikan memperketat peraturan perekrutan dan pemberhentian dengan membatasi penggunaan kontrak sementara dan meningkatkan tingkat pesangon. Sejak itu, biaya PHK di Indonesia terus menjadi yang tertinggi di kawasan ini. Hal ini telah memicu kontroversi mengenai sejauh mana peraturan ini menghambat pemberi kerja melakukan perekrutan staf, dan apakah kekakuan dalam pasar tenaga kerja memperlambat laju penciptaan lapangan kerja di sektor formal dan nonpertanian. Laporan ini mengamati efek upah minimum terhadap tren ketenagakerjaan, dan bagaimana peraturan perekrutan dan pemberhentian memengaruhi tren penciptaan lapangan kerja dan perlindungan karyawan.
  • Memperlengkap pekerja dengan keterampilan. Dengan peningkatan investasi publik selama tiga dekade, tenaga kerja Indonesia lebih berpendidikan dari sebelumnya. Namun, Indonesia terus tertinggal di belakang tetangga regional kita. Banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan dalam melanjutkan peningkatan tingkat pendidikan angkatan kerja secara keseluruhan. Departemen Pendidikan Nasional telah berusaha untuk meningkatkan keterampilan kerja dengan mempromosikan pendidikan menengah kejuruan sehingga 70 persen dari semua siswa terdaftar di pendidikan kejuruan pada tahun 2015. Namun, penelitian oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa walaupun pendidikan menengah kejuruan lebih mahal, pendidikan ini tidak memberikan keunggulan nyata bagi para lulusan di dunia kerja. Pekerja yang miskin dan rentan kurang memiliki akses ke sistem pendidikan formal. Jobs Laporan mengamati bagaimana pelatihan nonformal dapat membantu pekerja rentan agar lebih berhasil di pasar tenaga kerja.
  • Melindungi pekerja rentan dari guncangan pekerjaan dan upah. Saat terjadi kemerosotan ekonomi, pekerja yang memiliki risiko kehilangan pekerjaan mereka hanya memiliki sedikit jaring pengaman yang dapat mereka gunakan. Meskipun Indonesia berhasil mengatasi penurunan ekonomi global baru-baru ini, banyak pertanyaan yang telah diajukan mengenai kesiapan pemerintah untuk melindungi pekerja yang diberhentikan yang bergantung pada pendapatan stabil untuk mendukung keluarga mereka. Jobs Report mengamati bagaimana kebijakan dan program, seperti pekerjaan umum, dapat digunakan sebagai jaring pengaman yang efektif untuk mempertahankan pendapatan pekerja pada masa sulit.

Laporan lengkap akan tersedia pada awal 2010, dan akan membentuk dasar untuk dialog kebijakan berkelanjutan yang mendukung penciptaan lapangan kerja untuk semua.

Memperkuat Kapasitas untuk Pemantauan dan Analisis Kemiskinan.

    • Melakukan penilaian kebutuhan pengguna potensial atas alat-alat analitis dan bahan pelatihan termasuk: instansi pemerintah pusat, universitas, wadah pemikir, dan pemerintah daerah.
    • Melokalkan dan menyebarkan alat-alat analitis yang ada seperti ADePT untuk memantau perubahan-perubahan dalam tren kemiskinan, pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial.
    • Mempersiapkan toolkit dengan petunjuk sederhana yang mudah digunakan bersama panduan tentang bagaimana menggunakan dan menerapkan alat-alat analisis. Menerjemahkan petunjuk inti kemiskinan ke dalam bahasa Indonesia.
    • Menguji coba penggunaan toolkit dengan unit pemerintahan yang dipilih dan/atau mitra universitas serta memberikan pelatihan dalam penggunaan dan penerapan alat.
    • Mengembangkan dan menguji coba serangkaian kursus pelatihan analisis kemiskinan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran yang berbeda: 1) para pembuat kebijakan dan 2) analis data teknis di tingkat pusat, 3) perencana di pemerintah daerah. Kursus-kursus ini akan disampaikan di tingkat dasar, menengah dan lanjutan selama proyek.
    • Melatih kelompok inti analis di tingkat kebijakan dan teknis (baik pemerintah maupun perguruan tinggi) yang dapat membantu dalam penyebaran keterampilan yang sesuai di tingkat lokal.
    • Memberikan dukungan kepada mitra untuk terlibat dalam pembelajaran alternatif dan peluang pertukaran informasi seperti kursus e-learning online mengenai Analisis Kemiskinan, Indonesia Seminar Series, dll.

Tahap pertama akan berfokus pada penilaian kebutuhan, serta pengembangan dan pengujian alat-alat analisis dan bahan pelatihan. Kegiatan akan terus berlanjut di tahap-tahap berikutnya untuk membangun kapasitas (dengan menyediakan pelatihan bagi pelatih) lembaga-lembaga utama yang dapat memberikan, penyebaran besar alat-alat analitis, pelatihan dan layanan dukungan lanjutan kepada lembaga dan pemerintah daerah dalam penggunaan dan aplikasi toolkit. Sebuah strategi penyebaran yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan penelitian lokal, lembaga akademik dan wadah pemikir akan dipertimbangkan dalam tahap-tahap berikut setelah toolkit dan modul pelatihan telah dikembangkan dan diuji. Tahap 2 akan termasuk pengembangan toolkit untuk pemodelan dan peramalan perlindungan sosial, serta prakiraan tenaga kerja dan kemiskinan.

Kegiatan akan menargetkan tiga kelompok pengguna utama: lembaga-lembaga pusat, termasuk Bappenas; pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang bermitra dengan Bappenas. Kelompok pengguna target tertentu akan diidentifikasi melalui kegiatan penilaian kebutuhan. Penyebaran dan uji coba toolkit akan dilakukan dengan kelompok-kelompok di mana permintaan telah dikonfirmasi.

Tim Kemiskinan Bank Dunia berkolaborasi erat dengan Mitra Pembangunan lain dalam upaya untuk mengoordinasikan pembangunan kapasitas, termasuk misalnya AusAid yang baru saja meluncurkan Program Pendukung Sektor Pengetahuan jangka panjang mereka.

  • ADePT Indonesia
    Perangkat lunak ADePT, baru-baru ini dikembangkan oleh Development Economics (DEC), dirancang untuk mempermudah dan mempercepat produksi kumpulan tabel dan grafik standar dengan dasar statistik kemiskinan dan kesenjangan sehingga pengguna dapat membebaskan sumber daya untuk kegiatan lainnya, termasuk menyimpulkan implikasi kebijakan dari bukti empiris. Hal ini juga membantu meminimalkan kesalahan manusia, dan memperkenalkan teknik dan metode analisis ekonomi baru yang diterapkan untuk khalayak praktisi yang luas. ADePT dapat digunakan sebagai alat untuk memantau tren, analisis sensitivitas, dan memeriksa data. Indonesia adalah negara pertama yang melokalkan perangkat lunak ADePT, dengan menerjemahkan antarmuka, tabel ouput, video pelatihan dan petunjuk pengguna, dan juga menyediakan tabel tambahan khusus untuk konteks kebijakan Indonesia, dan menambahkan filter Kabupaten yang akan memfasilitasi produksi penilaian kemiskinan tingkat daerah. Tersedia sejumlah modul ADePT yang berbeda, sebagai berikut:
    • ADePT Poverty menerima data tingkat individu dan rumah tangga serta menghasilkan sekitar 30 tabel dan 7 grafik kemiskinan, kesenjangan, dekomposisi perubahan kemiskinan, profil kemiskinan berdasarkan kategori sosiodemografi, regresi konsumsi, simulasi kemiskinan dan analisis sensitivitas.
    • ADePT Labor memproses data tingkat individu dan menghasilkan sekitar 30 tabel pada status pekerjaan, pendapatan, jam kerja, ketidaksetaraan, serta kemiskinan dan buruh anak.
    • ADePT Social Protection meneliti seberapa merata, efektif dan efisien program dengan melihat bagaimana penerima manfaat dan/atau manfaat dari program-program perlindungan sosial didistribusikan di seluruh kuintil, desil atau kelompok penduduk lainnya.

Ke-3 modul ADePT yang telah diterjemahkan ini akan diluncurkan dan disebarluaskan melalui pelatihan pada Maret 2010. Modul ADePT untuk Pendidikan, Kesehatan, Gender, Penargetan, dan Garis Kemiskinan akan menyusul dan juga akan diterjemahkan.




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/MFRZAELWG0