Kontak: Di Jakarta: Mohamad Al-Arief (62-21) 5299-3084 malarief@worldbank.org Di Washington: Melissa Fossberg (202) 458-4145 mfossberg@worldbank.org Washington, 21 Desember, 2004 ¾ Bank Dunia telah menyetujui dua pinjaman untuk mendukung program pembaharuan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia. Pinjaman Kebijakan Pembangunan (Development Policy Loan) sebesar US$300 juta yang akan dicairkan sekaligus akan mendukung upaya Pemerintah untuk mempertahankan stabilitas makro ekonomi serta mempercepat momentum pembaharuan kebijakan ekonomi. Guna meningkatkan pelaksanaan pembaharuan tersebut, Bank Dunia juga menyepakati bantuan Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Pemerintah (Government Financial Management and Revenue Administration Project) senilai US$60 juta, yang memberikan pembiayaan langsung dan bantuan teknis guna memperkokoh efisiensi, pengelolaan serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pendapatan publik. “Indonesia memasuki tahap pembaharuan yang baru,” menurut Andrew Steer, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, “di mana fokus telah beralih dari stabilisasi ekonomi menuju ke tantangan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan berjangka panjang. Dan dukungan Bank Dunia pun telah berubah dari pinjaman-pinjaman yang terkait pada perincian kebijakan menjadi dukungan yang lebih merupakan sokongan bagi program pembaharuan yang telah disusun Pemerintah sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang memanfaatkan jenis pinjaman Bank Dunia yang baru ini – Pinjaman Kebijakan Pembangunan – yang mengakui kemajuan Pemerintah Indonesia dalam agenda pembaharuannya sendiri ketimbang memasukkan persyaratan kebijakan tertentu bagi Pemerintah untuk memperoleh suatu pinjaman. Pinjaman Kebijakan Pembangunan untuk Indonesia ini mengakui kemajuan negara ini dalam pencapaian target yang ditentukan dalam “White Paper” 2003 – sebuah paket pembaharuan yang ditetapkan Indonesia sendiri dengan jadwal target yang terinci. Dalam waktu yang bersamaan, pinjaman tersebut juga mendukung agenda menyeluruh pembaharuan ekonomi dan tata pemerintahan (govenance) yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagaimana tertuang dalam rencana 100 hari pertama serta kebijakan inti lainnya. Pinjaman Kebijakan Pembangunan menyorot tiga bagian utama guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan: stabilitas makro ekonomi, iklim investasi and anti-korupsi. “Program Pemerintah ini berupaya menangani tantangan-tantangan kunci bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tutur Wolfgang Fengler, Ekonom Senior Bank Dunia di Jakarta dan Kepala Bersama Tim Kerja untuk Pinjaman Kebijakan Pembangunan. “Pinjaman ini akan mendukung program tersebut dengan memberikan pinjaman lunak agar lebih dapat menyediakan pembiayaan untuk pembangunan.” Pinjaman Kebijakan Pembangunan mendukung berbagai pembaharuan, seperti re-alokasi pengeluaran umum kepada kelompok miskin, pengurangan pajak daerah yang secara ekonomis merugikan, serta pembentukan suatu “Rekening Kas Umum Negara”. Dengan “Rekening Kas Umum Negara” ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan mengkonsolidasikan semua rekening pemerintahannya – suatu tonggak sejarah yang penting bagi keterbukaan dalam keuangan umum dan upaya anti-korupsi. Untuk melengkapi Pinjaman Kebijakan Pembangunan, Bank Dunia juga menyepakati Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Pemerintah yang memberikan dukungan langsung kepada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan anggaran di Indonesia. Proyek sebesar US$60 juta yang menggabungkan pinjaman lunak, pinjaman bebas bunga, serta hibah ini bertujuan untuk memperkokoh efisiensi, pengelolaan serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pendapatan publik. Proyek tersebut mendukung Departemen Keuangan dan Bappenas guna memperkuat efektifitas, keterbukaan dan pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah dengan cara modernisasi sistem pembayaran perbendaharaan dan anggaran negara untuk mengurangi korupsi. Proyek tersebut juga membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meningkatkan kepatuhan dan mempermudah perdagangan. “Pembaharuan ini, meskipun seolah-olah terlihat teknis, merupakan upaya untuk menangani sumber korupsi di Indonesia,” tutur Andrew Steer, Kepala Perwakilan Bank Dunia. Dan pinjaman ini memperkenalkan inovasi-inovasi ke dalam program bantuan Bank Dunia dengan menyediakan dukungan pengembangan kapasitas melalui hibah dan pinjaman lunak kepada serangkaian lembaga baru yang memainkan peranan inti dalam memastikan integritas keuangan publik di Indonesia, yaitu Lembaga Legislatif, Pengadilan Pajak, serta Inspekur Jenderal Departemen Keuangan. “Pemerintah Indonesia sedang menangani tantangan yang berat dalam pengelolaan publik dengan menciptakan ‘pulau-pulau integritas’ –islands of integrity. Proyek ini turut mendukung pendekatan tersebut dengan pembiayaan penanaman modal inti, dukungan teknis serta pengembangan kapasitas untuk mendukung kebijakan utama serta pembaharuan proses dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pendapatan publik,” tutur Amitabha Mukherjee, Kepala Tim Kerja Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Pemerintah. Kedua pinjaman tersebut menyatukan rangkaian luas dari mitra-mitra pembangunan Indonesia. Pinjaman Kebijakan Pembangunan terkoordinir secara erat dengan Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Pemerintahan Jepang. Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Pemerintah didukung oleh beberapa dana tambahan, termasuk hibah sebesar US$5 juta dari Pemerintahan Jepang, hibah sebesar 3.5 juta Euro dari Uni Eropa, dan bantuan serta dukungan dari Australian Agency for International Development, Canadian International Development Agency, the German Development Cooperation, IMF, dan ADB. Kedua pinjaman tersebut memiliki suku bunga yang jauh lebih rendah dengan jangka waktu pengembalian yang lebih lama daripada apa yang bisa diperoleh Pemerintah di pasar uang komersial. Ini akan membantu mengurangi keseluruhan beban utang Indonesia, sambil mendukung pembaharuan dalam perbaikan iklim investasi. Jika melihat tingkat pengembalian pinjaman saat ini, meskipun dengan tambahan dua pinjaman ini, total hutang kepada Bank Dunia akan terus menurun secara pesat. “Dengan meminjam sumber dana dari Bank Dunia ini ketimbang dari pasar uang internasional, Pemerintah dapat menghemat sekitar US$9 juta dalam pembayaran bunga per tahunnya,” menurut P.S. Srinivas, Koordinator Sektor Keuangan Bank Dunia di Jakarta dan Pemimpin Bersama Tim Kerja untuk Pinjaman Kebijakan Pembangunan. “Dan pelaksanaan yang berhasil dari pembaharuan yang terkait dengan pinjaman-pinjaman ini tentu akan berpotensi meningkatkan tambahan dana dari sektor swasta yang akan masuk ke Indonesia.” _____ *Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Bank Dunia secara umum, silahkan kunjungi: www.worldbank.org Untuk keterangan mengenai Bank Dunia did Indonesia, kunjungi: www.worldbank.or.id |
RSS