Kemiskinan di Indonesia

juga tersedia di: English

www.worldbank.org/id/poverty

publikasi

Bank Dunia bermitra dengan Indonesia dalam membangun Crisis Monitoring and Response System (CMRS). CMRS ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana krisis disiarkan ke rumah tangga, mekanisme bertahan diadopsi, dan hasil sosial ekonomi. Selengkapnya

Program Kemiskinan Lain:
Penargetan | Perlindungan Sosial | Pembangunan Kapasitas Statistik | Pertumbuhan menjadi Pekerjaan | Pengawasan & Analisis Kemiskinan


FAKTA SINGKAT

Data Kemiskinan Indonesia Tahun 2009
Sumber: BPS.go.id

Perkotaan

Pedesaan

Perkotaan + Pedesaan

Jumlah masyarakat miskin (juta)

11.91

20.62

32.53

Persentase masyarakat miskin

10.72

17.35

14.15

Kesenjangan kemiskinan

1.91

3.05

2.50

Tingkat keparahan kemiskinan

0.52

0.82

0.68



IKHTISAR

Indonesia telah mengalami kemajuan dalam mengurangi kemiskinan tapi banyak orang tetap miskin dan rentan. Berlanjutnya pertumbuhan ekonomi telah membantu banyak orang Indonesia keluar dari kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pengeluaran publik untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Sejak pemilu nasional tahun 2004, persentase masyarakat miskin telah turun dari 16,7 persen menjadi 14,15 persen (2009). Meskipun ada keuntungan ini, 32,5 juta penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar setengah dari seluruh rumah tangga tetap berada di sekitar garis kemiskinan nasional (Rp200.262/bulan). Kesenjangan antara masyarakat miskin dan tidak miskin juga semakin melebar. Koefisien Gini, ukuran ketidaksetaraan konsumsi, telah meningkat dari 31,7 pada tahun 1999 menjadi sekitar 35 pada tahun 2009. Kesenjangan regional juga tetap ada; kawasan timur tertinggal dari bagian-bagian lain Indonesia, terutama Jawa. Selain itu, 17,35 persen masyarakat pedesaan miskin, dibandingkan dengan 10,7 persen dari penduduk perkotaan, atau dengan kata lain, 70% dari orang miskin tinggal di daerah pedesaan.

Program hibah masyarakat nasional telah mengurangi kemiskinan dengan membiarkan orang miskin untuk menolong diri mereka sendiri. Pemerintah meningkatkan skala Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) antara 2007 dan 2009 untuk memberikan hibah kepada kecamatan di pedesaan dan perkotaan yang mendukung proyek pembangunan di tingkat masyarakt. Pendekatan ini berhasil memanfaatkan pengetahuan setempat untuk mengidentifikasi hambatan terhadap pembangunan sekaligus membangun kapasitas untuk tindakan yang terkoordinasi. Evaluasi dampak baru-baru ini menunjukkan bahwa PNPM telah meningkatkan konsumsi di rumah tangga miskin dan telah membantu memindahkan mereka keluar dari kemiskinan. Program ini juga menciptakan lapangan kerja dan membantu mengisi kesenjangan infrastruktur. Pemerintah baru-baru ini meningkatkan skala PNPM-Mandiri untuk menyediakan cakupan nasional. Hal ini telah berhasil mempercepat laju pengentasan kemiskinan dan terutama sangat efektif di daerah terpencil, daerah pedesaan yang membutuhkan tenaga kerja intensif dan infrastruktur produktif, seperti jalan yang menghubungkan desa ke pasar dan layanan. Ke depannya, penargetan daerah miskin yang lebih baik serta rumah tangga miskin di area yang kurang miskin, sekaligus area perkotaan, akan memperdalam dampak program ini.

Jaring pengaman juga telah diperkenalkan, tetapi yang dibutuhkan adalah sistem luas yang dapat dengan cepat dikerahkan untuk melindungi keluarga dari guncangan. Dampak kejadian tak terduga, seperti krisis kesehatan yang terjadi tiba-tiba, bencana alam atau penurunan keuangan global, dan perkiraan guncangan akibat reformasi kebijakan pada rumah tangga dapat merusak kemajuan Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Pengalaman dari Padat Karya yang telah ditutup, program kesejahteraan pekerja jangka pendek yang diluncurkan sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan tahun 1997, memberikan pelajaran tentang cara yang lebih baik untuk melindungi masyarakat miskin melalui struktur yang jelas dan penargetan yang lebih efektif. BLT berikutnya memiliki target dan rancangan yang lebih tepat, sehingga lebih efektif dalam menyangga rumah tangga selama pengurangan subsidi bahan bakar. Saat tidak adanya jaring pengaman yang terkoordinasi atau mekanisme pengumpulan risiko formal, sebagian besar rumah tangga rentan mengandalkan tabungan antar rumah tangga informal untuk melindungi diri mereka.

Pemerintah Indonesia memperkenalkan generasi kedua program bantuan sosial setelah penghapusan sebagian subsidi BBM regresif pada tahun 2005. Sebagian penghematan dari pemotongan subsidi BBM dialokasikan ke empat program: bantuan operasional ke sekolah-sekolah (Bantuan Operasional Sekolah, BOS), asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Asuransi Kesehatan Miskin, Askeskin), infrastruktur desa (Infrastruktur Pedesaan, IP) dan beras bagi masyarakat miskin (Beras Miskin, Raskin). Kemudian, pemerintah juga memperkenalkan bantuan tunai bersyarat sementara (Bantuan Langsung Tunai, BLT) untuk membantu rumah tangga miskin dan hampir miskin mengatasi guncangan inflasi yang disebabkan oleh penghapusan subsidi bahan bakar.

Program-program ini merupakan dasar dari jaring pengaman sosial permanen baru yang menyediakan dukungan pendapatan bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin. Askeskin, dinamai menjadi bernama Jamkesmas ( Jaminan Kesehatan Masyarakat), sekarang mencakup sekitar 76 juta penerima manfaat, sehingga menjadikannya sebagai program bantuan sosial terbesar di Indonesia. Raskin terus mendistribusikan beras bagi jutaan keluarga di seluruh negeri. BLT diluncurkan kembali untuk sementara di 2008-09 untuk mengurangi dampak inflasi yang disebabkan oleh penyesuaian harga bahan bakar tambahan pada pertengahan 2008. Program-program ini bergabung dengan serangkaian program kesejahteraan sosial kecil yang sudah dilaksanakan oleh Departemen Sosial (Depsos), yang menargetkan khususnya kelompok rentan seperti anak yatim atau orang cacat.

Baru-baru ini, pemerintah telah mulai memperkenalkan dan mendefinisikan kembali program bantuan sosial untuk memecahkan transmisi kemiskinan antargenerasi. Di tahun 2007, Pemerintah Indonesia menguji coba program bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan, PKH) yang dilaksanakan oleh Depsos. Bantuan PKH diberikan hanya jika keluarga memperoleh layanan gizi dan kesehatan preventif dasar, serta mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Sampai saat ini, program ini telah menjangkau sekitar 700.000 rumah tangga miskin dan sedang mempersiapkan perluasan lebih lanjut. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan ulang bagaimana program beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin yang ada dapat lebih tepat sasaran untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Program-program ini menyediakan dukungan untuk keluarga miskin dan hampir miskin sampai setengah dari semua rumah tangga yang sangat rentan terhadap guncangan. Rumah tangga hampir miskin ini sangat rentan terhadap guncangan makroekonomi atau keuangan, guncangan kesehatan, bencana alam, atau guncangan pada produksi setempat (misalnya gagal panen) yang memiliki potensi untuk mendorong mereka masuk ke bawah garis kemiskinan.

Bersamaan dengan semakin banyaknya orang Indonesia yang keluar dari kemiskinan, diperlukan program asuransi sosial generasi baru. Komponen sistem asuransi sosial telah ada, termasuk Askes, program asuransi kesehatan, dan Jamsostek, program pensiun untuk pekerja sektor formal. Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (No. 40/2004) menguraikan aspirasi nasional untuk menyediakan cakupan universal, dan peta jalan saat ini sedang dikembangkan untuk membangun sistem nasional yang koheren dan layak, serta menilai efisiensi dan efektivitas program, tingkat manfaat yang diberikan, ruang lingkup liputan, serta keterjangkauan dan kesinambungan fiskal. Tanpa persiapan yang memadai, Indonesia dapat menemukan dirinya dalam posisi yang sama seperti negara-negara berpenghasilan menengah lain yang menawarkan manfaat asuransi sosial yang murah hati, tapi kini berjuang karena kewajiban yang besar.

Indonesia perlu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan yang baik untuk sepenuhnya berbagi manfaat dari berlanjutnya pertumbuhan ekonomi dengan para pekerja. Tenaga kerja adalah salah satu dari sedikit aset masyarakat miskin. Jika disediakan pekerjaan yang baik, mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh jalan keluar dari kemiskinan. Pertumbuhan pengangguran yang signifikan dari tahun 1999 hingga 2003 berkontribusi pada situasi saat ini di mana sebagian besar penduduk Indonesia yang bekerja dari total 104.5 juta jiwa terkonsentrasi di sektor pertanian dan sektor informal. Meskipun pertumbuhan ekonomi berlanjut, tingkat penurunan kemiskinan lebih lambat daripada yang diharapkan, sebagian karena tidak ada kesempatan yang memadai bagi para pekerja miskin untuk pindah ke pekerjaan yang lebih baik di sektor formal dan nonpertanian. Guncangan ekonomi juga dapat mengurangi laju penciptaan lapangan kerja dan, jika cukup serius, dapat mengancam untuk mendorong Indonesia kembali ke pertumbuhan penganggur.

width= Kembali ke atas




ISU UTAMA
   
Isu utama pengentasan kemiskinan:
  • Meningkatkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan nasional yang ada melalui peningkatan kapasitas penelitian dan analitis serta produk untuk menginformasikan perdebatan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

  • Mengembangkan jaring pengaman darurat untuk mengurangi dampak dari guncangan: Mengembangkan mekanisme untuk memantau guncangan dan memicu penggunaan jaring pengaman darurat; menciptakan rangkaian program jaring pengaman darurat pelengkap untuk memberikan bantuan tepat waktu bagi mereka yang paling terkena dampak guncangan.

  • Menciptakan kerangka program-program bantuan sosial yang terpadu untuk memutus kemiskinan antargenerasi: Mengembangkan kerangka kerja bagi program bantuan sosial yang terintegrasi dikelola yang strategis oleh satu lembaga pusat; Semakin mengintegrasikan program dengan mengembangkan database yang seragam dari rumah tangga miskin dan hampir miskin; Mengasah keterampilan dan meningkatkan kinerja instansi yang bertanggung jawab untuk menyampaikan program-program bantuan sosial.

  • Meningkatkan penargetan program bantuan sehingga sampai ke orang-orang yang paling membutuhkannya.

  • Merangsang penciptaan lapangan kerja untuk menyediakan lebih banyak peluang bagi para pekerja untuk mendapatkan jalan keluar dari kemiskinan. Melakukan reformasi peraturan tenaga kerja yang mempermudah pemberi kerja untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja sekaligus, pada saat yang sama, menjamin perlindungan yang memadai bagi karyawan. Menyediakan fasilitas pelatihan bagi pekerja rentan untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga membekali mereka untuk pekerjaan yang lebih baik.

width= Kembali ke atas
Berita & Kisah
Kehidupan Setelah Konflik: Kesempatan yang Mengejutkan kepada Masyarakat Miskin untuk Keluar dari Kemiskinan. Selengkapnya

Link Terkait
Situs Global Bank Dunia untuk Kemiskinan
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Asia Timur & Pasifik
Studi: Keluar dari Kemiskinan


PROGRAM BANK DUNIA
   
Penargetan
Upaya penargetan berkelanjutan Kelompok Kemiskinan termasuk sejumlah proyek besar. Program uji coba dilaksanakan pada tahun 2008 bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memeriksa efektivitas berbagai Proxy-Means Testing (PMT) dan pendekatan berbasis masyarakat untuk penargetan rumah tangga miskin dan membutuhkan. Uji coba lanjutan yang memeriksa gabungan komunitas PMT yang sedang diperiksa, bersama dengan studi uji coba tentang metode penargetan diri. Dengan menggunakan berbagai uji coba, pengalaman internasional dan analisis baru, sebuah studi besar penargetan di Indonesia sedang dilakukan, yang akan meninjau akurasi sekumpulan lengkap metode, memetakannya ke kebutuhan penargetan yang berbeda, menilai kapasitas, hambatan fiskal, kelembagaan dan politik terhadap penerapan, dan mengevaluasi efektivitas sosialisasi saat ini dan dukungan publik dan politik dari penargetan program bantuan sosial besar. Selain itu, hal ini akan mengembangkan strategi yang direkomendasikan ke arah pembentukan sistem penargetan nasional yang terpadu. Akhirnya, serangkaian alat penargetan direncanakan untuk digunakan di tingkat pemerintah pusat dan daerah untuk membantu dalam pelaksanaan pendekatan penargetan tertentu dan analisis efektivitasnya.

Pemantauan dan Analisis Krisis
Kelompok Kemiskinan, dengan dukungan keuangan dari Australia Overseas Aid Program (AusAID) Pemerintah Australia, membantu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam membangun Sistem Pemantauan dan Tanggapan Krisis (CMR) untuk lebih memahami bagaimana Krisis Keuangan Global (GFC ) saat ini menular ke Indonesia, yang diadopsi mekanisme bertahan rumah tangga, dan merupakan hasil sosial ekonomi. CMR akan menggunakan data baru dan yang ada untuk menyediakan data tepat waktu di serangkaian indikator makroekonomi dan rumah tangga, untuk membantu Pemerintah Indonesia memilih dan mengarahkan respons kebijakan mereka. Sebuah komponen penting dari CMR adalah survei rumah tangga kuartalan tiga putaran baru yang akan mencakup indikator penting yang biasanya tidak dimonitor di Indonesia, yang dilakukan secara nasional dan di tingkat kabupaten. Selain itu, Tim Kemiskinan akan melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak GFC bersamaan dengan semakin banyaknya data yang lebih terperinci akan tersedia di awal 2010, dengan berfokus pada dampak kemiskinan, tenaga kerja dan migrasi. Diharapkan bahwa upaya saat ini atas GFC dapat memberi kontribusi kepada sistem pemantauan dan tanggapan terhadap potensi kerentanan dan guncangan biasa untuk Indonesia.

Program Lain:


width= Kembali ke atas
Link Mitra
Badan Pusat Statistik (BPS)
Bappenas
Lembaga Penelitian SMERU



Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/VG1OJQLW30