| Untitled Document World Bank Office Jakarta
Jakarta Stock Exchange Building
Tower 2, 12th Floor (62-21-5299-3000) Contact:
In Washington DC: Mohamad Al-Arief
(1-202) 458-5964, malarief@worldbank.org In Jakarta: Randy Salim
(62-21) 5299-3259, rsalim1@worldbank.org
Dua Pinjaman Kebijakan Pembangunan baru diharapkan dapat membantu mendorong upaya reformasi dalam pengelolaan fiskal, penyampaian layanan publik, iklim investasi dan sektor infrastruktur Washington, 9 Desember 2009 - Bank Dunia hari ini baru saja menyetujui dua pinjaman kebijakan pembangunan (DPL) senilai $950 juta sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung program reformasi Indonesia berskala luas. Pinjaman tersebut mendukung upaya Indonesia dalam mendorong lebih jauh upayanya meningkatkan iklim investasi, memperkuat kepemerintahan dan pengelolaan keuangan publik, meningkatkan penyampaian layanan publik kepada masyarakat miskin serta mengatasi hambatan terhadap investasi dalam infrastruktur yang baru dan lebih baik. Pinjaman Kebijakan Pembangunan Kelima - yang merupakan bagian dari rangkaian tahunan DPL yang dimulai tahun 2004 - diberikan pada waktu yang sangat penting di mana Indonesia, bersama dengan negara-negara lain di dunia, menghadapi konsekuensi dan efek penularan krisis keuangan global. Pinjaman senilai $750 juta ini memperluas dan memperkuat empat DPL sebelumnya yang penting dalam membantu Indonesia untuk: - mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengimpor dan mengekspor barang
- mereformasi sistem administrai pajak, dan
- meningkatkan pengelolaan anggaran dan dana di pemerintah pusat.
“Indonesia berada dalam posisi kuat untuk mengatasi tantangan yang dihasilkan oleh gejolak keuangan global,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Joachim von Amsberg. “Sebelum krisis internasional berkembang, cadangan devisa mencapai prestasi tertinggi dan ekspor mencatatkan prestasi baru sementara rasio utang publikterhadap PDB telah turun secara drastis. Kunci dalam mengarungi gejolak yang terjadi saat ini adalah melanjutkan perjalanan di jalur kehati-hatian yang samaatas pengelolaan makroekonomi yang baik serta peningkatan kepemerintahan dan iklim investasi yang stabil.” Melalui Pinjaman Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kedua (IDPL2), yang juga disetujui hari ini, Bank Dunia mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan investasi di sektor infrastruktur - terutama dalam penyediaan layanan listrik, air dan sanitasi, pengembangan kemitraan publik-swasta, serta membantu menyelesaikan masalah terkait kepemerintahan seperti akuisisi lahan, lingkungan dan pengadaan. “Indonesia secara bertahap meningkatkan kuantitas dan kualitas belanja infrastrukturnya tapi masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi kenaikan permintaan pengguna infrastruktur, sekaligus menjawab kebutuhan sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki akses ke infrastruktur dasar,” ujar Joachim von Amsberg. Pada akhir 2010, pinjaman senilai $200 juta ini antara lain diharapkan dapat membantu: - meningkatkan belanja modal oleh departemen-departemen infrastruktur sebesar 25 persen
- meningkatkan porsi subsidi listrik yang dialokasikan kepada konsumen dengan tingkat pendapatan terendah
- mempersiapkan tender yang kompetitif dan transparan untuk transaksi kemitraan publik-swasta
- secara signifikan mengurangi prevalensi pembuangan sampah padat terbuka di kota besar dan kecil
Bank Dunia membantu memitigasi risiko korupsi terkait dengan investasi infrastruktur dengan mendukung transparansi dan pertanggungjawaban yang lebih besar dalam proses perencanaan dan pengadaan. Menurut Joachim von Amsberg, pinjaman yang baru disetujui hari ini adalah bagian dari program bantuan Bank Dunia untuk Indonesia – terpisah dari dukungan tambahan yang telah diminta Pemerintah Indonesia untuk tahun 2009 jika timbul kebutuhan dana mendesak akibat krisis global. Untuk membaca lebih lanjut mengenai dukungan Bank Dunia untuk Indonesia kunjungi: www.worldbank.org/id |
RSS