Pembangunan Sektor Perdagangan di Indonesia

juga tersedia di: English


www.worldbank.org/id/trade

publication

Boom, Bust and Up Again? Evolution, Drivers and Impact of Commodity Prices: Implications for Indonesia
Download

Indonesia's logistics performance index: the driver behind a reform agenda
Download

Connecting To Compete In Indonesia
Download

Mempromosikan Pembangunan Daerah di Indonesia Melalui Konektivitas yang Lebih Baik
Banyak supermarket di Jakarta menjual jeruk dari Cina dan bukan dari Kalimantan karena alasan yang sangat sederhana, lebih murah. Kenyataan menunjukkan bahwa lebih murah untuk membawa barang dari Cina ke kota-kota besar di pulau Jawa dibandingkan dari Kalimantan. Selengkapnya

Averting another world rice price crisis (Opinion series). Baca




IKHTISAR

Indonesia telah mengalami kemajuan yang mantap dalam penerapan reformasi perdagangan pada beberapa tahun terakhir dan hal itu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membantu berkembangnya penyerapan tenaga kerja di sektor resmi, memangkas tingkat kemiskinan dan mengembangkan tingkat menengah penduduk Indonesia. Selain itu, Indonesia lebih beruntung dibanding negara-negara tetangganya dengan berhasil melewati krisis keuangan dunia secara relatif mulus. Hal ini memberikan kesempatan yang unik bagi Indonesia pasca krisis untuk meningkatkan penjualan dalam negeri dan pangsa pasar dunianya. Untuk meraih kesempatan ini sebaik-baiknya, Indonesia harus terus mendorong reformasi perdagangan dan menghindari protektionisme yang akan menghambat efisiensi dan inovasi. Selain Indonesia, hanya Hong Kong dan Cina saja yang pada tahun 2010 berhasil mengembalikan nilai perdagangan internasionalnya ke tingkat absolut pra-krisis keuangan dunia.

Walaupun pertumbuhan ekspor komoditas berbasis sumber daya meningkat tajam, Indonesia hanya mencatat kemajuan yang terbatas dalam meningkatkan ekspor produk-produk manufaktur dan terproses. Produsen-produsen Indonesia telah menyuarakan keprihatinan akan daya saing mereka melawan produsen berbiaya rendah, baik di dalam negeri maupun di pasar asing. Penurunan pertumbuhan bidang manufaktur dan menyurutnya pangsa ekspor sektor manufaktur juga menimbulkan tanda tanya mengenai daya saing sektor manufaktur Indonesia.

Satu bidang yang memberati perdagangan sehingga menurunkan daya saing produk-produk Indonesia dibanding produk impor luar negeri adalah rendahnya tingkat hubungan perdagangan Indonesia yang merupakan akibat dari buruknya sistem logistiknya. Hubungan perdagangan adalah masalah yang memberikan tantangan yang berbeda bergantung pada apakah hambatannya mempengaruhi hubungan perdagangan internasional, antar pulau atau dalam pulau. Tingginya biaya transportasi barang-barang bernilai tinggi seperti udang dari belahan Timur Indonesia ke pusat-pusat pemrosesan di pulau Jawa melambungkan harga mereka ke titik yang terlalu mahal untuk diekspor, dan juga lebih murah untuk mengimpor buah jeruk dari Cina dibanding mengirimkannya dari pulau Kalimantan ke pulau Jawa. Itulah beberapa contoh buruknya efisiensi dalam perdagangan antar pulau. Contoh tingginya biaya logistik dalam pulau termasuk parahnya kemacetan di pulau Jawa, terutama di Jabotabek, dan juga buruknya kualitas jalan di luar pulau Jawa, yang secara keseluruhan menempatkan biaya transportasi darat di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata biaya di Asia. Buruknya kinerja pelabuhan-pelabuhan utama di Jakarta dan Surabaya, karena rendahnya produktivitas pelabuhan dan tidak penuhnya penerapan National Single Window (NSW), juga merintangi hubungan perdagangan internasional.

Tingginya biaya dan ketidakpastian jalur transportasi domestik tersebut juga menghalangi Indonesia untuk lebih terintegrasi ke dalam jaringan produksi persediaan-minim (just-in-time) produk-produk yang bernilai tinggi. Perijinan dan harga yang diatur oleh pemerintah menurunkan insentif untuk berinvestasi dalam layanan yang lebih baik dan membatasi persaingan antara perusahaan-perusahaan pengiriman darat dan laut di dalam negeri. Pembatasan investasi asing di bidang logistik makin memperburuk keadaan dengan terbatasnya akses terhadap teknologi baru.

Sementara Indonesia telah membuat kemajuan dalam meningkatkan tingkat efisiensi pelabuhan dan bea cukai, masih dibutuhkan peningkatan lebih lanjut. Rata-rata waktu tunggu kontainer impor di terminal utama kontainer adalah lima hari, dibanding kurang dari tiga hari pada kebanyakan pelabuhan-pelabuhan di wilayah tersebut. Impor kontainer kosong selesai kurang dari setengah lamanya waktu yang dibutuhkan kontainer yang penuh, menunjukkan bahwa sebagian besar penundaan disebabkan oleh pengawas perbatasan dan prosedur pemeriksaan dan bukan karena tidak memadainya prasarana. Prosedur-prosedur administratif yang membebani dan tidak jelas juga turut memperburuk penundaan impor dan mengundang korupsi, sehingga menurunkan daya saing industri-industri yang menggunakan komponen impor. Selain itu, walaupun Indonesia memiliki ekonomi yang sangat terbuka dalam hal tarif, halangan non-tarif-nya tetaplah berarti dan belakangan ini terjadi peningkatan yang mencemaskan dalam halangan non-tarif tersebut.

width="3" Ke atas


MASALAH UTAMA

Menuju ke depan, suatu dorongan yang kuat pada reformasi perdagangan yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi akan membantu meningkatkan kesempatan kerja pada industri-industri yang bernilai tinggi, dan juga meningkatkan perdagangan domestik dan internasional. Sejumlah upaya yang sedang berjalan dirancang untuk menyederhanakan dan meringkas prosedur-prosedur yang berhubungan dengan perdagangan, tetapi membutuhkan upaya yang lebih besar untuk dapat berhasil. Sebagai contoh, walaupun baru-baru ini diciptakan single window bagi perdagangan (NSW) untuk menggantikan sistem manual dengan sistem online, para pelaku perdagangan masih harus mengunjungi setiap lembaga satu-per-satu. Selain itu, sistem elektronis tampaknya telah ditambahkan di atas sistem manual yang telah ada sehingga berakibat pada dua kali penyerahan dan dua kali pemeriksaan. Dibutuhkan tindakan dengan prioritas utama pada bidang-bidang berikut.
  • Mendirikan Komisi Reformasi Kebijakan. Pengalaman internasional menunjukan bahwa biasanya hanya pendekatan atas-ke-bawah (top-down) terkoordinasi dengan dasar hukum yang kuatlah yang dapat mengalahkan penolakan reformasi oleh birokrasi. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membentuk suatu Komisi Reformasi Kebijakan. Komisi tersebut dapat terdiri dari tim-tim yang menekankan pada topik-topik berbeda, seperti dewan hubungan perdagangan yang mungkin dibentuk di masa depan.

  • Terus melanjutkan upaya mendorong National Single Window (NSW). Hapus persyaratan penyerahan salinan kertas dokumen perdagangan dan selenggarakan NSW dengan fungsi seperti yang telah disetujui bersama ASEAN, yaitu menggunakan sebuah dokumen administrasi saja, satu kali penyerahan, proses yang tunggal dan sinkronis dan satu kali persetujuan saja. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat agar NSW dapat mencapai potensi sepenuhnya, untuk mendorong lembaga-lembaga utama untuk mengubah prosedur back-office-nya dan bekerja sama dalam penyederhanaan sistem perdagangan.

  • Mendorong inovasi dan diversifikasi ekspor. Indonesia harus mempertimbangkan untuk mendorong kemitraan riset dan pengembangan pemerintah-swasta untuk pengembangan produk baru dan menyelaraskan insentif fiskal bagi sektor swasta agar mau bergerak ke proses-proses hilir. Tindakan lain adalah mendukung upaya Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI) dan badan-badan yang berhubungan untuk mengembangkan instrumen pendanaan dan penjaminan untuk mendukung ekspor produk-produk baru atau ekspor ke pasar-pasar yang baru.
width="3" Ke atas

PROGRAM BANK DUNIA


Melalui pendanaan dari Fasilitas Multi Donor untuk Perdagangan dan Iklim Investasi (Multi-Donor Facility for Trade and Investment Climate - MDFTIC), Bank Dunia berupaya untuk memperkuat institusi perdagangan dan investasi utama agar sektor perdagangan Indonesia lebih kompetitif serta memperbaiki iklim investasi. Didirikan pada bulan November 2008 dan akan berlangsung sampai tahun 2013, MDFTIC dibentuk atas permintaan Kementrian Perdagangan dan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. Bank Dunia sebagai rekanan Pemerintah Indonesia akan mengelola MDFTIC yang telah menerima kontribusi finansial dari Pemerintah Belanda dan Swiss.

Bank Dunia bekerja erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk mendukung perdagangan masuk, keluar dan di dalam Indonesia. Bank Dunia mendukung Pemerintah untuk meningkatkan hubungan dan juga meningkatkan proses penyusunan kebijakan dan mendorong upaya fasilitasi perdagangan, seperti National Single Window Indonesia dan pengembangan Cetak Biru Logistik Nasional. Upaya konsultasinya di bidang perdagangan melibatkan hal berikut:

  • Memberi rekomendasi praktik terbaik dalam mengatur kelembagaan dan pemrosesan reformasi kebijakan pendukung perdagangan.

  • Pelatihan pengelolaan risiko bagi lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat di dalam NSW.

  • Memperkuat kapasitas kelembagaan Kementerian Perdagangan agar dapat mengambil keputusan kebijakan dengan dasar informasi yang mencukupi.

  • Mendukung pembangunan kapasitas Kementerian Perdagangan untuk lebih memahami sifat dan dampak dari halangan non-tarif.

  • Memperkuat kapasitas lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi sektor swasta untuk melakukan dialog tentang layanan dan hubungan perdagangan.
width="3" Ke atas



Halaman terkait
Program global Bank Dunia untuk perdagangan

Doing Business
(Indikator Indonesia)




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/Y0GTJ72Y90