Kemiskinan di Indonesia

juga tersedia di: English

www.worldbank.org/id/poverty

PUBLICATION & REPORTS NEWS & EVENTS

Indonesia - Kemiskinan perkotaan dan ulasan program. Download
Indonesia - Evaluasi program pembangunan berbasis masyarakat (CDD) perkotaan. Download
Asset-Liability Management of SJSN Social Security Fund. Download
Targeting Poor and Vulnerable Households in Indonesia. Download
Memastikan bantuan sosial di Indonesia diterima mereka yang paling membutuhkan.

Keluarga miskin di Indonesia bisa lebih terbantu bila bantuan sosial ditingkatkan dan diperluas untuk melindungi lebih banyak risiko yang dihadapi keluarga miskin.
Selengkapnya | Video




IKHTISAR

Indonesia telah mengalami kemajuan dalam mengurangi kemiskinan tapi banyak orang tetap miskin dan rentan. Berlanjutnya pertumbuhan ekonomi telah membantu banyak orang Indonesia keluar dari kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pengeluaran publik untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Sejak pemilu nasional tahun 2004, persentase masyarakat miskin telah turun dari 16,7 persen menjadi 14,15 persen (2009). Meskipun ada keuntungan ini, 32,5 juta penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar setengah dari seluruh rumah tangga tetap berada di sekitar garis kemiskinan nasional (Rp200.262/bulan). Kesenjangan antara masyarakat miskin dan tidak miskin juga semakin melebar. Koefisien Gini, ukuran ketidaksetaraan konsumsi, telah meningkat dari 31,7 pada tahun 1999 menjadi sekitar 35 pada tahun 2009. Kesenjangan regional juga tetap ada; kawasan timur tertinggal dari bagian-bagian lain Indonesia, terutama Jawa. Selain itu, 17,35 persen masyarakat pedesaan miskin, dibandingkan dengan 10,7 persen dari penduduk perkotaan, atau dengan kata lain, 70% dari orang miskin tinggal di daerah pedesaan.

Program hibah masyarakat nasional telah mengurangi kemiskinan dengan membiarkan orang miskin untuk menolong diri mereka sendiri. Pemerintah meningkatkan skala Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) antara 2007 dan 2009 untuk memberikan hibah kepada kecamatan di pedesaan dan perkotaan yang mendukung proyek pembangunan di tingkat masyarakt. Pendekatan ini berhasil memanfaatkan pengetahuan setempat untuk mengidentifikasi hambatan terhadap pembangunan sekaligus membangun kapasitas untuk tindakan yang terkoordinasi. Evaluasi dampak baru-baru ini menunjukkan bahwa PNPM telah meningkatkan konsumsi di rumah tangga miskin dan telah membantu memindahkan mereka keluar dari kemiskinan. Program ini juga menciptakan lapangan kerja dan membantu mengisi kesenjangan infrastruktur. Pemerintah baru-baru ini meningkatkan skala PNPM-Mandiri untuk menyediakan cakupan nasional. Hal ini telah berhasil mempercepat laju pengentasan kemiskinan dan terutama sangat efektif di daerah terpencil, daerah pedesaan yang membutuhkan tenaga kerja intensif dan infrastruktur produktif, seperti jalan yang menghubungkan desa ke pasar dan layanan. Ke depannya, penargetan daerah miskin yang lebih baik serta rumah tangga miskin di area yang kurang miskin, sekaligus area perkotaan, akan memperdalam dampak program ini.

Jaring pengaman juga telah diperkenalkan, tetapi yang dibutuhkan adalah sistem luas yang dapat dengan cepat dikerahkan untuk melindungi keluarga dari guncangan. Dampak kejadian tak terduga, seperti krisis kesehatan yang terjadi tiba-tiba, bencana alam atau penurunan keuangan global, dan perkiraan guncangan akibat reformasi kebijakan pada rumah tangga dapat merusak kemajuan Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Pengalaman dari Padat Karya yang telah ditutup, program kesejahteraan pekerja jangka pendek yang diluncurkan sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan tahun 1997, memberikan pelajaran tentang cara yang lebih baik untuk melindungi masyarakat miskin melalui struktur yang jelas dan penargetan yang lebih efektif. BLT berikutnya memiliki target dan rancangan yang lebih tepat, sehingga lebih efektif dalam menyangga rumah tangga selama pengurangan subsidi bahan bakar. Saat tidak adanya jaring pengaman yang terkoordinasi atau mekanisme pengumpulan risiko formal, sebagian besar rumah tangga rentan mengandalkan tabungan antar rumah tangga informal untuk melindungi diri mereka.

Pemerintah Indonesia memperkenalkan generasi kedua program bantuan sosial setelah penghapusan sebagian subsidi BBM regresif pada tahun 2005. Sebagian penghematan dari pemotongan subsidi BBM dialokasikan ke empat program: bantuan operasional ke sekolah-sekolah (Bantuan Operasional Sekolah, BOS), asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Asuransi Kesehatan Miskin, Askeskin), infrastruktur desa (Infrastruktur Pedesaan, IP) dan beras bagi masyarakat miskin (Beras Miskin, Raskin). Kemudian, pemerintah juga memperkenalkan bantuan tunai bersyarat sementara (Bantuan Langsung Tunai, BLT) untuk membantu rumah tangga miskin dan hampir miskin mengatasi guncangan inflasi yang disebabkan oleh penghapusan subsidi bahan bakar.

Program-program ini merupakan dasar dari jaring pengaman sosial permanen baru yang menyediakan dukungan pendapatan bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin. Askeskin, dinamai menjadi bernama Jamkesmas ( Jaminan Kesehatan Masyarakat), sekarang mencakup sekitar 76 juta penerima manfaat, sehingga menjadikannya sebagai program bantuan sosial terbesar di Indonesia. Raskin terus mendistribusikan beras bagi jutaan keluarga di seluruh negeri. BLT diluncurkan kembali untuk sementara di 2008-09 untuk mengurangi dampak inflasi yang disebabkan oleh penyesuaian harga bahan bakar tambahan pada pertengahan 2008. Program-program ini bergabung dengan serangkaian program kesejahteraan sosial kecil yang sudah dilaksanakan oleh Departemen Sosial (Depsos), yang menargetkan khususnya kelompok rentan seperti anak yatim atau orang cacat.

Baru-baru ini, pemerintah telah mulai memperkenalkan dan mendefinisikan kembali program bantuan sosial untuk memecahkan transmisi kemiskinan antargenerasi. Di tahun 2007, Pemerintah Indonesia menguji coba program bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan, PKH) yang dilaksanakan oleh Depsos. Bantuan PKH diberikan hanya jika keluarga memperoleh layanan gizi dan kesehatan preventif dasar, serta mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Sampai saat ini, program ini telah menjangkau sekitar 700.000 rumah tangga miskin dan sedang mempersiapkan perluasan lebih lanjut. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan ulang bagaimana program beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin yang ada dapat lebih tepat sasaran untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Program-program ini menyediakan dukungan untuk keluarga miskin dan hampir miskin sampai setengah dari semua rumah tangga yang sangat rentan terhadap guncangan. Rumah tangga hampir miskin ini sangat rentan terhadap guncangan makroekonomi atau keuangan, guncangan kesehatan, bencana alam, atau guncangan pada produksi setempat (misalnya gagal panen) yang memiliki potensi untuk mendorong mereka masuk ke bawah garis kemiskinan.

Bersamaan dengan semakin banyaknya orang Indonesia yang keluar dari kemiskinan, diperlukan program asuransi sosial generasi baru. Komponen sistem asuransi sosial telah ada, termasuk Askes, program asuransi kesehatan, dan Jamsostek, program pensiun untuk pekerja sektor formal. Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (No. 40/2004) menguraikan aspirasi nasional untuk menyediakan cakupan universal, dan peta jalan saat ini sedang dikembangkan untuk membangun sistem nasional yang koheren dan layak, serta menilai efisiensi dan efektivitas program, tingkat manfaat yang diberikan, ruang lingkup liputan, serta keterjangkauan dan kesinambungan fiskal. Tanpa persiapan yang memadai, Indonesia dapat menemukan dirinya dalam posisi yang sama seperti negara-negara berpenghasilan menengah lain yang menawarkan manfaat asuransi sosial yang murah hati, tapi kini berjuang karena kewajiban yang besar.

Indonesia perlu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan yang baik untuk sepenuhnya berbagi manfaat dari berlanjutnya pertumbuhan ekonomi dengan para pekerja. Tenaga kerja adalah salah satu dari sedikit aset masyarakat miskin. Jika disediakan pekerjaan yang baik, mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh jalan keluar dari kemiskinan. Pertumbuhan pengangguran yang signifikan dari tahun 1999 hingga 2003 berkontribusi pada situasi saat ini di mana sebagian besar penduduk Indonesia yang bekerja dari total 104.5 juta jiwa terkonsentrasi di sektor pertanian dan sektor informal. Meskipun pertumbuhan ekonomi berlanjut, tingkat penurunan kemiskinan lebih lambat daripada yang diharapkan, sebagian karena tidak ada kesempatan yang memadai bagi para pekerja miskin untuk pindah ke pekerjaan yang lebih baik di sektor formal dan nonpertanian. Guncangan ekonomi juga dapat mengurangi laju penciptaan lapangan kerja dan, jika cukup serius, dapat mengancam untuk mendorong Indonesia kembali ke pertumbuhan penganggur.

width= Kembali ke atas




ISU UTAMA

Isu utama pengentasan kemiskinan:
  • Meningkatkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan nasional yang ada melalui peningkatan kapasitas penelitian dan analitis serta produk untuk menginformasikan perdebatan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

  • Mengembangkan jaring pengaman darurat untuk mengurangi dampak dari guncangan: Mengembangkan mekanisme untuk memantau guncangan dan memicu penggunaan jaring pengaman darurat; menciptakan rangkaian program jaring pengaman darurat pelengkap untuk memberikan bantuan tepat waktu bagi mereka yang paling terkena dampak guncangan.

  • Menciptakan kerangka program-program bantuan sosial yang terpadu untuk memutus kemiskinan antargenerasi: Mengembangkan kerangka kerja bagi program bantuan sosial yang terintegrasi dikelola yang strategis oleh satu lembaga pusat; Semakin mengintegrasikan program dengan mengembangkan database yang seragam dari rumah tangga miskin dan hampir miskin; Mengasah keterampilan dan meningkatkan kinerja instansi yang bertanggung jawab untuk menyampaikan program-program bantuan sosial.

  • Meningkatkan penargetan program bantuan sehingga sampai ke orang-orang yang paling membutuhkannya.

  • Merangsang penciptaan lapangan kerja untuk menyediakan lebih banyak peluang bagi para pekerja untuk mendapatkan jalan keluar dari kemiskinan. Melakukan reformasi peraturan tenaga kerja yang mempermudah pemberi kerja untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja sekaligus, pada saat yang sama, menjamin perlindungan yang memadai bagi karyawan. Menyediakan fasilitas pelatihan bagi pekerja rentan untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga membekali mereka untuk pekerjaan yang lebih baik.


PROGRAM BANK DUNIA

Penargetan
Upaya penargetan berkelanjutan Kelompok Kemiskinan termasuk sejumlah proyek besar. Program uji coba dilaksanakan pada tahun 2008 bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memeriksa efektivitas berbagai Proxy-Means Testing (PMT) dan pendekatan berbasis masyarakat untuk penargetan rumah tangga miskin dan membutuhkan. Uji coba lanjutan yang memeriksa gabungan komunitas PMT yang sedang diperiksa, bersama dengan studi uji coba tentang metode penargetan diri. Dengan menggunakan berbagai uji coba, pengalaman internasional dan analisis baru, sebuah studi besar penargetan di Indonesia sedang dilakukan, yang akan meninjau akurasi sekumpulan lengkap metode, memetakannya ke kebutuhan penargetan yang berbeda, menilai kapasitas, hambatan fiskal, kelembagaan dan politik terhadap penerapan, dan mengevaluasi efektivitas sosialisasi saat ini dan dukungan publik dan politik dari penargetan program bantuan sosial besar. Selain itu, hal ini akan mengembangkan strategi yang direkomendasikan ke arah pembentukan sistem penargetan nasional yang terpadu. Akhirnya, serangkaian alat penargetan direncanakan untuk digunakan di tingkat pemerintah pusat dan daerah untuk membantu dalam pelaksanaan pendekatan penargetan tertentu dan analisis efektivitasnya.

Pemantauan dan Analisis Krisis
Kelompok Kemiskinan, dengan dukungan keuangan dari Australia Overseas Aid Program (AusAID) Pemerintah Australia, membantu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam membangun Sistem Pemantauan dan Tanggapan Krisis (CMR) untuk lebih memahami bagaimana Krisis Keuangan Global (GFC ) saat ini menular ke Indonesia, yang diadopsi mekanisme bertahan rumah tangga, dan merupakan hasil sosial ekonomi. CMR akan menggunakan data baru dan yang ada untuk menyediakan data tepat waktu di serangkaian indikator makroekonomi dan rumah tangga, untuk membantu Pemerintah Indonesia memilih dan mengarahkan respons kebijakan mereka. Sebuah komponen penting dari CMR adalah survei rumah tangga kuartalan tiga putaran baru yang akan mencakup indikator penting yang biasanya tidak dimonitor di Indonesia, yang dilakukan secara nasional dan di tingkat kabupaten. Selain itu, Tim Kemiskinan akan melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak GFC bersamaan dengan semakin banyaknya data yang lebih terperinci akan tersedia di awal 2010, dengan berfokus pada dampak kemiskinan, tenaga kerja dan migrasi. Diharapkan bahwa upaya saat ini atas GFC dapat memberi kontribusi kepada sistem pemantauan dan tanggapan terhadap potensi kerentanan dan guncangan biasa untuk Indonesia.

Perlindungan Sosial
Kelompok Perlindungan Sosial dari Tim Kemiskinan, sedang mengerjakan tinjauan besar atas pengeluaran, efisiensi, dan kecukupan dalam sektor bantuan sosial di Indonesia. Beberapa studi tingkat program mandiri dimasukkan ke dalam proyek yang lebih besar ini. Hal yang terpenting dari tinjauan kinerja ini dan dampak analisis atas program Pemerintah, seperti Jamkesmas (asuransi kesehatan tanpa kontribusi bagi masyarakat miskin), PKH (bantuan tunai bersyarat), dan BLT (bantuan tunai darurat tanpa syarat). Analisis dampak akan memanfaatkan lingkungan Indonesia yang kaya data untuk merangkum efek partisipasi dalam program-program ini pada pemanfaatan perawatan kesehatan dan layanan pendidikan (untuk Jamkesmas dan PKH), konsumsi, pengeluaran, dan status kemiskinan (untuk BLT dan PKH), dan profil konsumsi (BLT). Tinjauan kinerja juga memanfaatkan data Indonesia, tetapi sebagai tambahan komisi analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memahami di mana dan kapan program tersebut disampaikan secara efektif atau jika masalah pelaksanaan menghambat efektivitas program. Program lain yang ditinjau atas kinerjanya dan disertakan ke dalam tinjauan sektor bantuan sosial yang lebih luas adalah prakarsa beasiswa bagi masyarakat miskin, Raskin (beras bersubsidi), dan beberapa program kecil yang menargetkan kelompok-kelompok rentan spesifik seperti anak yatim, orang tua miskin, dan penyandang cacat. Jadwal proyek ini akan menyediakan dasar analitis bagi Pemerintah Indonesia untuk mengejar perbaikan dalam penyampaian program dan reformasi di seluruh sektor dalam bantuan sosial.

Tinjauan program ini dan latihan yang lebih besar yang memeriksa cakupan Pemeirntah Indonesia dan kecukupan pada tingkat sektor sedang dilaksanakan dengan beberapa mitra Bank Dunia, pemerintah, universitas, dan wadah pemikir. Tim Keuangan Publik dan Pengembangan Wilayah (PFRD) Bank Dunia memimpin tinjauan pengeluaran di seluruh sektor sementara tim Pengembangan Manusia Bank Dunia memberi potongan kontribusi atas analisis kinerja Jamkesmas dan beasiswa. Dalam Pemerintah Indonesia, mitra pemberi kontribusi besar adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Sosial (Depsos) yang menawarkan pengawasan dan panduan analitis melalui komite pengarah, waktu staf dan mitra untuk kerja sama dan interaksi pada pekerjaan analitis itu sendiri. Universitas lokal dan wadah pemikir (termasuk Universitas Indonesia, SMERU, MediaTrac dan lain-lain) akan bertanggung jawab atas input substansial ke dalam semua tinjauan kinerja program.

Pembangunan Kapasitas Statistik
Tim Kemiskinan terlibat dalam berbagai program bantuan teknis dan persiapan proyek reformasi kelembagaan besar dengan BPS (Badan Pusat Statistik). Tujuan dari dukungan ini adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa BPS, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap kualitas data.

  • Program Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics (STATCAP-CERDAS) mendukung pelaksanaan Rencana Strategis 2010-2014 BPS untuk Perubahan dan Reformasi dalam mendukung prakarsa reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan jangka panjang upaya pembangunan kapasitas. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas prioritas pengumpulan data BPS, keterlibatan pengguna dan mekanisme jaminan kualitas. Investasi besar juga akan dilakukan dalam pembangunan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Sumber Daya Manusia, untuk memastikan keberlangsungan upaya perbaikan kualitas statistik. BPS saat ini sedang berada dalam tahap penyusunan, perancangan dan pemeriksaan proyek ini.
  • Proyek Trust Fund for Statistical Capacity Building (TFSCB) menyediakan penilaian aliran data antara daerah dan pusat, dengan penekanan khusus pada data sektoral dari pemerintah daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah sejak tahun 2000 telah menciptakan kerusakan pada jalur pelaporan vertikal dalam pemerintahan, sementara permintaan untuk pemisahan data regional telah meningkat secara signifikan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data subnasional melalui publikasi Daerah Dalam Angka BPS.
  • Bantuan teknis untuk BPS agar menghasilkan data terkait kemiskinan yang lebih dapat diandalkan, tepat waktu dan relevan. Tim Kemiskinan menyediakan dukungan untuk meningkatkan metodologi dan analisis statistik, serta meningkatkan survei besar, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Hal ini termasuk perbaikan dalam metodologi dan pengelolaan survei, serta pengolahan data dan sistem manajemen.


Memerangi kemiskinan dengan membantu Indonesia menerjemahkan pertumbuhan menjadi pekerjaan.
Tim Kemiskinan Bank Dunia menyediakan analisis pasar tenaga kerja di Indonesia dalam rangka mendukung reformasi dan program yang akan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada masyarakat miskin untuk mencari pekerjaan yang baik. Saat ini perdebatan mengenai kebijakan dan program pasar tenaga kerja sering tidak didasarkan pada bukti empiris. Untuk mendukung dialog yang produktif antara pemerintah, pekerja dan pengusaha, Tim Kemiskinan menyiapkan laporan menyeluruh mengenai pasar tenaga kerja di Indonesia. Indonesia Jobs Report, didasarkan pada data empiris terbaru, mencakup empat bidang luas:
  • Meneliti tren pasar tenaga kerja. Melihat perkembangan pasar tenaga kerja Indonesia yang membantu untuk lebih memahami situasi tenaga kerja saat ini. Selama dua dekade terakhir, Indonesia mengalami guncangan dan penyesuaian ekonomi besar, mengalami transformasi politik radikal, dan mengubah kebijakan tenaga kerja nasional. Indonesia memasuki masa 'pertumbuhan penganggur' selama 1999-2003, di mana pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perluasan kesempatan kerja. Analisis dalam laporan berupaya untuk mengungkap penyebab pertumbuhan penganggur dan mengeksplorasi bagaimana sebagian besar pekerja berupaya mencari pekerjaan di sektor informal.
  • Menilai kebijakan dan lembaga tenaga kerja. UU Ketenagakerjaan (No. 13/2003) memberikan kontribusi untuk perbaikan dalam penciptaan, pekerjaan yang "lebih baik" dengan menetapkan sistem untuk upah minimum yang moderat yang, antara 1999 dan 2003, meningkat dengan cepat. Namun, pada saat yang sama, hukum secara signifikan memperketat peraturan perekrutan dan pemberhentian dengan membatasi penggunaan kontrak sementara dan meningkatkan tingkat pesangon. Sejak itu, biaya PHK di Indonesia terus menjadi yang tertinggi di kawasan ini. Hal ini telah memicu kontroversi mengenai sejauh mana peraturan ini menghambat pemberi kerja melakukan perekrutan staf, dan apakah kekakuan dalam pasar tenaga kerja memperlambat laju penciptaan lapangan kerja di sektor formal dan nonpertanian. Laporan ini mengamati efek upah minimum terhadap tren ketenagakerjaan, dan bagaimana peraturan perekrutan dan pemberhentian memengaruhi tren penciptaan lapangan kerja dan perlindungan karyawan.
  • Memperlengkap pekerja dengan keterampilan. Dengan peningkatan investasi publik selama tiga dekade, tenaga kerja Indonesia lebih berpendidikan dari sebelumnya. Namun, Indonesia terus tertinggal di belakang tetangga regional kita. Banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan dalam melanjutkan peningkatan tingkat pendidikan angkatan kerja secara keseluruhan. Departemen Pendidikan Nasional telah berusaha untuk meningkatkan keterampilan kerja dengan mempromosikan pendidikan menengah kejuruan sehingga 70 persen dari semua siswa terdaftar di pendidikan kejuruan pada tahun 2015. Namun, penelitian oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa walaupun pendidikan menengah kejuruan lebih mahal, pendidikan ini tidak memberikan keunggulan nyata bagi para lulusan di dunia kerja. Pekerja yang miskin dan rentan kurang memiliki akses ke sistem pendidikan formal. Jobs Laporan mengamati bagaimana pelatihan nonformal dapat membantu pekerja rentan agar lebih berhasil di pasar tenaga kerja.
  • Melindungi pekerja rentan dari guncangan pekerjaan dan upah. Saat terjadi kemerosotan ekonomi, pekerja yang memiliki risiko kehilangan pekerjaan mereka hanya memiliki sedikit jaring pengaman yang dapat mereka gunakan. Meskipun Indonesia berhasil mengatasi penurunan ekonomi global baru-baru ini, banyak pertanyaan yang telah diajukan mengenai kesiapan pemerintah untuk melindungi pekerja yang diberhentikan yang bergantung pada pendapatan stabil untuk mendukung keluarga mereka. Jobs Report mengamati bagaimana kebijakan dan program, seperti pekerjaan umum, dapat digunakan sebagai jaring pengaman yang efektif untuk mempertahankan pendapatan pekerja pada masa sulit.

Laporan lengkap akan tersedia pada awal 2010, dan akan membentuk dasar untuk dialog kebijakan berkelanjutan yang mendukung penciptaan lapangan kerja untuk semua.

Memperkuat Kapasitas untuk Pemantauan dan Analisis Kemiskinan.

  • Pembangunan Kapasitas untuk Penelitian dan Analisis Kemiskinan
    Tujuan dari program baru ini adalah mengembangkan dan menyebarkan bahan pelatihan dan alat sederhana yang mudah digunakan yang dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas nasional dalam memantau dinamika kemiskinan, menganalisis isu-isu kemiskinan, dan menilai dampak kebijakan dan program pada kemiskinan. Kegiatan utama meliputi:
    • Melakukan penilaian kebutuhan pengguna potensial atas alat-alat analitis dan bahan pelatihan termasuk: instansi pemerintah pusat, universitas, wadah pemikir, dan pemerintah daerah.
    • Melokalkan dan menyebarkan alat-alat analitis yang ada seperti ADePT untuk memantau perubahan-perubahan dalam tren kemiskinan, pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial.
    • Mempersiapkan toolkit dengan petunjuk sederhana yang mudah digunakan bersama panduan tentang bagaimana menggunakan dan menerapkan alat-alat analisis. Menerjemahkan petunjuk inti kemiskinan ke dalam bahasa Indonesia.
    • Menguji coba penggunaan toolkit dengan unit pemerintahan yang dipilih dan/atau mitra universitas serta memberikan pelatihan dalam penggunaan dan penerapan alat.
    • Mengembangkan dan menguji coba serangkaian kursus pelatihan analisis kemiskinan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran yang berbeda: 1) para pembuat kebijakan dan 2) analis data teknis di tingkat pusat, 3) perencana di pemerintah daerah. Kursus-kursus ini akan disampaikan di tingkat dasar, menengah dan lanjutan selama proyek.
    • Melatih kelompok inti analis di tingkat kebijakan dan teknis (baik pemerintah maupun perguruan tinggi) yang dapat membantu dalam penyebaran keterampilan yang sesuai di tingkat lokal.
    • Memberikan dukungan kepada mitra untuk terlibat dalam pembelajaran alternatif dan peluang pertukaran informasi seperti kursus e-learning online mengenai Analisis Kemiskinan, Indonesia Seminar Series, dll.

Tahap pertama akan berfokus pada penilaian kebutuhan, serta pengembangan dan pengujian alat-alat analisis dan bahan pelatihan. Kegiatan akan terus berlanjut di tahap-tahap berikutnya untuk membangun kapasitas (dengan menyediakan pelatihan bagi pelatih) lembaga-lembaga utama yang dapat memberikan, penyebaran besar alat-alat analitis, pelatihan dan layanan dukungan lanjutan kepada lembaga dan pemerintah daerah dalam penggunaan dan aplikasi toolkit. Sebuah strategi penyebaran yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan penelitian lokal, lembaga akademik dan wadah pemikir akan dipertimbangkan dalam tahap-tahap berikut setelah toolkit dan modul pelatihan telah dikembangkan dan diuji. Tahap 2 akan termasuk pengembangan toolkit untuk pemodelan dan peramalan perlindungan sosial, serta prakiraan tenaga kerja dan kemiskinan.

Kegiatan akan menargetkan tiga kelompok pengguna utama: lembaga-lembaga pusat, termasuk Bappenas; pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang bermitra dengan Bappenas. Kelompok pengguna target tertentu akan diidentifikasi melalui kegiatan penilaian kebutuhan. Penyebaran dan uji coba toolkit akan dilakukan dengan kelompok-kelompok di mana permintaan telah dikonfirmasi.

Tim Kemiskinan Bank Dunia berkolaborasi erat dengan Mitra Pembangunan lain dalam upaya untuk mengoordinasikan pembangunan kapasitas, termasuk misalnya AusAid yang baru saja meluncurkan Program Pendukung Sektor Pengetahuan jangka panjang mereka.

  • ADePT Indonesia
    Perangkat lunak ADePT, baru-baru ini dikembangkan oleh Development Economics (DEC), dirancang untuk mempermudah dan mempercepat produksi kumpulan tabel dan grafik standar dengan dasar statistik kemiskinan dan kesenjangan sehingga pengguna dapat membebaskan sumber daya untuk kegiatan lainnya, termasuk menyimpulkan implikasi kebijakan dari bukti empiris. Hal ini juga membantu meminimalkan kesalahan manusia, dan memperkenalkan teknik dan metode analisis ekonomi baru yang diterapkan untuk khalayak praktisi yang luas. ADePT dapat digunakan sebagai alat untuk memantau tren, analisis sensitivitas, dan memeriksa data. Indonesia adalah negara pertama yang melokalkan perangkat lunak ADePT, dengan menerjemahkan antarmuka, tabel ouput, video pelatihan dan petunjuk pengguna, dan juga menyediakan tabel tambahan khusus untuk konteks kebijakan Indonesia, dan menambahkan filter Kabupaten yang akan memfasilitasi produksi penilaian kemiskinan tingkat daerah. Tersedia sejumlah modul ADePT yang berbeda, sebagai berikut:
    • ADePT Poverty menerima data tingkat individu dan rumah tangga serta menghasilkan sekitar 30 tabel dan 7 grafik kemiskinan, kesenjangan, dekomposisi perubahan kemiskinan, profil kemiskinan berdasarkan kategori sosiodemografi, regresi konsumsi, simulasi kemiskinan dan analisis sensitivitas.
    • ADePT Labor memproses data tingkat individu dan menghasilkan sekitar 30 tabel pada status pekerjaan, pendapatan, jam kerja, ketidaksetaraan, serta kemiskinan dan buruh anak.
    • ADePT Social Protection meneliti seberapa merata, efektif dan efisien program dengan melihat bagaimana penerima manfaat dan/atau manfaat dari program-program perlindungan sosial didistribusikan di seluruh kuintil, desil atau kelompok penduduk lainnya.

Ke-3 modul ADePT yang telah diterjemahkan ini akan diluncurkan dan disebarluaskan melalui pelatihan pada Maret 2010. Modul ADePT untuk Pendidikan, Kesehatan, Gender, Penargetan, dan Garis Kemiskinan akan menyusul dan juga akan diterjemahkan.




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/VG1OJQLW30