Kontak (di Jakarta):
Helena Hwang, (+62) 021 314-8175
hhwang1@worldbank.org
JAKARTA, 8 Agustus 2008 – Walaupun program ini mengalami banyak penundaan pengadaan dan keuangan, kemajuan-kemajuan terakhir membantu membantun momentum dan mencapai sejumlah target dalam beberapa bulan terakhir. Sejak pencairan program pertama di bulan April 2008, sejumlah IDR36,6 miliar (US$4,015,478) saat ini mendanai proyek daerah, dengan tambahan IDR527,8 miliar (US$57,866,523) yang akan dicairkan sepanjang sisa tahun 2008. Setiap proyek kecamatan menerima antara IDR500 juta sampai 1 miliar, sementara setiap proyek kabupaten menerima antara IDR 2 sampai 5 miliar. Jumlah tersebut didasarkan pada populasi. Proyek ini memiliki 30 konsultan di tingkat provinsi, 306 konsultan di tingkat kabupaten (6 konsultan per kabupaten, dengan fokus spesifik pada: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pengadaan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan sektor swasta), 186 fasilitator di tingkat kecamatan, sekitar 487 asisten fasilitator kecamatan, dan 4.878 fasilitator di tingkat desa.
Di seluruh lokasi proyek, pemerintah daerah menunjukkan dukungannya untuk Daerah Tertinggal dalam berbagai cara. Badan teknis untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum terlibat aktif dalam proses perencanaan. Banyak panitia anggaran pemerintah yang melebihi jumlah yang telah ditentukan untuk dukungan anggaran pemerintah daerah (3% dari anggaran), di mana sebagian pemerintah daerah menyediakan 10% dari anggaran mereka untuk mendukung program ini. DPRD saat ini berusaha untuk semakint erlibat, dan pemerintah berkoordinasi dengan konsultan program dalam pertemuan koordinasi rutin.
Hasil program ini di Aceh dapat menjadi contoh replikasi di seluruh Indonesia Timur. Program Kepemerintahan Ekonomi PNPM Mandiri Daerah Tertinggal di Aceh, mencakup pusat sertifikasi “One Stop Shop”, alat reformasi pengaturan, dan forum publik-swasta. Di bulan-bulan mendatang, program EGA akan melakukan penilaian sertifikasi di lima kabupaten peserta, serta survei pengaturan dan kepemerintahan untuk seluruh kabupaten di Aceh. Kemitraan dengan LGSP berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah kabupaten untuk mengelola proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan menghubungkan rencana ini ke proses anggaran sektor, dengan menyediakan pelatihan khusus yang mengikutsertakan proses perencanaan dari atas ke bawah Daerah Tertinggal dengan Forum Antar Desa - FAD serta sektor swasta untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan rekonstruksi masyarakat.
Lihat lebih lanjut di Profil Proyek PNPM Daerah Tertinggal
|
RSS