Kata Sambutan Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz pada Upacara Pemberian Penghargaan dari Gubernur Nanggroe Aceh Darrussalam (NAD)
Banda Aceh, 6 April 2006
(Bahasa Indonesian)
Pembukaan
Izinkan saya memulai sambutan ini dengan ucapan awal yang selalu saya pakai selama bertugas sebagai duta besar dulu: Sallamu aleikum [warahmat allah wabarakat hu].
Saya turut bersimpati kepada segenap masyarakat Aceh dan Nias yang telah kehilangan sanak saudaranya pada tragedi tsunami Desember 2004 [dua ribu empat], serta konflik yang terjadi sebelumnya.
Terima kasih atas siwa yang indah ini, yang diberikan secara khidmat di ruangan indah ini. Suatu penghormatan yang luar biasa bagi saya.
Ketangguhan dalam Menghadapi Tragedi
Saat saya berkunjung kesini beberapa saat setelah tsunami, seluruh masyarakat masih dalam keadaan shok. Begitu banyak hancur hanya dalam sekejap 1.
Meski demikian, hati saya tergerak oleh ketangguhan luar biasa masyarakat Aceh.
Saya pertama kali mengunjungi Aceh jauh sebelum tsunami, pada akhir tahun 80-an [delapan puluhan] sebagai duta besar. Aceh merupakan tempat yang sangat indah. Meskipun didera pukulan yang sangat dahsyat… budaya, kebanggaan dan semangat juang masyarakat Aceh telah berhasil memicu pemulihan dari bencana besar ini 2 .
Bahkan Aceh memiliki tradisi panjang kepemimpinan yang berani memainkan peran yang sangat menentukan dalam mempertahankan masyarakatnya. Kebenarian dan kekuatan identitas ini menjadikan Aceh sebagai kesultanan yang independen selama berabad-abad, termasuk dalam masa kolonial.
Saat Belanda berupaya untuk menguasai Aceh, perlawanan keras terjadi selama bertahun-tahun, dipimpin oleh pahlawan seperti Teuku Umar dan Panglima Polim.
Yang harus dicatat adalah para pimpinan dan pahlawan Aceh ini adalah kaum pria maupun wanita.
Berabad-abad sebelum perempuan di benua lain dapat berkuasa, baik sebagai penentu kebijakan ataupun pejuang, kaum perempuan Aceh sudah berkedudukan sebagai sultana, uleebalang, anggota parlemen maupun tentara perang 3 .
Diantara mereka adalah Tjut Nyak Dhien, janda Teuku Umar, dan Cut Mutiah yang melawan kaum kolonialis Belanda di abad ke-19 [kesembilan belas] 4 . Jauh sebelumnya ada Panglima Malahayati yang berhasil mengusir pendatang Portugis di akhir abad ke-16 [keenambelas] 5 .
Dan dari tahun 1641 [enambelas empat satu] sampai 1699 [enambelas sembilan sembilan], secara berturut-turut empat sultana memimpin kerajaan Aceh Darussalam, mulai dari Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah yang memimpin sampai tahun 1675 6 . Sore ini saya jumpai sekelompok kaum perempuan yang hebat di Desa Tampoek Blang yang harus menjadi kepala keluarga dan bekerja keras menghidupi keluarganya.
Akar budaya yang kuat inilah yang telah membantu masyarakat Aceh memperoleh kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi bencana tsunami.
Bantuan Dalam dan Luar Negeri
Biasanya sebuah krisis seperti gempa bumi dan tsunami diikuti oleh gelombang penyebaran penyakit, kelaparan atau bahkan kekerasan dan kericuhan. Namun ini tidak terjadi di Aceh.
Salah satu sebabnya adalah cepatnya tanggapan dari pemerintah Indonesia, termasuk militernya, untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Seluruh dunia datang untuk membantu.
Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk melihat secara langsung kerja keras militer Amerika dan mendengar kebanggan mereka untuk dapat turut serta membantu para korban bencana tsunami.
Alasan lain adalah cepatnya tanggapan bantuan dari negara lain di seluruh dunia.
Tidak hanya kalangan pemerintahan, namun jutaan penduduk dunia secara pribadipun merogoh sakunya untuk membantu.
Tanggapan Penduduk Aceh
Akan tetapi, alasan utama krisis kemanusiaan dapat dihindari setelah tsunami bukanlah karena peran pemerintah atau para donor, melainkan kekuatan dan kemurahan hati penduduk Aceh sendiri.
Lebih dari 500.000 [lima ratus ribu] orang kehilangan tempat tinggal akibat tsunami. Dan dalam waktu beberapa minggu setelah bencana tersebut, hampir 350.000 [tiga ratus limapuluh ribu] orang langsung menetap di rumah kerabat, keluarga dan tetangga mereka di seluruh wilayah Aceh.
Gelombang tsunami memang telah menghancurkan banyak hal, akan tetapi tidak dapat menghancurkan rasa kemasyarakatan dan solidaritas antara masyarakat Aceh. Bahkan kejadian ini memperkokoh ikatan tersebut.
Gelombang tsunami juga tidak dapat merusak keyakinan masyarakat Aceh dalam beragama. Islam merupakan kekuatan yang penting untuk bangkit.
Ditengah-tengah kerusakan yang terjadi, jika dilihat dari helikopter yang sedang mengudara, ada satu simbol harapan yang luar biasa –banyak masjid dan tempat ibadah lainnya yang masih berdiri tegak. Ini merupakan simbol dari kuatnya semangat masyarakat Aceh yang tidak dapat diterjang oleh ombak.
Rekonstruksi
Selain semangat kemasyaratan dan solidaritas itu, tentu juga dibutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun kembali Aceh dan Nias.
Sebelum tsunami pun, meski memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, Aceh termasuk daerah yang paling miskin di Indonesia. Nias yang terisolasi juga tidak luput dari kemiskinan.
Untuk menggantikan yang telah hilang atau rusak akibat tsunami akan memerlukan sekitar 60 [enampuluh] triliun Rupiah.
Untuk membangun kembali dengan lebih baik, untuk mengangkat Aceh dan Nias dari keadaan sebelumnya agar sejajar dengan bagian Indonesia lainnya, akan memerlukan tambahan 25 [dua puluh lima] triliun Rupiah.
Skala kehancuran bencana seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun tanggapan bantuan yang mengalir pun juga luar biasa, belum pernah ada sebelumnya.
Pemerintah berbagai negara, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan jutaan individu di seluruh dunia menjanjikan lebih dari 80 [delapan puluh] triliun Rupiah untuk rekonstruksi Aceh dan Nias, melebihi dan melampaui apa yang telah mereka berikan dalam tahap bantuan kemanusiaan.
Dengan demikian, dana ini bukan hanya cukup untuk membangun kembali Aceh dan Nias, akan tetapi juga untuk membangun Aceh dan Nias yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Hal ini jarang dijumpai dalam kejadian bencana lain.
Tantangan Rekonstruksi
Tetapi kita semua tahu bahwa uang saja tidak dapat menjamin hasil yang baik.
Transisi dari tahapan bantuan kemanusiaan ke pemulihan dan rekonstruksi tidaklah tanpa tantangan.
Masih terlalu banyak orang yang tinggal di tenda dan di barak. Terlalu banyak orang yang belum kembali bekerja. Dan terlalu sedikit perumahan yang telah dibangun terpadu dengan prasarana dasar bagi masyarakat.
Ini merupakan suatu beban berat bagi kami semua yang sedang aktif melaksanakan rekonstruksi.
Namun beban ini terasa paling berat bagi masyarakat Aceh sendiri, serta keluarga, teman dan tetangganya, yang ingin kembali ke kehidupan layak yang normal.
Secercah Harapan
Namun demikian, meskipun masih banyak kendala yang dihadapi, kami juga melihat secercah harapan.
35.000 [tiga puluh lima ribu] rumah telah selesai atau sedang dibangun dan pembangunan 3.000 [tiga ribu] unit rumah lainnya dimulai setiap bulannya. Meskipun tidak cukup cepat, akan tetapi ini masih jauh lebih cepat dari pembangunan perumahan dalam situasi pasca-bencana lainnya.
Semua murid telah kembali bersekolah.
Mayoritas rumah sakit dan klinik kesehatan telah dibangun kembali atau sedang dalam pelaksanaan konstruksi.
Dan dua pertiga dari para petani telah kembali berladang, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan.
BRR [read: bay – err – err]
Saya juga penuh dengan harapan karena saat ini telah ada sebuah struktur dengan mandat yang jelas untuk menyelesaikan tugas ini.
President Yudhoyono menetapkan berdirinya Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias (BRR) untuk mengkoordinasikan ratusan instansi, badan, donor dan lembaga swadaya masyarakat yang turut serta melaksanakan rekonstruksi.
BRR, di bawah pimpinan Pak Kuntoro, berupaya mempercepat pelaksanaan rekonstruksi.
BRR secara konsisten menekankan pentingnya sebuah pendekatan berbasis masyarakat terhadap rekonstruksi yang mendayagunakan kekuatan Aceh yang paling besar – yaitu penduduknya serta rasa kemasyarakatannya yang kokoh.
Proses Perdamaian
Akan tetapi harapan terkuat bagi Aceh, yang merupakan landasan penting keberlangsungan rekonstruski, adalah proses perdamaian yang telah berlangsung.
Hingga kini dalam tahun 2006 [dua ribu enam], belum terdapat satupun laporan yang masuk mengenai insiden kekerasan antara GAM [read: gahm] dan pasukan pemerintah di Aceh.
Ditambah lagi, Koalisi HAM 7 [read: hahm] telah melaporkan penurunan yang sangat tajam dalam pelanggaran HAM pada akhir 2005 [dua ribu lima] di seluruh Aceh.
Ini merupakan keberhasilan yang luar biasa – sebuah bukti komitmen kedua belah pihak untuk mencari dan mempertahankan jalan keluar yang damai, serta khususnya merupakan pengakuan bagi masyarakat Aceh yang telah siap menerima integrasi GAM ke dalam masyarakat.
Sudah barang tentu, semua perjanjian perdamaian cukup rentan.
Tinta di atas kertas tidak selalu menciptakan perdamaian. Yang menciptakan perdamaian adalah apabila perwakilan dari semua pihak menerima tanggung jawab untuk secara aktif dan arif terlibat dalam proses rekonsiliasi. Proses perdamaian ini musti menjadi milik masyarakat Aceh seluruhnya.
Ditambah lagi, pengalaman internasional menunjukkan bahwa perdamaian yang keberlanjutan akan terjadi apabila yang kembali ke kampung halaman memperoleh pekerjaan untuk menata kembali kehidupannya. Demikian, upaya rekonstruksi sangat penting bagi proses perdamaian ini.
Peran Bank Dunia di Aceh
Bank Dunia telah mengumpulkan sekitar $600 juta [enam ratus juta dolar], tepatnya $567 juta [lima ratus enampuluh tujuh juta dolar Amerika] untuk membantu proses rekonstruksi. Termasuk diantaranya $284 juta [seratus dua belas juta dolar] yang sudah dikucurkan kepada proyek-proyek yang sedang berlangsung 8 .
Ini termasuk proyek perumahan, sertifikasi tanah, pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, sekolah, penampungan air dan sistem air minum; investasi dalam usaha kecil; serta pembersihan limbah tsunami 5 .
Kami juga telah bekerja sama erat dengan beberapa mitra termasuk Aceh Monitoring Mission, Komisi Eropa, International Office of Migration, pemerintah Amerika, Jepang, serta kalangan pemerintah setempat untuk mendukung proses perdamaian 9 .
(English portion) Twenty-four hours in Aceh doesn’t make me an expert on the reconstruction effort, but it has changed my view of that effort in some subtle but important ways:
The pace of housing construction, which was a serious concern a few months ago, has picked up substantially. To judge from some of the price increases in the area, it may have reached an appropriate level.
Some of the most serious housing problems are caused not by construction delays but by lack of a clear land policy. A good land policy has been drafted, but it needs to be implemented.
Housing units were an important source of success when construction was still going slowly, but now a much broader view is needed, one that focuses more on livelihoods and helping the Acehnese to establish an economy that can stand on its own feet after the donors leave and the large aid resources are used up.
Most important, consolidating the peace process must be a key priority to successful reconstruction. If the peace process fails, so will reconstruction. With peace, it will be possible to rebuild Aceh better than was it was before the tsunami. But artificial distinction between post-tsunami and post-conflict funds will deny the peace process the relatively modest funding that could consolidate this remarkable success.
Finally, both reconstruction and the peace process will be strengthened when the Acehnese people can elect their own officials to represent them in the process. The soonest the DPR can pass the Aceh electoral law, so that democratic elections of local officials can take place, the better it will be.
Kesimpulan
Rekonstruksi jalan dan jembatan, rumah dan rumah sakit, sekolah dan masjid, hanya merupakan sebagian dari pemulihan Aceh dan upaya membawa daerah ini keluar dari kemiskinan.
Ini akan memerlukan lebih dari sekedar modal fisik. Pemulihan akan memerlukan perubahan yang lebih luas dalam cara Aceh dan Nias mengintegrasikan dirinya dengan daerah lain dan dunia luar.
Sepanjang tiga dekade terakhir, konflik yang terjadi telah mengisolasikan Aceh. Akibatnya, pemerintah daerah, universitas terkemuka, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil di Aceh menjadi terbatas dalam kemampuannya untuk menjadi wahana ke bagian dunia lainnya.
Akan tetapi, sejarah menunjukkan pengisolasian bukanlah suatu kelaziman bagi Aceh.
Aceh masih seringkali disebut sebagai “serambi Mekah” 10 yang merupakan pintu masuk ke dunia luar.
Saya sangat mendukung upaya Anda untuk menghidupkan kembali Aceh sebagai serambi bagi seluruh Indonesia, pintu bagi masuknya wacana baru.
Bencana tsunami ini dapat dijadikan sebuah kesempatan baik bagi masyarakat Aceh untuk dapat memainkan peran aktif dalam mendorong tata pemerintahan yang baik, mendukung upaya anti-korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Masa depan Aceh adalah milik masyarakat Aceh. Seluruh masyarakat Aceh akan berperan dalam membangun masa depan tersebut.
Akhirul kalam, izinkanlah saya berterima kasih atas kehormatan dapat mengunjungi kembali Aceh dan atas kesempatan menyampaikan sambutan ini.
Saya telah belajar banyak dari tukar pikiran selama kunjungan ini.
Izinkanlah saya untuk menyampaikan hormat dan terima kasih saya yang mendalam. Saya sangat terharu melihat bagaimana cepatnya wilayah ini bangkit kembali setelah bencana yang demikian besar.
Dan saya merasa sangat kagum apabila mengingat keberanian masyarakat Aceh dan Nias selama proses rekonstruksi perumahan dan pemulihan masyarakat. Kekayaan budaya disini merupakan aset terpenting sejalan dengan upaya reintegrasi Aceh ke wilayah dan dunia luar selayak serambi yang sebenarnya.
Semoga senantiasa berjaya dalam upaya baik tersebut. Terima Kasih. Wassalam. [warahmat allah wabarakat hu].
1 “Wakil Menteri Pertahanan Wolfowitz Mengadakan Konperensi Pers Tambahan di Indonesia”, Jakarta, Indonesia, 16 Januari 2005
2 Ditambahkan secara bebas dari konperensi pers bersama dengan PW (sebagai Deputi Menteri Pertahanan) dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Juwono Sudarsono di Indonesia, 16 Januari 2005; serta juga dari Wawancara Deputi Menteri Wolfowitz dengan TV7 di Indonesia, 16 Januari 2005.
RSS